Rabu, 19 September 2018

Jokowi - Ma'ruf Amin: Politik Identitas VS Isu Ekonomi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin memberikan keterangan pers tentang menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai NKRI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017. Jokowi secara resmi mendeklarasikan Maruf sebagai calon wakil presiden pendampingnya di Jakarta, Kamis malam, 9 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin memberikan keterangan pers tentang menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai NKRI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017. Jokowi secara resmi mendeklarasikan Maruf sebagai calon wakil presiden pendampingnya di Jakarta, Kamis malam, 9 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Politik identitas rupanya masih menjadi momok bagi kubu Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira mengatakan dengan memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Jokowi menjawab persoalan politik identitas.

    Baca: Kekuatan dan Kelemahan Cawapres Maruf Amin Kata Voxpol Center

    "Banyak variabel berubah ketika menentukan siapa cawapres. Salah satunya politik identitas," kata Andreas di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Andreas mengatakan Ma'ruf Amin bisa meredam politik identitas yang selama ini dialamtkan kepada Jokowi. "Untuk sementara saya bilang selamat tinggal politik identitas."

    Jokowi memang kerap diserang dengan isu yang berkaitan dengan politik identitas. Dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014, misalnya, ada kelompok orang yang menyebarkan isu bahwa Jokowi nonmuslim. Selain itu, ada juga kabar burung yang menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Simak juga: Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma'ruf Amin

    Dalam kurun waktu empat tahun pemerintahannya, alih-alih dikritik soal program kerja, ada segelintir orang yang menyerang Jokowi dengan isu berbau rasial. Misalnya, di awal tahun lalu, Jokowi disebut terlalu dekat dengan Cina sehingga meloloskan banyak pekerja asing dari sana.

    Bagaimana pemilih mempertimbangkan sara untuk menentukan pilihan mereka? Baca kelanjutannya...  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.