TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Golkar mengembalikan uang Rp 700 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu diduga terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1. Pengembalian ini dilakukan setelah pengurus teras partai membantah ada aliran uang dugaan suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar.
Baca: Pengurus Golkar Kembalikan Uang Dugaan Suap PLTU Riau-1 ke KPK
"Benar, ada pengurus Golkar yang menyerahkan uang terkait kasus PLTU Riau," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat ditemui di kantornya, Jumat, 7 September 2018.
Masuknya aliran duit dari proyek PLTU Riau-1 itu diungkapkan mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani Saragih. Eni, yang kini ditetapkan sebagai tersangka, mengatakan ada aliran uang Rp 2 miliar yang masuk ke Golkar.
Soal aliran uang ini, Eni menuturkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, menyuruhnya mengawal proyek PLTU Riau-1. Dia juga menyebut Setya mengatur jatah 1,5 persen imbalan dari proyek bernilai US$ 900 juta atau sekitar Rp 12,78 triliun itu. “SN bilang nanti dapat 1,5 persen commitment fee dari proyek itu,” ujar pengacara Eni, Pahrozi, di Jakarta, Selasa, 4 September 2018.
Menurut Pahrozi, Setya meminta kliennya mengawal proyek itu dalam pertemuan di ruang Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada akhir 2016. Setya meminta Eni menemui pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam pertemuan itu, kata Pahrozi, Setya juga berujar akan ada jatah 1,5 persen dari nilai proyek PLTU Riau-1. “Itu untuk dia dan pihak lain, tapi tidak disebut pihak lainnya,” ucapnya.
Baca: Golkar: Kasus Proyek PLTU Riau-1 Urusan Idrus - Eni Saragih
Eni akhirnya mengenal Kotjo melalui Setya pada 2016. Eni kemudian mempertemukan Kotjo dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir. Setelah itu, Pahrozi melanjutkan, Eni, Kotjo, dan Sofyan kerap bertemu membahas proyek itu. “Dia (Eni) cuma mendorong mempertemukan saja (Kotjo dan Sofyan),” tuturnya.
Pertemuan Kotjo dengan Sofyan di antaranya digelar di Hotel Fairmont, BRI Lounge, dan rumah Sofyan. Menurut Pahrozi, pertemuan mereka kerap dilakukan sejak pertengahan 2017. Baru awal tahun ini pertemuan makin gencar. Kadang-kadang mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham ikut hadir.
Pahrozi menuturkan, dari pertemuan-pertemuan itu, imbalan yang disepakati naik dari 1,5 persen menjadi 2,5 persen. Dia menyebutkan kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di BRI Lounge, yang dihadiri Eni, Kotjo, dan Sofyan. Namun dia tidak bisa memastikan ada jatah untuk Sofyan. “SN awalnya menyatakan 1,5 persen, tapi akhirnya disepakati pelaksana lapangan 2,5 persen,” katanya.
KPK telah dua kali memeriksa Setya Novanto dalam kasus untuk tersangka Idrus dan Kotjo. KPK menduga Setya mengetahui proses pengadaan hingga pengaturan suap proyek ini. “Pak SN mengetahui proses pengadaan proyek ini, termasuk yang berhubungan dengan pengaturan fee, suap, dan lain-lain,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Kepulauan Seribu, Jakarta, Ahad, 1 September 2018.
Baca: KPK Sebut Setya Novanto Tahu Pengaturan Suap Proyek PLTU Riau-1
Setya Novanto telah membantah terlibat dalam proyek pengadaan PLTU Riau. Dia membantah memerintahkan untuk memuluskan proyek ini. “Enggak ada itu, saat itu saya sudah masuk lapas (lembaga pemasyarakatan),” ujarnya setelah diperiksa KPK, beberapa hari lalu.
Pengacara Setya, Maqdir Ismail, mengatakan, kalaupun ada perintah itu, kliennya bermaksud meminta Eni mengikuti aturan main proyek yang benar. "Bukan berarti minta uang. Kan masalah hukum yang dihadapi Ibu Eni karena beliau terima uang," ucapnya.
Dalam kasus PLTU Riau ini, KPK baru menetapkan Eni, Kotjo, dan Idrus sebagai tersangka. KPK menduga Eni dan Idrus menerima janji atau hadiah dari Kotjo untuk memuluskan proses penandatanganan proyek PLTU Riau.
ROSSENO AJI | TAUFIQ SIDDIQ
