Rabu, 24 Oktober 2018

Pengusaha Khawatir Pertalite Langka Karena Kebijakan Jokowi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pertalite. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Ilustrasi Pertalite. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo akan menugaskan Pertamina menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali. Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Djoko Siswanto berharap Jokowi segera meneken revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pekan ini.

    "Sudah dikirim ke Presiden. Berharap minggu ini (diteken)," kata Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto, Selasa, 10 April 2018.

    PT Pertamina (Persero) menjadi satu-satunya yang menyalurkan Premium penugasan di luar Jawa, Madura dan Bali. Kuota Premium yang diberikan kepada Pertamina saat ini sebesar 7,5 juta kiloliter.

    Penugasan ini, menurut Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Nasional (Hiswana Migas) justru berdampak lain. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah III Hiswana Migas, Syarief Hidayat, khawatir kewajiban ini memicu kelangkaan bahan bakar khusus, seperti Pertalite.

    "Pemerintah seharusnya mendukung pergeseran konsumsi Premium ke Pertalite. Konsumen sekarang cenderung memakai bahan bakar yang kualitasnya lebih baik," kata dia kepada Tempo, Selasa, 10 April 2018.

    Syarief menaksir sekitar 3.407 SPBU di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sudah mengganti tangki pendam Premium ke Pertalite. Angka tersebut setara 90 persen dari jumlah total SPBU di Jamali yang sebanyak 3.786 unit.

    Pebisnis terpaksa mengganti tangki karena lahan untuk menempatkan penampungan bahan bakar terbatas. Adapun sejak dua tahun lalu, permintaan Pertalite dan bahan bakar selain Premium terus naik.

    Baca: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Gubernur BI: Akan Pengaruhi Inflasi

    Jika pemerintah mewajibkan penjualan Premium, Syarief mengatakan, mau tidak mau pengusaha harus mengganti kembali tangki Pertalite. Tindakan ini bisa menyebabkan pasokan Pertalite merosot. Pengusaha juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menuruti kemauan pemerintah.

    "Pilihannya, memasok Premium atau Pertalite. Jika ini diwajibkan, paling gampang kami hilangkan Pertalite. Kalau Pertalite hilang, dampaknya besar," dia menuturkan.

    Sejak diluncurkan pada Agustus 2015, Pertalite menjadi bensin terlaris. Awalnya Pertamina hanya menjual 5.000 kiloliter Pertalite per hari. Kini penjualannya meningkat delapan kali lipat menjadi 39,2 juta liter per hari.

    Pangsa pasar Pertalite melonjak dari 4,2 persen menjadi 39 persen. Adapun Pertamax yang sudah lebih dulu ada di pasar hanya meraih pangsa pasar 16,7 persen. Pertalite juga menyedot konsumen Pertamax yang merasa harga bahan bakar RON 92 itu mahal.

    Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina (Persero), Muhammad Iskandar, mengatakan sebenarnya harga jual Pertalite di Jakarta dan Jawa Barat lebih rendah dibanding biaya produksinya. Ongkos produksi Pertalite mencapai Rp 8.000 per liter, sedangkan harga jualnya pada akhir Maret lalu Rp 7.800 per liter. "Kami jual rugi Pertalite," kata dia.

    Ruang Pertamina untuk mencari keuntungan akan semakin sempit. Pasalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berniat mencampuri penentuan harga BBM nonsubsidi melalui revisi Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2014. Wakil Menteri Energi Arcandra berdalih intervensi terpaksa ditempuh pemerintah untuk mencegah inflasi.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menganggap kebijakan pemerintah akan berdampak buruk dalam jangka panjang. "Ini langkah mundur dan akan menjadi bom waktu," kata dia. Adapun Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan Premium di daerah. "Supaya jangan sampai terjadi lagi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.