Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan gerakan melarang #2019GantiPresiden justru tidak sesuai dengan nilai demokrasi. “Saya kira banyak cara yang lebih bagus, kalau menghalau dan pakai kekerasan itu jauh dari nilai luhur. Ini kan demokrasi pancasila,” kata Zulkifli.
Koalisi pengusung Jokowi menepis berbagai tanggapan miring ihwal intervensi pemerintah dalam persekusi yang dilakukan terhadap para aktivis gerakan #2019GantiPresiden. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, bukan aparat melainkan masyarakat yang keras menolak gerakan #2019GantiPresiden.
Seperti peristiwa Neno Warisman yang dihadang massa di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, menurut Irma, hal karena masyarakat sudah jengah akan provokasi. "Masyarakat sudah muak dengan provokasi Neno. Sehingga mulai timbul penolakan di berbagai daerah," ujar Irma kepada Tempo pada Senin, 27 Agustus 2018.
Baca: ARB Komentari Tindakan Represif kepada Aktivis #2019GantiPresiden
Senada dengan Irma, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai deklarasi gerakan #2019GantiPresiden tidak sepatutnya dilakukan sebelum masa kampanye yang dimulai pada 23 September 2018. "Jadi semua pihak harus menahan syahwat politiknya. Jangan belum apa-apa sudah merekayasa narasi yang bersifat provokatif," ujar dia.
Hendrawan mengimbau kepada aparat hukum melakukan tugasnya menertibkan aksi itu secara persuasif, serta tidak terpancing provokasi dan skenario adu domba pra-kampanye.
Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai tindakan yang terjadi kepada Neno Warisman dan Ahmad Dhani tidak sepatutnya dilakukan. Meski partainya merupakan pengusung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019, Aburizal menegaskan Golkar menolak tindakan represif terhadap pada aktivis gerakan #2019GantiPresiden.
"Tindakan main hakim sendiri masyarakat dan tindakan represif aparat tersebut sama saja menusuk Jokowi dari belakang. Sebab, sama sekali tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar," ujar dia.
TIM TEMPO