Anies Baswedan Kenceng-kencengan Soal Pergantian Pejabat DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik dan mengambil sumpah jabatan enam wali kota dan bupati di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. (Tempo/M Yusuf Manurung)

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jengkel kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena keputusannya merombak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipersoalkan.  Komisi ini mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

Baca juga: Ribut Pencopotan Pejabat, Begini Anies Baswedan Bisa Kena Sanksi

"Menurut saya yang dinginlah dan teman-teman (wartawan) gak usah kompori, KASN gak usah panas-panasin, mau kenceng-kencengan gitu? Gak usahlah," kata Anies Baswedan di Jakarta pada Rabu, 18 Juli 2018.

Pada 5 Juli 2018,  Anies Baswedan melantik 20 pejabat baru yang meliputi Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Widyaiswara Ahli Utama.  Termasuk di dalamnya kelima wali kota dan Bupati Kepulauan Seribu.

Anies Baswedan mengatakan, seleksi pejabat dilakukan oleh Panitia Rotasi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Panitia dibentuk tanggal 8 Juni melalui Keputusan Gubernur 1012 tahun 2018.

Baca juga: Polemik Pencopotan Pejabat, Kenapa Anies Baswedan Bilang Seru?

Anies Baswedan meyakini keputusan merombak sejumlah pejabat, termasuk wali kota dan bupati, memiliki alasan yang jelas.  Wali Kota Jakarta Utara dan Bupati Kepulauan Seribu dicopot untuk ditugaskan di tempat lain.

Wali Kota Jakarta Timur, Wali Kota Jakarta Pusat dan Wali Kota Jakarta Barat dicopot karena sudah berumur di atas 58 tahun.

"Kemudian yang selatan, beliau bisa mengikuti proses rotasi yang open promosi yang sekarang sedang akan dibuka," ujar Anies Baswedan.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan kritik terbuka. Menurut lembaga ini, perekrutan pejabat eselon II DKI Jakarta yang dilakukan melalui seleksi terbuka ditengarai melanggar aturan. Sebab, Pemprov DKI belum berkoordinasi dengan komisi ihwal sistem perekrutan itu.

Mereka sedang menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan dua pihak yakni pejabat yang dicopot dan Pemprov DKI beserta bukti-bukti yang jadi landasan pencopotan.

"Kalau faktanya lemah atau salah. Kami akan buat rekomendasi agar pejabat lama dikembalikan ke jabatan semula," kata Komisioner Komisi ASN I Made Suwandi kepada wartawan, Selasa, 17 Juli 2018.

Baca juga: Anies Baswedan Lantik Pejabat yang Mundur di Era Ahok

Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, komisi akan menguatkan keputusan Anies Baswedan. Mengenai rekomendasi mengembalikan pejabat yang dicopot, Made menegaskan sifatnya mengikat dan final.

"Kalau gubernur sebagai Pajabat Pembina Kepegawaian tidak menindaklanjuti rekomendasi, maka kami akan lapor ke presiden," kata Made.

Made menjelaskan, presiden merupakan pemegang wewenang, untuk memberi sanksi bagi pejabat yang tidak menjalankan rekomendasi. Pemberian dan bentuk-bentuk sanksi, ujar Made, diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sanksi meliputi peringatan; teguran; perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan atau pengembalian pembayaran; hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Nanti presiden yang akan meminta Menteri PAN-RB atau Menteri Dalam Negeri (untuk memberi sanksi)," tutur Made.

Dugaan pelanggaran aturan juga disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Menurut dia, sebelum melantik pejabat baru, Anies harusnya menyediakan posisi baru untuk pejabat lama. Namun, dari laporan yang diterima Prasetio, nasib beberapa wali kota yang dicopot Anies hingga saat ini masih belum jelas.

