Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketika Jokowi Bersuara Lantang Luruskan Isu TKA Cina di Indonesia

image-gnews
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pembukaan pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 8 Agustus 2018. Tempo / Friski Riana
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pembukaan pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 8 Agustus 2018. Tempo / Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tak biasanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersuara lantang saat menemui kader ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemarin, di kantor Bupati Kabupaten Bogor, suara Jokowi meninggi saat mengklarifikasi kabar fitnah yang menuduhnya sebagai antek asing.

Baca: Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main

Terkait dengan kabar fitnah antek asing itu, salah satu isu yang diluruskan Jokowi adalah soal tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, khususnya yang berasal dari Cina. Ia menyatakan banyak kabar tak jelas yang menyebutkan ada 10 juta TKA dari Cina yang masuk ke Indonesia. Padahal yang ada hanya 23 ribuan TKA Cina, tak sampai 1 persen dari total penduduk Indonesia.

"Saya blak-blakan, 23 ribu, iya. TKA, mereka kerja di sini. Tapi juga tidak kerja terus-terus. Mereka masang turbin, smelter kita memang belum siap melakukan itu. Sehingga mereka harus di sini 4-6 bulan untuk masang," ujarnya, Rabu, 8 Agustus 2018.

Baca: Jokowi Geram Kesepakatan Freeport - Inalum Dikomentari Negatif

Jokowi lantas membandingkannya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Cina dan Malaysia, yang masing-masing berjumlah 80 ribu orang dan 1,2 juta orang. Bahkan jika ditambah dengan jumlah TKI ilegal bisa mencapai 2 juta orang. Jokowi pun kembali heran Malaysia tidak ribut dengan banyaknya TKI di negara mereka.

"Bandingkan coba TKA di Uni Emirat Arab 80 persen asing semuanya, mereka senang-senang saja, enggak ada masalah. Di Arab Saudi, 33 persen tenaga kerja asing. Kita 1 persen aja enggak ada," ucap Jokowi.

Tempo, yang ikut serta dalam rombongan Kantor Staf Presiden saat meninjau kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada awal pekan ini, mendapati bahwa TKA menempati berbagai posisi kerja. Di kawasan industri tersebut terdapat 3.121 TKA Cina. Dari total pekerja di IMIP 28.568 orang, berarti 10,9 persen di antaranya merupakan TKA Cina.

Selain diisi dengan kantor, mes, fasilitas olahraga, taman, di kawasan itu juga ada dapur dan kantin. Mes tak hanya ditempati TKA Cina, tapi juga TKI yang direkrut dari berbagai daerah.

CEO PT IMIP Alexander Barus menyebutkan TKA Cina di Morowali kebanyakan berada di level 3-4 atau setingkat manajer dan direksi. “Tapi ada juga yang di lapangan yang bawa mobil stir kiri itu memang TKA. Kalau yang bawa tenaga kerja Indonesia agak berisiko karena kan kita biasanya stir kanan,” ujarnya di Bandar Udara Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu, 8 Agustus 2018. Selain itu, ada sejumlah TKA dari Cina yang bertugas sebagai koki di dapur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, sejak 2007, jumlah tenaga kerja asing asal Cina merupakan mayoritas di Indonesia. Dia menyebutkan ada 24 ribu pekerja Cina yang bekerja di Tanah Air. Meski begitu, angka tersebut masih sangat terkendali.

Pernyataan itu merespons temuan Ombudsman bahwa banyak TKA yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang tercantum di visa kerja dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Ombudsman juga menemukan banyak di antara tenaga kerja asing yang masih aktif bekerja, padahal masa berlaku IMTA sudah habis dan tidak diperpanjang.

Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja, dan Kepegawaian, Laode Ida, sebelumnya mengatakan tenaga kerja asal Cina yang bekerja di Tanah Air mendominasi TKA dari negara lain. Hal tersebut berdasarkan investigasi yang dilakukan Ombudsman.

Dalam investigasi itu, Ombudsman menemukan banyak di antara para TKA yang bukan tenaga ahli, melainkan hanya pekerja kasar tanpa keahlian. Selain itu, Ombudsman menemukan banyak TKA yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang tercantum di visa kerja dan IMTA. Selain itu, ada temuan TKA masih aktif bekerja, padahal masa berlaku IMTA sudah habis dan tidak diperpanjang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir, meskipun angkanya masih terbilang kecil, TKA Cina bisa jadi akan menetap lama di Indonesia. “Sejarah mencatat begitu. Orang Cina mempunyai karakter menetap di mana mereka bekerja karena jumlah mereka banyak,” ucapnya.

Menurut data KSPI 2016, menurut Iqbal, TKA Cina di level rendah tidak hanya ada di Morowali, tapi juga berada di Konawe, Kendari, Buleleng, Bali, Bayah, Karawang, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Jumlahnya memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan Morowali, hanya sekitar ratusan dan seribuan orang. “Beda dengan di Morowali karena itu pertambangan, tapi kalau jumlahnya ratusan dan hampir seribuan itu ada di manufaktur, pabrik baja, dan lain-lain,” tutur Iqbal saat dihubungi Tempo.

Simak berita menarik lain terkait dengan Jokowi hanya di Tempo.co.

FRISKI RIANA | KARTIKA ANGGRAENI | CHITRA PARAMAESTI | MAWARDAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

36 menit lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

1 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

1 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.


Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. FOTO/Instagram
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.


Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

Jokowi menyebut 1 juta lebih WNI berobat ke luar negeri. Apa alasannya?


Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

4 jam lalu

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah Presiden-Wakil Presiden Terpilih dilantik.


Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

4 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung inisiatif dan langkah Prabowo-Gibran merangkul semua komponen bangsa.