Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Impor Ditekan, Industri Migas Bersiap Antisipasi

Salah satu instalasi pengolahan gas dan kondensat dari lapangan migas South Mahakam yang dioperasikan Total E&P Indonesie di Senipah, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. ANTARA/Yudhi Mahatma
Salah satu instalasi pengolahan gas dan kondensat dari lapangan migas South Mahakam yang dioperasikan Total E&P Indonesie di Senipah, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tiap pihak mengambil langkah serius untuk menekan volume impor barang dan jasa ditanggapi industri hulu minyak dan gas. Wakil Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Sukandar mengatakan banyak komponen lokal berkualitas tinggi yang bisa menjadi pengganti material impor.

Baca: SBY Klaim Lebih Berhasil Turunkan Kemiskinan Dibanding Jokowi

“Harganya pun bakal lebih murah karena tak perlu membayar bea masuk,” katanya, Rabu, 1 Agustus 2018. Berbagai produk yang dimaksud adalah produk turunan baja, pipa, platform, hingga kaki-kaki platform untuk landasan rig minyak, yang sudah mendapat sertifikat standar industri kelas atas sejak 25 tahun lalu.

Namun pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk membatasi kandungan bahan baku impor dalam proyek hulu migas. Sukandar mengatakan, untuk mewajibkan pemakaian komponen lokal pada persentase tertentu, lembaganya menunggu aturan dari pemerintah. “Namun belum ada batasan persentase penggunaan barang dan jasa dalam negeri,” tuturnya. 

Baca: Jokowi: Penerapan B20, Indonesia Bisa Hemat Devisa USD 5,9 Miliar

Menurut dia, SKK Migas memiliki aturan tentang penggunaan komponen dalam negeri dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PTK007 Revisi 04) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender 2017. Dalam pedoman tersebut, syarat penggunaan barang modal dalam negeri diubah dari “dipentingkan” menjadi “diwajibkan”.

Sukandar, yang menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk periode 2015-2017, menyebutkan, berdasarkan data SKK Migas pun, persentase kandungan lokal pada proyek eksplorasi hingga eksploitasi minyak dan gas cukup fluktuatif. Pada 2015, penggunaan komponen dalam negeri mencapai 68 persen dari pengadaan senilai US$ 7,9 miliar. Namun setahun kemudian turun menjadi 55 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembatasan material impor di sektor infrastruktur, termasuk proyek hulu migas, diperintahkan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Bogor, Selasa lalu. Saat itu, Jokowi menekankan tingginya kandungan impor menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan kian melebar. Penggunaan devisa, menurut Jokowi, mesti dibatasi lantaran saat ini kebutuhan mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, cukup tinggi dan menekan kurs rupiah.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, dari sektor migas, pemerintah bisa menekan transaksi barang impor US$ 10 miliar per tahun. “Di hulu bisa hemat US$ 2 miliar dan di hilir hemat US$ 5,6 miliar per tahun,” ujarnya.

Saat ditemui di Bandung, kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penghematan impor di sektor migas bakal dituangkan dalam peraturan presiden. Di sektor hilir atau produksi bahan bakar, kata Luhut, pemerintah bakal mengeluarkan aturan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk menggantikan solar murni. “Itu akan menghemat US$ 5 miliar,” ucapnya.

Simak berita menarik lain terkait dengan Jokowi hanya di Tempo.co.

ANDI IBNU | AHMAD FIKRI (BANDUNG)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

6 menit lalu

Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

Kaesang Pangarep didukung maju di Pilkada Depok. Tapi, dia tak memiliki latar belakang dan silsilah dengan Depok.


Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

17 menit lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

Partai Buruh akan menggelar demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold.


Jokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak Juga

21 menit lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Jokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak Juga

Harga pasir laut bisa mencapai dua kali lipat jika diekspor ke Singapura.


Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

58 menit lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

Anggota Komnas HAM harus menyamar untuk melihat secara langsung praktik perdagangan orang di Batam.


Tolak Ekspor Pasir Laut, Partai Buruh: Lingkungan Rusak, Nelayan Terancam

1 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Tolak Ekspor Pasir Laut, Partai Buruh: Lingkungan Rusak, Nelayan Terancam

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya menolak ekspor pasir laut karena akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan nelayan.


Isu Menjelang Pemilu 2024: Proporsional Tertutup, Putusan MK Bocor hingga Jokowi Cawe-Cawe

1 jam lalu

Jokowi. (Ilustrasi: Imam Yunni)
Isu Menjelang Pemilu 2024: Proporsional Tertutup, Putusan MK Bocor hingga Jokowi Cawe-Cawe

Pemanasan jelang Pemilu 2024, mulai Jokowi cawe-cawe, putusan MK bocor hingga muncul kembali soal sistem proporsional tertutup.


Zulkifli Hasan dan Rombongan PAN Tiba di Kantor PDIP, Langsung Bertemu Megawati, Puan, dan Ganjar

2 jam lalu

Bakal capres Ganjar Pranowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani membahas penjajakan kerja sama politik di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023. FOTO/Dokumentasi PDIP
Zulkifli Hasan dan Rombongan PAN Tiba di Kantor PDIP, Langsung Bertemu Megawati, Puan, dan Ganjar

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan rombongannya tiba di kantor DPP PDIP. Mereka langsung diarahkan untuk bertemu Megawati, Puan dan Ganjar.


Kaesang Putra Jokowi Dinilai Guru Besar UI Bakal Jadi Pemimpin Masa Depan

3 jam lalu

Dalam poster berukuran besar itu tampak Kaesang mengenakan kemeja putih sambil memegang sekuntum mawar merah. Ada juga tulisan 'PSI Menang, Walikota Kaesang' yang mengisyaratkan dukungan PSI agar Kaesang maju sebagai calon Wali Kota Depok. Foto: Istimewa
Kaesang Putra Jokowi Dinilai Guru Besar UI Bakal Jadi Pemimpin Masa Depan

Guru Besar UI menilai Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, bisa jadi pemimpin masa depan. Apa faktor yang melatarbelakangi penilaiannya?


Resmikan Jembatan Kretek II di Pesisir Pantai Bantul, Jokowi: JJLS Selesai Tahun Ini

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Jembatan Kretek II di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Dok. Istimewa
Resmikan Jembatan Kretek II di Pesisir Pantai Bantul, Jokowi: JJLS Selesai Tahun Ini

Jokowi menuturkan selama tujuh tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.


Jokowi Bakal Pilih 4 Calon Dewan Komisioner OJK untuk Diserahkan ke DPR, Simak Lagi Tugas dan Wewenang OJK

4 jam lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jokowi Bakal Pilih 4 Calon Dewan Komisioner OJK untuk Diserahkan ke DPR, Simak Lagi Tugas dan Wewenang OJK

Enam nama yang akan menjadi anggota komisioner OJK telah diserahkan ke Jokowi untuk dipilih dan diserahkan ke DPR. Simak lagi deretan tugas OJK.