Rabu, 19 September 2018

Cegah Krisis Berulang, BI dan Pemerintah Akrobat Kuatkan Rupiah

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas penukaran mata uang asing menghitung uang pecahan 100 dolar AS di lokasi penukaran uang di kawasan Kwitang, Jakarta, 28 Maret 2018. Kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.745 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (28/3/2018). TEMPO/Tony Hartawan

    Petugas penukaran mata uang asing menghitung uang pecahan 100 dolar AS di lokasi penukaran uang di kawasan Kwitang, Jakarta, 28 Maret 2018. Kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.745 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (28/3/2018). TEMPO/Tony Hartawan

    Langkah stabilisasi rupiah juga dilakukan dengan membeli SBN yang dilepas asing. Perry tak menampik bahwa posisi nilai tukar saat ini melampaui perkiraan. Ia pun berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga nilai tukar rupiah. “Kami sampaikan kepada importir korporasi yang membutuhkan dolar, tidak perlu nubruk-nubruk, kami sudah sediakan swap,” ujarnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengawalan ketat kebutuhan valas ini akan dilakukan terhadap semua korporasi, tak terkecuali perusahaan BUMN. “Kami akan memonitor secara detail mana transaksi yang legitimate demi memenuhi kebutuhan industrinya dan mana yang tidak. Kalau ada yang melanggar, jalur hukum siap ditempuh,” ujarnya.

    Menurut Sri Mulyani, pemerintah tak akan segan bertindak tegas untuk menghindari spekulasi. “Itu dilakukan secara intervensi khusus oleh pemerintah, karena market pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan.”

    Presiden Jokowi (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), dan Menkeu Sri Mulyani di sela-sela rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juli 2017. Presiden memimpin dua rapat terbatas hari ini. ANTARA/Rosa Panggabean

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah melampaui Rp 14 ribu saat ini tidak adil jika disamakan pada waktu 1998. Menurut dia, meski sama-sama berada di angka Rp 14 ribu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih baik.

    Darmin menjelaskan, 20 tahun lalu dolar melonjak drastis dari Rp 2.800 ke Rp 14 ribu. Adapun saat ini, meski sama-sama di angka Rp 14 ribu namun dolar naik mulai dari Rp 13 ribu. Pasalnya, pada tahun 1998, kurs rupiah jeblok dari Rp 2.800 menjadi Rp 14.000 per dolar AS. "Persoalan tahun 1998 itu (naik) enam kali lipat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

    JK menyebutkan cara mengurangi defisit di antaranya bisa dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor yang tidak perlu. "Tak usah Ferrari, Lamborghini masuk dalam negeri. Tak usah mobil-mobil besar yang mewah-mewah, tak usah parfum mahal atau tas Hermes," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

    Di tengah perekonomian yang sedang sulit ini, menurut JK, masyarakat sebaiknya tidak perlu membeli barang-barang mewah apalagi yang harus diimpor. Seiring dengan itu, pemerintah juga terus mendorong agar nilai ekspor bisa surplus.

    Baca: Rupiah Melemah, Sri Mulyani Ancam Pengusaha yang Tahan Dolar

    Namun Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyayangkan kebijakan pemerintah ini. Ia menilai hal itu sulit diimplementasikan. “Bagaimana pemerintah bisa menentukan sebuah transaksi itu legitimate? Besarannya seperti apa, sanksinya apa, dan payung hukumnya apa?” ucapnya.

    GHOIDA RAHMAH | CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.