Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Langkah SBY Tentukan Nasib Koalisi Prabowo

Reporter

image-gnews
Keya Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi TPS bersama istrinya, Ani Yudhoyono, putra keduanya, Edhi Baskoro Yudhono, beserta menantunya, Siti Ruby Aliya Radjasa, untuk memberikan suara dalam pilkada di Bogor, Rabu, 27 Juni 2018. Demokrat
Keya Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi TPS bersama istrinya, Ani Yudhoyono, putra keduanya, Edhi Baskoro Yudhono, beserta menantunya, Siti Ruby Aliya Radjasa, untuk memberikan suara dalam pilkada di Bogor, Rabu, 27 Juni 2018. Demokrat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tanpa ditanya wartawan yang sudah menunggunya sejak lepas waktu salat isya pada Rabu malam pekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Bambang Susilo Yudhoyono atau SBY ujug-ujug curhat tentang hubungannya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Saya harus jujur, hubungan saya dengan Ibu Megawati belum pulih. Masih ada jarak," kata SBY.

Simak: Demokrat Sebut SBY Tidak Baper Soal Hubungannya dengan Megawati

Malam itu, SBY baru saja menerima Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Alih-alih merinci apa hasil pertemuannya dengan Zulkifli, Presiden RI keenam ini malah lebih banyak bercerita soal pasang-surut hubungannya dengan Megawati.

Selain mengenai hubungannya dengan Megawati, SBY mengatakan peluangnya untuk berkoalisi dengan Jokowi sudah tertutup. Salah satu penyebabnya, kata SBY, adalah partai koalisi Jokowi, yang sudah lebih dulu bergabung, seakan enggan dengan Demokrat. “Sungguh pun saya merasakan ketulusan Pak Jokowi mengajak Demokrat. Tapi memang tidak terbuka jalan bagi Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi," ujarnya. "Mungkin Tuhan belum menakdirkan hubungan kami."

Simak: PKS: Ujug-ujug Datang, Demokrat Jangan Minta Cawapres Prabowo

Pernyataan SBY ini seolah menegaskan posisi Demokrat untuk merapat dengan gerbong koalisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apalagi, sehari sebelum bertemu dengan Zulkifli, SBY menerima Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo secara tidak langsung mengatakan koalisi Demokrat dengan Gerindra hanya menunggu masalah waktu untuk diresmikan.

Salah satu yang menghambat koalisi ini adalah sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PAN. Kedua partai ini sudah menjadi sekondan Gerindra sejak pemilihan presiden 2014. Bahkan, dalam beberapa pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018, keduanya juga menjalin koalisi untuk mengusung calon.

Baca juga: Ketua Umum PPP Sebut SBY Pernah Tawarkan AHY Jadi Cawapres Jokowi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PAN memang tidak terlalu kentara menunjukkan keberatannya. Justru PKS yang sejak awal terkesan berat menerima Demokrat. Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring, masih percaya diri Partai Gerindra bakal meminang salah satu kader PKS sebagai calon wakil presiden atau cawapres Prabowo. "Kalau kami masih tetap, cawapres masih dari PKS," ucap Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.

Tifatul mengatakan PKS menyambut baik jika akhirnya Demokrat memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, PKS, dan PAN. Namun dia mengingatkan agar Demokrat tak meminta posisi cawapres dengan menyodorkan AHY. "Dalam tanda kutip Demokrat kan baru mendekat, jangan ujug-ujug datang terus minta posisi seperti itu," tuturnya.

Baca: Hidayat Nur Wahid Sarankan AHY Tidak Jadi Calon Wapres

Demokrat memegang posisi penting dalam koalisi ini. PKS memang harus mempertimbangkan elektabilitas kader yang mereka sorongkan untuk maju dalam pilpres 2019. Sebab, beberapa lembaga survei yang sudah merilis hasil siginya selalu menempatkan kader PKS di posisi terendah.

Sementara itu, Demokrat memiliki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dalam beberapa lembaga survei memang dijagokan kuat menjadi kandidat cawapres. Namun hingga sejauh ini belum ada pernyataan dari SBY yang tegas menyebutkan akan menyorongkan AHY dalam pilpres 2019.

Baca: Jika Kadernya Tak Dipilih Prabowo, Militansi PKS Bakal Turun?

Senin, 30 Juli 2018, SBY berencana bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai penentu bagaimana nasib koalisi partai pendukung Prabowo dalam pilpres 2019. "Bahasa kasarnya, tuh, penentuan nasib koalisi PKS dan Gerindra," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin, Sabtu, 28 Juli 2018.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

26 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

RUU DKJ disahkan, apakah Gibran akan punya kewenangan besar di kawasan aglomerasi?


Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

1 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

2 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

3 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

11 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

13 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

15 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

16 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

16 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

17 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?