Jumat, 21 September 2018

Kemenangan Kotak Kosong dan Dugaan Data Palsu di Pilkada Makassar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menangnya kotak kosong dalam pemilihan Wali Kota Makassar masih meninggalkan sejumlah persoalan. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mencurigai ada beberapa oknum penyelenggara pilkada Makassar yang terlibat manipulasi data untuk memenangkan calon tunggal.

    “Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar diperiksa karena bagian dari laporan yang masuk dugaan manipulasi suara,” kata Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Laode Arumahi, Sabtu, 30 Juni 2018.

    Baca: Dugaan Manipulasi di Pilkada Makassar, KPU Akui Banyak Kesalahan

    Dugaan manipulasi data tersebut terkait dengan data C1, yang banyak berubah dari panitia pemungutan suara (PPS) ke KPU Makassar. Laode mengatakan kasus ini wajib ditindaklanjuti Panitia Pengawas (Panwas) Makassar sebagai bentuk klarifikasi karena ada laporan dari Ketua PPS mengenai hasil penghitungan suara yang berbeda. “Panwas sedang proses laporan yang masuk dan melengkapi berkasnya,” ucapnya.

    Ia mengatakan Ketua KPU Makassar Syarif Amir diperiksa terkait dengan perbedaan antara C1 yang diunggah KPU Makassar di website dan laporan masyarakat. Sebab, masyarakat juga memiliki bukti foto yang dipegang di setiap tempat pemungutan suara (TPS). “Publik sudah menilai dan melihat perbedaan angkanya. Panwas harus konsisten kepada dokumen yang dipegang,” tutur Laode.

    Ketua Divisi Humas dan Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga KPU Sulawesi Selatan, Uslimin mengakui beberapa dokumen C1 yang dimasukkan panitia penyelenggara kecamatan (PPK) adalah palsu. Sebab, kata dia, yang ditampilkan dalam website KPU Makassar tertera calon bupati dan wakil bupati. “Itu informasi abal-abal, ada yang memang berusaha memanipulasinya. Ini pemilihan wali kota, bukan bupati,” kata dia di kantornya, Sabtu, 30 Juni 2018.

    Ia menuturkan data yang ditampilkan dalam portal infopemilu.kpu.go.id KPU Sulawesi Selatan tersebut berdasarkan olahan sistem informasi penghitungan. Namun ternyata bukti di lapangan berbeda sehingga PPS melaporkan kasus dugaan manipulasi ke Panitia Pengawas Pemilu Makassar.

    Baca: Kronologi Wartawan Dilarang Meliput Kotak Kosong Pilkada Makassar

    “Ada yang ingin memanfaatkan situasi, tapi tak sadar ada jebakan batman di dalamnya. Jadi jangan khianati suara rakyat hanya untuk merebut kekuasaan,” ujar Uslimin.

    Menurutnya, manipulasi data sulit dilakukan lantaran KPU membuat sistem informasi penghitungan, yang prosesnya mengunggah C1 di TPS. Hasil rekapitulasi juga dilakukan secara berjenjang mulai kecamatan hingga provinsi. “Itu selalu diawasi Panwas, saksi pasangan calon, dan masyarakat umum. Dan ini bentuk transparansi dalam proses pilkada,” ucap Uslimin.

    Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan penanganan dugaan manipulasi C1 ke Bawaslu dan Panwaslu Makassar serta bekerja sama dengan kepolisian. “Siapa pun pelakunya, tindak, karena ini tindakan pidana,” tuturnya.

    Tak hanya itu, ia menyarankan agar Bawaslu dan jajarannya langsung proaktif menindaklanjuti berbagai temuan di kalangan masyarakat. “Jangan menunggu masuknya laporan secara formal,” katanya.

    Pilkada Wali Kota Makassar hanya diikuti pasangan calon tunggal, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Namun pasangan ini justru kalah dari kolom kotak kosong saat pilkada pada Rabu, 27 Juni 2018.

    Baca: Bawaslu Sulsel Curiga Ada Penyelenggara Terlibat Manipulasi Suara

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai peristiwa menangnya kotak kosong dalam pemilihan Wali Kota Makassar sebagai bentuk perlawanan masyarakat kepada penguasa saat ini. Menurut Ferry, masyarakat tak menginginkan kerabat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Munafri Arifuddin, menjadi Wali Kota Makassar.

    Munafri merupakan menantu mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Aksa Mahmud. Aksa diketahui adalah ipar JK. "Ini gambaran perlawanan masyarakat kepada penguasa sekarang. Sebab, yang dilawan adalah calon yang punya hubungan dekat dengan Pak JK," ujar Fery dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu, 30 Juni 2018.

    Pemilihan Wali Kota Makassar awalnya diikuti dua pasangan calon, yakni Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto-Indira Mulyasari serta Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika. Belakangan, KPU Makassar mencoret Danny dan pasangannya karena tersandung kasus hukum. Sebelum dicoret, pasangan Danny-Indira akan maju dari jalur independen. Adapun pasangan Munafri-Andi diusung koalisi gemuk 10 partai politik, yakni NasDem, Golkar, Partai Amanat Nasional, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Bulan Bintang.

    Sejumlah quick count lembaga survei menempatkan suara kolom kosong unggul dengan perolehan 53 persen dalam pilwakot Makassar. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, tidak ada yang aneh dengan fenomena kemenangan kotak kosong. "Semua ini kan bisa terjadi karena MK (Mahkamah Konstitusi) membuka peluang jika pemilu bisa dilakukan walaupun hanya ada calon tunggal," ucapnya di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Richard Muljadi Ditangkap Ketika Menghirup Kokain, Ini Bahayanya

    Richard Muljadi ditangkap polisi ketika menghirup kokain, narkotika asal Kolombia yang digemari pemakainya karena menyebabkan rasa gembira.