Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Krisis Berulang, BI dan Pemerintah Akrobat Kuatkan Rupiah

image-gnews
Petugas penukaran mata uang asing menghitung uang pecahan 100 dolar AS di lokasi penukaran uang di kawasan Kwitang, Jakarta, 28 Maret 2018. Kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.745 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (28/3/2018). TEMPO/Tony Hartawan
Petugas penukaran mata uang asing menghitung uang pecahan 100 dolar AS di lokasi penukaran uang di kawasan Kwitang, Jakarta, 28 Maret 2018. Kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.745 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (28/3/2018). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Langkah stabilisasi rupiah juga dilakukan dengan membeli SBN yang dilepas asing. Perry tak menampik bahwa posisi nilai tukar saat ini melampaui perkiraan. Ia pun berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga nilai tukar rupiah. “Kami sampaikan kepada importir korporasi yang membutuhkan dolar, tidak perlu nubruk-nubruk, kami sudah sediakan swap,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengawalan ketat kebutuhan valas ini akan dilakukan terhadap semua korporasi, tak terkecuali perusahaan BUMN. “Kami akan memonitor secara detail mana transaksi yang legitimate demi memenuhi kebutuhan industrinya dan mana yang tidak. Kalau ada yang melanggar, jalur hukum siap ditempuh,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tak akan segan bertindak tegas untuk menghindari spekulasi. “Itu dilakukan secara intervensi khusus oleh pemerintah, karena market pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan.”

Presiden Jokowi (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), dan Menkeu Sri Mulyani di sela-sela rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juli 2017. Presiden memimpin dua rapat terbatas hari ini. ANTARA/Rosa Panggabean

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah melampaui Rp 14 ribu saat ini tidak adil jika disamakan pada waktu 1998. Menurut dia, meski sama-sama berada di angka Rp 14 ribu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih baik.

Darmin menjelaskan, 20 tahun lalu dolar melonjak drastis dari Rp 2.800 ke Rp 14 ribu. Adapun saat ini, meski sama-sama di angka Rp 14 ribu namun dolar naik mulai dari Rp 13 ribu. Pasalnya, pada tahun 1998, kurs rupiah jeblok dari Rp 2.800 menjadi Rp 14.000 per dolar AS. "Persoalan tahun 1998 itu (naik) enam kali lipat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

JK menyebutkan cara mengurangi defisit di antaranya bisa dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor yang tidak perlu. "Tak usah Ferrari, Lamborghini masuk dalam negeri. Tak usah mobil-mobil besar yang mewah-mewah, tak usah parfum mahal atau tas Hermes," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Di tengah perekonomian yang sedang sulit ini, menurut JK, masyarakat sebaiknya tidak perlu membeli barang-barang mewah apalagi yang harus diimpor. Seiring dengan itu, pemerintah juga terus mendorong agar nilai ekspor bisa surplus.

Baca: Rupiah Melemah, Sri Mulyani Ancam Pengusaha yang Tahan Dolar

Namun Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyayangkan kebijakan pemerintah ini. Ia menilai hal itu sulit diimplementasikan. “Bagaimana pemerintah bisa menentukan sebuah transaksi itu legitimate? Besarannya seperti apa, sanksinya apa, dan payung hukumnya apa?” ucapnya.

GHOIDA RAHMAH | CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ | FRISKI RIANA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

31 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

49 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

4 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

5 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

5 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

6 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.