Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Menunggu Gugatan Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada 2018

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 di sejumlah daerah telah rampung. Proses selanjutnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu selama tiga hari kerja terhadap hasil rekapitulasi tersebut apakah ada pengajuan gugatan dari pasangan calon yang kalah dalam pilkada.

“Kami menunggu tiga hari kerja setelah menetapkan rekapitulasi, apakah ada sanggahan atau gugatan dari pasangan calon yang keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ketua KPU Sulawesi Selatan Misna M. Attas seusai rekapitulasi, Senin dinihari, 9 Juli 2018. Dalam rekapitulasi tersebut, pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman memperoleh suara tertinggi dibanding tiga pasangan calon lain.

Baca: Pilgub Jateng 2018, Partisipasi Pemilih Tak Memenuhi Target

Dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, rekapitulasi suara juga telah selesai. Hasilnya, pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dinyatakan mendapat suara tertinggi. Hasil ini memperlihatkan pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, yang sebelumnya disebut tim sukses unggul tipis, nyaris tidak memiliki peluang untuk memenangi pilgub Jawa Barat. Pasalnya, Sudrajat-Syaihu menempati urutan kedua dan terpaut 4,14 persen dari Ridwan-Uu.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan kemungkinan tidak akan ada pasangan yang menggugat hasil rekapitulasi suara itu ke MK. Menurut dia, syarat tiap pasangan calon yang akan melakukan gugatan ke MK adalah kalau perbedaan selisih antara pemenang dan peringkat kedua hanya sekitar 0,5 persen.

"Kalau melihat perbedaan selisih antara pemenang pertama dan kedua kan sekitar 4,14 persen. Jadi, menurut undang-undang, sudah tidak ada lagi celah untuk menggugat ke MK," katanya seusai rapat pleno hasil rekapitulasi suara pilgub Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung, Ahad, 8 Juli 2018.

Baca: Calon Usungan PKB dan PDIP Menangi Pilkada Bojonegoro

Ketua saksi tim Sudrajat-Syaikhu, Otang Suparlan, mengatakan menerima hasil rekapitulasi suara pilgub Jawa Barat. Namun pernyataan resmi dari tim Sudrajat-Syaikhu, kata dia, masih menunggu hasil rapat pleno internal tim. "Ini sekarang tim kami sedang rapat pleno rekapitulasi hasil. Nanti H+7, keputusan kami menerima atau tidaknya. Catatannya ada nanti pas pleno penetapan," ujarnya, Ahad, 8 Juli 2018.

Namun sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir pelaksanaan pilgub Jawa Barat. "Katanya ada yang menang dapat jumlah lebih dari daftar hadir jadi mungkin ada tuyul yang ikut milih. Lucu, tapi menyedihkan gitu," ucap Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Juli 2018.

Prabowo mengatakan "laporan soal tuyul" dalam pilgub Jawa Barat diperoleh setelah bertemu dengan Sudrajat, calon gubernur yang diusung Gerindra. Di Jawa Barat, Gerindra berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung Sudrajat-Syaikhu. Pada Sabtu malam itu, Sudrajat datang ke rumah Prabowo untuk mengadu mengenai dugaan kecurangan dalam pilkada serentak di Jawa Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: MK Siap Terima Pendaftaran Sengketa Pilkada 2018

Prabowo menuturkan, selain dugaan daftar pemilih yang tidak jelas, Sudrajat juga melaporkan dugaan intervensi dari sejumlah kalangan. Dia juga mengatakan ada kotak suara yang tiba-tiba hilang. "Ini hal-hal yang lucu, tapi enggak lucu," tuturnya.

Dia mengatakan masih meneliti laporan yang disampaikan Sudrajat dan sudah mengumpulkan tim hukum dan advokasi untuk mempelajari laporan. Prabowo mengatakan siap menggugat hasil pilkada bila KPU menyatakan pasangan yang mereka usung kalah. Sebab, real count yang dilakukan koalisi menyatakan pasangan Sudrajat-Syaikhu menang dalam pilkada serentak di Jawa Barat. "Kami siap ambil langkah untuk menggugat seandainya pengumumannya dinyatakan bahwa calon-calon kami kalah," katanya.

Baca: Bakal Gugat Hasil Pilgub Jabar, Prabowo: Ada Tuyul Ikut Nyoblos

Sebelum dari Sudrajat, Prabowo juga mendapat laporan mengenai dugaan kecurangan pilgub Jawa Tengah dari Sudirman Said. Di Jawa Tengah, Gerindra berkoalisi dengan PKS dan PAN mengusung Sudirman Said dan Ida Fauziah. Pasangan ini kalah dari gubernur inkumben, Ganjar Pranowo, yang berpasangan dengan Taj Tasin.

Dalam kunjungannya ke kediaman Prabowo pada Jumat, 6 Juli 2018, Sudirman juga menemukan "tuyul" dalam pilkada serentak di Jawa Tengah. Ia mengklaim menemukan sekitar 3,5 juta daftar pemilih fiktif.

KPU Pusat menyatakan, hingga Ahad, 8 Juli 2018, pukul 17.00 WIB, pihaknya telah menerima rekapitulasi dari 105 kabupaten dan kota ditambah enam provinsi. "Total ada 111 daerah yang masuk," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Ahad, 8 Juli 2018.

DIDIT HARIYADI | AMINUDDIN A.S. | M ROSSENO AJI | SYAFIUL HADI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.