Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eni Saragih Sebut Pengatur Jatah 1,5 Persen Anggaran PLTU Riau-1

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Terpidana mantan ketua DPR, Setya Novanto, tersenyum saat menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto
Terpidana mantan ketua DPR, Setya Novanto, tersenyum saat menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Golkar mengembalikan uang Rp 700 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu diduga terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1. Pengembalian ini dilakukan setelah pengurus teras partai membantah ada aliran uang dugaan suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar.

Baca: Pengurus Golkar Kembalikan Uang Dugaan Suap PLTU Riau-1 ke KPK

"Benar, ada pengurus Golkar yang menyerahkan uang terkait kasus PLTU Riau," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat ditemui di kantornya, Jumat, 7 September 2018.

Masuknya aliran duit dari proyek PLTU Riau-1 itu diungkapkan mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani Saragih. Eni, yang kini ditetapkan sebagai tersangka, mengatakan ada aliran uang Rp 2 miliar yang masuk ke Golkar.

Soal aliran uang ini, Eni menuturkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, menyuruhnya mengawal proyek PLTU Riau-1. Dia juga menyebut Setya mengatur jatah 1,5 persen imbalan dari proyek bernilai US$ 900 juta atau sekitar Rp 12,78 triliun itu. “SN bilang nanti dapat 1,5 persen commitment fee dari proyek itu,” ujar pengacara Eni, Pahrozi, di Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Menurut Pahrozi, Setya meminta kliennya mengawal proyek itu dalam pertemuan di ruang Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada akhir 2016. Setya meminta Eni menemui pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam pertemuan itu, kata Pahrozi, Setya juga berujar akan ada jatah 1,5 persen dari nilai proyek PLTU Riau-1. “Itu untuk dia dan pihak lain, tapi tidak disebut pihak lainnya,” ucapnya.

Baca: Golkar: Kasus Proyek PLTU Riau-1 Urusan Idrus - Eni Saragih

Eni akhirnya mengenal Kotjo melalui Setya pada 2016. Eni kemudian mempertemukan Kotjo dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir. Setelah itu, Pahrozi melanjutkan, Eni, Kotjo, dan Sofyan kerap bertemu membahas proyek itu. “Dia (Eni) cuma mendorong mempertemukan saja (Kotjo dan Sofyan),” tuturnya.

Pertemuan Kotjo dengan Sofyan di antaranya digelar di Hotel Fairmont, BRI Lounge, dan rumah Sofyan. Menurut Pahrozi, pertemuan mereka kerap dilakukan sejak pertengahan 2017. Baru awal tahun ini pertemuan makin gencar. Kadang-kadang mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham ikut hadir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pahrozi menuturkan, dari pertemuan-pertemuan itu, imbalan yang disepakati naik dari 1,5 persen menjadi 2,5 persen. Dia menyebutkan kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di BRI Lounge, yang dihadiri Eni, Kotjo, dan Sofyan. Namun dia tidak bisa memastikan ada jatah untuk Sofyan. “SN awalnya menyatakan 1,5 persen, tapi akhirnya disepakati pelaksana lapangan 2,5 persen,” katanya.

KPK telah dua kali memeriksa Setya Novanto dalam kasus untuk tersangka Idrus dan Kotjo. KPK menduga Setya mengetahui proses pengadaan hingga pengaturan suap proyek ini. “Pak SN mengetahui proses pengadaan proyek ini, termasuk yang berhubungan dengan pengaturan fee, suap, dan lain-lain,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Kepulauan Seribu, Jakarta, Ahad, 1 September 2018.

Baca: KPK Sebut Setya Novanto Tahu Pengaturan Suap Proyek PLTU Riau-1

Setya Novanto telah membantah terlibat dalam proyek pengadaan PLTU Riau. Dia membantah memerintahkan untuk memuluskan proyek ini. “Enggak ada itu, saat itu saya sudah masuk lapas (lembaga pemasyarakatan),” ujarnya setelah diperiksa KPK, beberapa hari lalu.

Pengacara Setya, Maqdir Ismail, mengatakan, kalaupun ada perintah itu, kliennya bermaksud meminta Eni mengikuti aturan main proyek yang benar. "Bukan berarti minta uang. Kan masalah hukum yang dihadapi Ibu Eni karena beliau terima uang," ucapnya.

Dalam kasus PLTU Riau ini, KPK baru menetapkan Eni, Kotjo, dan Idrus sebagai tersangka. KPK menduga Eni dan Idrus menerima janji atau hadiah dari Kotjo untuk memuluskan proses penandatanganan proyek PLTU Riau.

ROSSENO AJI | TAUFIQ SIDDIQ

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

6 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

6 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Randy
Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

Politikus Golkar Dito Ariotedjo mengklaim para anggota di daerah mengapresiasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2024.


Gagal ke DPR, Dito Ariotedjo Fokus Jadi Menpora sampai Oktober

6 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Gedung Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gagal ke DPR, Dito Ariotedjo Fokus Jadi Menpora sampai Oktober

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan dia menunggu arahan Partai Golkar setelah gagal menjadi anggota legislatif.


Kaesang Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar: Terserah, Saya Mah Santai

6 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep mengenakan gamis hitam saat ikut buka puasa bersama di rumah Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar: Terserah, Saya Mah Santai

Kaesang Pangarep, menanggapi wacana Jokowi berpotensi masuk Partai Golkar.


Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

Reuters membuat sebuah tulisan analisis tentang kabar Presiden Jokowi bergabung ke Golkar saat jabatannya segera berakhir.