Kejadian itu pun memicu berbagai reaksi dari sejumlah pihak. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas, meminta supaya kelompok yang ingin mendeklarasikan #2019GantiPresiden mengikuti aturan kampanye. "Kan, ada waktunya untuk berkampanye nanti? Sabar dikitlah," kata Yaqut melalui pesan singkat kepada Tempo, Minggu, 26 Agustus 2018.
Baca: BIN: Neno Dilarang ke #2019GantiPresiden untuk Hindari Bentrok
Kepala bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau Komisaris Besar Sunarto menjelaskan pemulangan Neno Warisman dari Bandara Pekanbaru sebagai upaya menjaga kondisi kondusif di wilayah tersebut. "Polisi dan TNI menjaga agar jangan terjadi bentrok antara yang pro dan kontra. Kita menjaga wilayah kondusif. Kita tentu tidak ingin adanya gangguan keamanan dan ketertibat masyarakat," katanya, Minggu, 26 Agustus 2018.
Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan pemulangan Neno tersebut adalah jalan terbaik. "Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik daripada terjadi bentrokan," kata juru bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 26 Agustus 2018.
BIN menyatakan bahwa rencana kehadiran Neno Warisman ke Riau pada tur musik bertajuk "#2019GantiPresiden" akan menuai pro dan kontra. Sedangkan Kepolisian Daerah Riau juga tidak memberikan izin atas acara itu.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap massa pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden bisa saling menghormati agar demokrasi berjalan sesuai undang-undang dan konstitusi. "Gerakan #2019GantiPresiden ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yang terjadi," kata Mardani dalam akun Twitter-nya, @MardaniAliSera.
Baca: Koalisi Jokowi Tepis Ada Intervensi ke Aktivis #2019GantiPresiden
Mardani yang merupakan penggagas gerakan #2019GantiPresiden menambahkan dalam cuitannya bahwa gerakan itu justru meningkatkan kualitas demokrasi. "Karena demokrasi pada prinsipsnya kedaulatan rakyat. Dan itu terwujud pada tingkat partisipasi publik dalam proses politik dan dalam pemilu," kata dia.
