Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekali Lagi, Jangan Biarkan Pilkada Merusak Kebersamaan

image-gnews
Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Hanya karena beda pilihan, seorang guru dipecat usai pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang baru lalu. Ini dialami Rabiatul Dawiyah, seorang guru muda di sebuah yayasan pendidikan di Kota Bekasi. Pemecatan dilakukan secara verbal oleh direktur pendidikan yayasan lewat percakapan grup Whatsapp yang salinan layarnya viral di media sosial paad Rabu malam 27 Juni 2018.

“Koq bisa ya bu pilihannya lain? padahal yayasan sudah jelas arahan n pilihannya," kata seorang pria bernama Fahrudin dalam salinan layar perkacapan yang telah dibenarkan Rabia itu. Tempo menemui Rabiatul dan suaminya, Andriyanto, pada Jumat 29 Juni 2018. Andriyanto adalah yang mengunggah layar percakapan itu di Facebook.

BACA:
Memilih Beda Lalu Dipecat Usai Pilkada, Guru di Bekasi Dipecat

Dalam layar percakapan itu, Fahrudin yang belakangan diketahui adalah direktur pendidikan Yayasan Daarunnajaat Maza –yayasan yang menaungi SDIT Darul Maza, tempat mengajar Rabiatul--tak menyebut pilihan yang dimaksud. Rabia lalu membalas, "memangnya knp jika pilihan saya berbeda ustad."

Berawal dari sini, pembicaraan di dalam grup hanya dilakukan oleh dua orang itu. Sampai akhirnya Fahrudin mempersilakan Rabia mencari lembaga lain yang dianggap satu visi dan misi dengan pilihannya. “Terima kasih atas kerjasamanya dan kontribusinya selama ini, mohon maaf atas keputusan ini,” tulis Fahrudin.

Tak ada keterangan resmi yang diberikan yayasan hingga berita ini dibuat, Sabtu 30 Juni 2018. Hanya seorang guru yang bisa ditemui di sekolah itu pada Jumat 29 Juni 2018 yang menyatakan bahwa segala permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

BACA:
Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Bekasi, Siapa Mereka?

Rabia dan Andriyanto membenarkan ada perwakilan yayasan datang ke rumahnya pascapercakapan dan pemecatan itu viral. Pun dengan kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah yang muncul di grup percakapan Whatsapp itu. Namun Rabia menyatakan tak akan kembali bergabung.

“Saya memilih mencari lembaga pendidikan lain untuk mengajar,” katanya. Dia menganggap dirinya telah dipecat. “Sudah tidak ada hubungan lagi dengan yayasan, kami juga tidak ingin memperlebar lagi masalah dengan yayasan," kata dia.

Apa yang dialami Rabia disesali sejumlah kalangan. Di antaranya adalah Ketua PKB Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri. Menurut dia, mengajak mencoblos pasangan tertentu tidak masalah dalam pemilihan kepala daerah.
 "Masih ada praktek intimidasi di era demokrasi sekarang ini, apalagi lembaga pendidikan yang notabene institusi yang membentuk karakter mulia," kata Ustuchri.

BACA:
Pilkada Kota Bekasi, Ujaran Kebencian Dituduhkan kepada Inkumben 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon Gubernur Jawa Barat terpilih versi hitung cepat, Ridwan Kamil, juga telah bereaksi. Melalui akun Instagram miliknya, Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengucapkan terima kasih karena Robia telah memberikan suara untuk menyumbang kemenangannya dalam pilkada.

“Hatur nuhun pisan untuk pengorbanannya,” tulis Emil. “Cerita Ibu ini tidak akan pernah saya lupakan. Dan menjadi penyemangat agar saya selalu amanah dan menjaga kepercayaan mereka yang berkorban untuk keyakinannya menitipkan mimpinya kepada saya.”

Perpecahan karena pilkada mengingatkan kembali kepada apa yang telah terjadi di Jakarta. Pilkada tahun lalu telah menciptakan jurang lebar di tengah masyarakatnya yang harus dirapatkan kembali dengan susah payah. Kebencian bahkan sampai ke tempat ibadah dimana beberapa masjid menyerukan penolakan menerima jenazah yang pada masa hidupnya memiliki pilihan berbeda.

Tak kurang-kurang sejumlah kalangan, hingga Istana Negara, mengingatkan agar masyarakat tak membiarkan dirinya terpecah hanya karena pilkada. Pilkada sebagai proses demokrasi dalam memilih pemimpin tetap berjalan namun keutuhan di tengah masyarakat, daerah dan negara harus dianggap jauh lebih penting.


 


    

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Waketum Golkar Sebut Istri Ridwan Kamil Belum Mundur dari Bursa Calon Pilwalkot Bandung

3 jam lalu

Mentan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Praratya menghadiri acara halal bihalal di kediaman Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Waketum Golkar Sebut Istri Ridwan Kamil Belum Mundur dari Bursa Calon Pilwalkot Bandung

Doli menyebut istri Ridwan Kamil itu belum tentu maju Pilwalkot Bandung dan melepas statusnya sebagai calon anggota DPR.


Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

1 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) menyapa warga saat acara perpisahan akhir masa jabatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa 5 September 2023. Acara serah terima jabatan dan perpisahan Gubernur Sumut tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD, simpatisan dan ribuan warga dari berbagai komunitas sebagai bentuk ucapan terimakasih atas pengabdian selama periode 2018-2023. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.


Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

1 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berswafoto dengan warga saat meninjau pembangunan jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Juli 2023. Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat di Kota Bogor tersebut dilakukan untuk meninjau pembangunan yang menggunakan anggaran berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

2 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

Bupati Buru Selatan, Hj Safitri Malik Soulisa dipastikan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024


PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

PDIP telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi Pilkada 2024.


Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

4 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya kepala daerah yang ragu untuk berlaga di Pilkada 2024.


Pilkada 2024: Bursa Cagub Bersaing Sengit di Pilgub DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara

5 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Bursa Cagub Bersaing Sengit di Pilgub DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara

Sejumlah kandidat yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada 2024.


Pengamat Klaim 3 Tokoh Ini Punya Modal Popularitas untuk Maju Pilkada Jakarta

5 hari lalu

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Jumat 12 Mei 2023. ANTARA/Fath Putra Mulya
Pengamat Klaim 3 Tokoh Ini Punya Modal Popularitas untuk Maju Pilkada Jakarta

Pengamat Politik Karyono menyebut ada tiga tokoh yang memiliki modal popularitas untuk maju Pilkada Jakarta. Siapa saja?