Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan 3 Provinsi Ini Jadi Lumbung Suara dalam Pilkada 2018

Reporter

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Pemilih difabel tuna netra memegang kartu suara berhuruf <i>braille</i> dalam sosialisasi pilkada serentak di Malang, Jawa Timur, Senin, 25 Juni 2018. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi serta tata cara pencoblosan pada 1.539 pemilih difabel yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). ANTARA
Pemilih difabel tuna netra memegang kartu suara berhuruf braille dalam sosialisasi pilkada serentak di Malang, Jawa Timur, Senin, 25 Juni 2018. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi serta tata cara pencoblosan pada 1.539 pemilih difabel yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Partai politik menjadikan sejumlah provinsi sebagai lumbung utama suara dalam pilkada 2018. Provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam pemilihan kepala daerah di sini, parpol menjadikan momentum untuk menguji efektivitas “mesin pemenangan” dalam menghadapi pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menuturkan hasil pilkada serentak akan dijadikan pertimbangan partai ataupun calon presiden dalam menentukan koalisi. “Peta daerah yang dimenangi PDIP ataupun partai lain akan dibahas bersama partai-partai pendukung Joko Widodo (Jokowi),” katanya, Senin, 25 Juni 2018.

Baca: SMRC dan Roda Tiga Konsultan Prediksi Kemenangan Khofifah-Emil

Menurut Hendrawan, PDIP memberikan perhatian khusus terhadap pilkada kali ini. Partai tersebut mengincar kemenangan di banyak daerah, terutama wilayah lumbung suara, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut memiliki sekitar 88,8 juta pemilih atau 47,6 persen dari 186,4 juta pemilih dalam pilpres 2019.

Politikus Gerindra, Andre Rosiade, berpendapat serupa. Dia menyebutkan pilkada 2018 merupakan perhelatan politik terakhir yang menjadi ukuran dan bahan evaluasi menjelang pilpres 2019. “Setelah pilkada, kami akan tahu tingkat efektivitas mesin partai dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk pilpres 2019,” ujarnya.

Salah satu contoh pengujian efektivitas mesin partai, menurut Andre, bisa dilihat di pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di kedua provinsi itu, Gerindra mengusung figur yang awalnya kurang dikenal publik, Sudrajat, di Jawa Barat dan Sudirman Said di Jawa Tengah. Elektabilitas kedua calon tersebut di bawah calon inkumben. “Tapi kami percaya isu strategis yang kami pakai bisa menarik suara,” ucapnya.

Pengukuran efektivitas mesin partai, Andre melanjutkan, juga dilakukan dengan menjalankan gerilya dari rumah ke rumah. Strategi ketuk pintu untuk meyakinkan pemilih bahkan terus dijalankan para saksi Gerindra menjelang hari pencoblosan, besok. “Ini juga salah satu metode mengukur mesin partai,” tuturnya.

Atmosfer pilpres memanas sejak awal tahun lalu meskipun pemilihan baru berlangsung pada 17 April 2019. Partai-partai terbelah menjadi tiga kelompok. PDIP, Golkar, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Hanura mengusung Presiden Jokowi. Sedangkan Gerindra mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto. Adapun Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap.

Partai-partai pun terus menggodok peluang koalisi untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus mendatang. Koalisi dibutuhkan karena tak ada partai yang lolos syarat pencalonan presiden, yakni memiliki 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 suara sah nasional.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menuturkan koalisi yang terbentuk dalam pilkada juga bakal menentukan siapa yang diuntungkan dalam pilpres. CSIS mencatat Gerindra, PKS, dan PAN lebih banyak berkoalisi dalam pilkada ketimbang partai pendukung pemerintah. “Kalau koalisi itu menang akan mempengaruhi partai,” katanya.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur disebut lumbung suara dalam pilkada 2018 karena secara nasional total pemilihnya 88,8 juta orang atau 47,6 persen dari calon pemilih dalam pemilihan umum 2019. Lembaga survei memetakan elektabilitas calon presiden 2019 berdasarkan pasangan calon kepala daerah yang dipilih.

Jawa Barat

SMRC (21 Mei-1 Juni 2018)

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum

Jokowi                  : 51,7 persen

Prabowo              : 39,7 persen

Tidak menjawab: 8,6 persen

Tb. Hasanudin-Anton Charliyan

Jokowi                  : 75,6 persen

Prabowo              : 17,1 persen

Tidak menjawab: 7,3 persen

Sudrajat-Ahmad Syaikhu

Jokowi                  : 17,8 persen

Prabowo              : 70,8 persen

Tidak menjawab: 11,1 persen

Deddy Mizwar-Dedy Mulyadi

Jokowi                  : 51,9 persen

Prabowo              : 37,7 persen

Tidak menjawab: 10,4 persen

Charta Politika (23-29 Mei)

Joko Widodo      : 46,1 persen

Prabowo              : 40,5 persen

Tidak menjawab: 13,4 persen

Indo Barometer (7-13 Juni)

Jokowi                  : 33,6 persen

Prabowo              : 22,8 persen

Calon lain             : 3 persen

Tidak menjawab: 40,6 persen

Jawa Tengah

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SMRC (21 Mei-1 Juni)

Ganjar Pranowo-Taj Yasin

Jokowi                  : 80,3 persen

Prabowo              : 13 persen

Tidak menjawab: 6,6 persen

Sudirman Said-Ida Fauziyah

Jokowi                  : 61,6 persen

Prabowo              : 31,4 persen

Tidak menjawab: 7,0 persen

Charta Politika (23-29 Mei)

Jokowi                  : 67,3 persen

Prabowo              : 11,2 persen

Tidak menjawab: 21,5 persen

Indo Barometer (7-13 Juni)

Jokowi                  : 71 persen

Prabowo              : 11,6 persen

Calon lain             : 2,8 persen

Tidak menjawab: 14,6 persen

Jawa Timur

SMRC (21 Mei-1 Juni)

Khofifah Indar Parawangsa-Emil Dardak

Jokowi                  : 60,9 persen

Prabowo              : 30,2 persen

Tidak menjawab: 9 persen

Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno

Jokowi                  : 62,3 persen

Prabowo              : 27,1 persen

Tidak menjawab: 10,5 persen

Charta Politika (23-29 Mei)

Jokowi                  : 53,4 persen

Prabowo              : 33,6 persen

Tidak menjawab: 12,9 persen

Indo Barometer (29 Januari-4 Februari)

Jokowi                  : 56,5 persen

Prabowo              : 22 persen

Calon lain             : 5,4 persen

Tidak menjawab: 16,3 persen

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

6 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

9 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

12 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

1 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

1 hari lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

1 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

1 hari lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.