“Gak di taruh di mana-mana," ujar Prasetio, politikus PDI Perjuangan,  Senin, 16 Juli 2018. Selain itu, Prasetio mempermasalahkan usia pejabat yang dicopot karena belum masuk masa pensiun.

Anies Baswedan membantah ada wali kota dan pejabat yang tidak diberi jabatan setelah diberhentikan dari posisinya. Anies mengatakan pejabat yang diberhentikan ditempatkan sebagai staf di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI.

Simak juga: Perombakan Besar di DKI, Ini 20 Pejabat Teras yang Dilantik Anies

Menurut Anies Baswedan, semua pejabat itu akan ditempatkan di BPSDM, kecuali yang usianya sudah di atas 58 tahun. Mereka akan dipensiunkan karena PNS pensiun di usia 58 tahun.

"Bila sedang menjabat, dijadikan jadi 60 tahun eselon itu posisi. Kalau dia tidak dalam posisi itu, harus pensiun, jangan dibalik logikanya," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Selasa, 17 Juli 2018.

Pada 10 Januari 2017, Anies Baswedan melantik delapan orang pejabat eselon dua dan tiga. Antara lain kepala badan kepegawaian daerah, asisten pemerintahan,  wakil kepala badan pengelola keuangan daerah dan kepala biro administrasi sekretaris daerah. Namun pergantian tersebut tidak menimbulkan protes dari KASN dan DPRD.

Akhir tahun lalu, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya juga mempersoalkan kebijakan Anies Baswedan yang menutup Jalan Jatibaru dalam rangka penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lembaga ini menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya juga meminta Pemerintah DKI membuka kembali jalan tersebut.

Simak juga: Anies Baswedan Lantik Pejabat Eselon 2, Ini Izin Kemendagri

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Menanggapi hal itu, Anies Baswedan menjelaskan pihaknya akan mengumpulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk membahas rekomendasi dari Ombudsman tersebut.  

"Kita akan review dan dengan SKPD kita akan rapatkan, kita lihat satu-satu dan dari situ kita kemudian lakukan tindak lanjut," kata Anies Baswedan ketika itu.

M YUSUF MANURUNG | ADAM PRIREZA






Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

3 jam lalu

Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

AHY mengatakan persamuhan bersama Anies Baswedan dan tim berjalan baik serta menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan solid.


Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

3 jam lalu

Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

Pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan plus Anies Baswedan di kantor DPP Partai Demokrat menepis rumor bahwa mereka retak.


Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

4 jam lalu

Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur soal pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin.


Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

6 jam lalu

Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

Anies Baswedan menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat AHY hari ini. Hadir pula perwakilan NasDem dan PKS.


Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

7 jam lalu

Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

PDIP menyatakan siap menerima kunjungan Surya Paloh, namun menyatakan agenda Megawati Soekarnoputri masih sangat padat.


SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

8 jam lalu

SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

SMRC menilai Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk ke putaran kedua jika Pilpres 2024 digelar dengan lebih dari dua pasangan.


Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

10 jam lalu

Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

Denny Indrayana di depan Mahfud Md mengungkapkan soal dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia sebut Anies tokoh anti korupsi.


Kader Golkar Berharap Beringin Merapat ke Koalisi Perubahan, Usung Anies Baswedan

10 jam lalu

Kader Golkar Berharap Beringin Merapat ke Koalisi Perubahan, Usung Anies Baswedan

Kader ini berharap Golkar merapat ke Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.


Top Metro: Orang Dekat Anies Tersingkir dari Ancol, Fakta Tewasnya Mahasiswa UI

13 jam lalu

Top Metro: Orang Dekat Anies Tersingkir dari Ancol, Fakta Tewasnya Mahasiswa UI

Dua orang dekat Anies Basweda, Thomas Lembong dan Geisz Chalifah tidak lagi jadi dewan komisaris Ancol


Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

15 jam lalu

Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil resmi menjabat Komisaris Utama (Komisaris Independen) Ancol per 1 Februari 2023. Berikut perjalanan kariernya.