Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Sebut Aparat Tidak Netral di Pemilu, PDIP: Dia Playing Victim

image-gnews
Seorang warga mencium tangan Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri acara Pasar Murah, yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Kamis, 7 Juni 2018. Pasar Murah merupakan salah satu solusi Partai Demokrat untuk masyarakat kecil saat pertumbuhan ekonomi dan daya beli menurun, tidak berbeda seperti pembagian sembako gratis. TEMPO/Subekti.
Seorang warga mencium tangan Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri acara Pasar Murah, yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Kamis, 7 Juni 2018. Pasar Murah merupakan salah satu solusi Partai Demokrat untuk masyarakat kecil saat pertumbuhan ekonomi dan daya beli menurun, tidak berbeda seperti pembagian sembako gratis. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Komaruddin Watubun menyebut tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ihwal ketidaknetralan oknum lembaga negara dalam pemilu berlebihan. Politikus PDIP ini mengatakan SBY sedang berlaku seolah-olah menjadi korban atau playing victim.

"Era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Rakyat sudah tahu 'politik agar dikasihani' model SBY tersebut," katanya melalui keterangan tertulis pada Ahad, 24 Juni 2018.

Baca: SBY Beberkan BIN, TNI, Polisi Tidak Netral dalam Pemilu

Sebelumnya, SBY menyebut Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak netral dalam menghadapi pemilihan umum atau pemilu. Dia mengungkit pilkada DKI Jakarta 2017.

Calon wakil gubernur yang diusung Partai Demokrat, Sylviana Murni, berkali-kali dipanggil kepolisian untuk diperiksa terkait dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial pemerintah DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI tahun anggaran 2014 dan 2015. Suami Sylviana, Gde Sardjana, juga beberapa kali diperiksa kepolisian terkait dengan aliran dana ke terduga pelaku makar.

SBY menyebut pemanggilan itu janggal. Dia juga mengungkit saat namanya disebut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, sebagai dalang yang membuat Antasari dipenjara.

Baca juga: SBY Sebut M. Iriawan Geledah Rumah Deddy Mizwar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komaruddin balik mempertanyakan pernyataan SBY itu. Dia menyoal kasus yang menjerat Antasari saat tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan alat teknologi informasi di Komisi Pemilihan Umum saat pemilu legislatif 2009. Komaruddin juga menyebut SBY memberikan iming-iming jabatan pengurus teras partai kepada komisioner KPU, Anas Urbaningrum, dan Andi Nurpati.

Tak hanya itu, Komaruddin melontarkan sejumlah serangan lain, seperti manipulasi daftar pemilih tetap pemilu 2009, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana bantuan sosial untuk keperluan pemilu, serta penggunaan intelijen dalam pilpres 2004 dan 2009. "SBY-lah yang justru telah menggunakan alat-alat negara agar tidak netral," ujar Komaruddin.

Komaruddin pun meminta SBY tak menyamakan pemerintahan era dirinya dan Joko Widodo saat ini. Menurut Komaruddin, PDIP tentu sudah menang dalam pilkada lalu jika memang menggunakan aparat negara.

Komaruddin pun menyebut serangan ke pemerintahan Jokowi menunjukkan SBY tak memikirkan kepentingan bangsa dan negara, melainkan partai dan keluarganya. "Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas, yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit. Lalu, begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," ucapnya.

Komaruddin menuturkan SBY sebaiknya buka-bukaan perihal apa yang terjadi dalam pilpres 2004 dan 2009 ketimbang terus menyalahkan Jokowi dan aparat negara.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANWAR SISWADI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

1 jam lalu

Ella Pamfilova, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia duduk saat hasil awal pemilihan presiden ditampilkan di layar, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

Membela kemenangan Putin, Kremlin mengatakan tingkat dukungan rakyat merupakan kemenangan mutlak bagi seorang kandidat.


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

1 jam lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

1 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

1 jam lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

PKB menyatakan pengguliran hak angket di DPR perlu dilakukan bersama-sama.


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

2 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

2 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

PDIP menepis tudingan gamang ihwal hak angket. NasDem, PKS dan PKB nyataka maju tanpa PDIP


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

4 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

7 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

16 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

18 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.