Rabu, 15 Agustus 2018

Jokowi Minta Menteri Evaluasi Proyek Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberi sambutan saat peresmian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi II di gerbang tol Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 22 Juni 2018. Jalan tol ini menghubungkan Rembang-Pasuruan. ANTARA/Umarul Faruq

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberi sambutan saat peresmian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi II di gerbang tol Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 22 Juni 2018. Jalan tol ini menghubungkan Rembang-Pasuruan. ANTARA/Umarul Faruq

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meninjau ulang sejumlah proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta bawahannya mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor ini. “Harus detail, mana barang yang bersifat strategis dan mana yang perlu kita stop dulu, kurangi, atau turunkan,” kata dia dalam rapat di Istana Bogor, Selasa, 31 Juli 2018.

    Baca: Jokowi Mau Stop Impor, Indef: Begini Risikonya

    Jokowi mematok target penghematan yang cukup tinggi dari upaya tersebut. Menurut dia, jika evaluasi proyek “padat impor” sukses, devisa yang dapat dihemat mencapai US$ 21 juta setiap hari.

    Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, kenaikan impor terjadi sepanjang semester pertama tahun ini dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Komponen impor tertinggi adalah bahan baku untuk proyek infrastruktur, di antaranya impor besi baja, yang meningkat 39 persen, dan impor mesin serta alat listrik, yang naik 28 persen pada Mei 2018 lalu.

    Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kanan) menyapa kepala daerah yang hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis, 26 Juli. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Tingginya penggunaan bahan impor dan valuta asing dalam proyek infrastruktur pun berdampak pada kinerja keuangan badan usaha milik negara atau BUMN, khususnya yang menggarap proyek-proyek penugasan besar (Koran Tempo edisi 31 Juli 2018). Data Kementerian BUMN menyebutkan utang perusahaan negara yang berhubungan dengan jalan tol naik 54,05 persen pada 2014-2017, diikuti dengan pertumbuhan aset dan ekuitas masing-masing 53,29 persen dan 51,17 persen.

    Baca: Jokowi Minta Menterinya Serius: Negara Ini Sedang Butuh Dolar

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengevaluasi sejumlah proyek, seperti Pelabuhan Patimban dan kereta cepat Jakarta-Surabaya. “Tapi yang sudah jalan tidak mungkin kami hentikan,” ucapnya. Menurut Budi, proyek kereta cepat memakai komponen impor lebih dari 20 persen. “Kami akan berupaya meningkatkan komponen dalam negeri sehingga impornya berkurang sampai 10 persen,” tuturnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak berkeberatan jika pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur ditunda hingga beberapa tahun. “Kami ingin meyakinkan bahwa proyek-proyek tersebut tetap penting dan urgen dilakukan, maka bisa ditunda ke tahun yang akan datang,” katanya.

    Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah juga berkomitmen mengurangi impor bahan bakar minyak dan meningkatkan penggunaan B20 atau bahan bakar campuran biodiesel 20 persen yang diproduksi di dalam negeri. Kepada Tempo, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan penundaan proyek dapat membantu menekan defisit transaksi berjalan, yang tahun ini diperkirakan melebar hingga US$ 25 miliar.

    “Namun, konsekuensinya, investasi dan pertumbuhan ekonomi melambat dari perkiraan semula,” ujarnya. Dia berharap pemerintah sangat selektif dalam memiliki proyek yang hendak ditunda. “Misalnya pada proyek yang belum memiliki sumber pendanaan valuta asing untuk impor,” ucapnya.

    Baca berita lain tentang Jokowi di Tempo.co.

    AHMAD FAIZ | CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fatwa MUI dan Buah Pikir Ma'ruf Amin, Calon Wakil Jokowi

    Beberapa buah pikiran Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia pilihan Jokowi untuk menjadi wakilnya, yang mengundang komentar publik.