TEMPO.CO, Jakarta - Pengerjaan pembangunan sarana transportasi masal berbasis rel atau mass rapid transit atau MRT sudah mencapai 91,86 persen pada 25 Februari 2018. Kemajuan tersebut terdiri dari pembangunan stasiun bawah tanah yang mencapai 95,76 persen dan stasiun layang sekitar 87,9 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar kepada wartawan pada Rabu 28 Februari 2018.
“Pembangunan MRT masih terus berjalan dan masih on target. Sekarang kami sedang menyelesaikan pekerjaan konstruksi, di antaranya pengecoran, instalasi depo dan pemasangan jalur kereta,” kata William.
Baca juga: Jalur MRT Jakarta Diminta Diperpanjang hingga Tangerang Selatan
Pada Desember 2018 mulai dilakukan uji coba kereta tanpa penumpang. Kereta MRT dari Stasiun Lebak Bulus hingga Bunderan Hotel Indonesia akan mulai dioperasikan pada Maret 2019.
Berapa tarif penumpang MRT ? “Tarifnya berkisar Rp 18 ribu,” kata Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Tuhiyat pada Kamis 1 Maret 2018. Nilai itu didapat dari asumsi jumlah penumpang per hari 173 ribu orang.
Tuhiyat menjelaskan, angka 173 ribu berasal dari survei yang dilakukan pada 2013. MRT Jakarta sedang menggelar survei ulang untuk memperbarui data tersebut. Meski begitu, ia memperkirakan angkanya tak bakal berubah drastis dan tarif satu kali perjalanan berkisar Rp 17-20 ribu.
Menurut Tuhiyat, survei terbaru bakal rampung sekitar akhir Maret 2018. Data jumlah penumpang dan tarif itu akan diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta sebagai dasar penentuan nilai subsidi.
Ia mengatakan penentuan tarif, subsidi, dan aset harus diputuskan paling lambat pertengahan tahun 2018. Tujuannya supaya anggarannya bisa didaftarkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.
Tuhiyat menghitung, MRT Jakarta bisa beroperasi mandiri tanpa bantuan subsidi mulai 2030. Target itu bisa tercapai dengan asumsi benar bahwa tarif tiket satu kali perjalanan bisa diterapkan senilai Rp 18 ribu dan jumlah penumpang per hari mencapai 173 ribu orang.
Tuhiyat mengatakan faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah porsi pendapatan non-tiket dipatok 15 persen dan labanya 10 persen. Dengan kombinasi itu, kata Tuhiyat, jika tarif akhir yang dibayar tiap penumpang adalah Rp 10 ribu, subsidi berakhir pada 2030.
Tuhiyat menambahkan, MRT Jakarta juga harus berubah go public setelah beroperasi nanti. Tak hanya menarik dana, melepas saham ke publik berarti memperbaiki standar pelayanan perusahaan milik pemerintah Jakarta itu. "Pembahasannya sudah dimulai," kata dia.
Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Santoso, mengungkapkan faktor lain yang berpengaruh terhadap dukungan pemerintah kepada MRT Jakarta. Menurut dia, pemerintah DKI harus segera menyelesaikan penyerahan aset ke PT Transportasi Jakarta. Aset tersebut adalah halte dan jembatan yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga.
Penyerahan aset membuat perusahaan pengelola bus Transjakarta itu bisa memanfaatkan aset untuk meraih tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan, kata Santoso, membuat Transjakarta tak lagi bergantung sepenuhnya pada subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun ini, nilai alokasi subsidi Transjakarta sebesar Rp 3,325 triliun.
"Setelah Transjakarta mandiri, DKI bisa memikirkan subsidi untuk MRT,” kata dia sambil menambahkan, “Jika tidak, beban APBD akan berat.” Santoso menjelaskan, dengan asumsi subsidi Rp 8.000 per orang untuk menjadikan harga tiket MRT Rp 10 ribu, berarti subsidi untuk MRT sekitar Rp 505 miliar per tahun.
Opsi lain untuk meringankan beban anggaran daerah, kata Santoso, adalah mempercepat pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan tata ruang bawah tanah. Peraturan daerah itu akan memberikan keleluasaan untuk MRT mengelola kawasan bawah tanah di sekitar stasiun. "Itu potensi income untuk MRT," kata dia.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah DKI mendapat masukan dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk mengubah rute Transjakarta koridor Blok M-Kota. Tujuannya, menghindari tumpang-tindih operasi Transjakarta dengan MRT Jakarta. “Yang ingin kami hadirkan adalah integrasi moda transportasi,” kata Sandiaga.
Namun usulan itu ditolak PT Transjakarta. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Budi Kaliwono, mengatakan bus Transjakarta koridor I beroperasi normal saat mass rapid transit (MRT) fase I beroperasi mulai Maret 2019.
Sebab, hanya sebagian dari rute kedua moda transportasi massal itu yang beririsan. "Kami tak akan mengorbankan layanan koridor 1 karena kami juga punya kepentingan layanan," kata dia Kamis, 1 Maret 2018.
MRT fase I beroperasi di rute Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Rute itu beririsan dengan koridor I Transjakarta Blok M-Kota mulai dari Blok M sampai Tosari, Jakarta Pusat. Menurut Budi, irisan rute sepanjang sekitar tujuh kilometer itu tak akan membuat Transjakarta menutup koridor I.
Meski MRT beroperasi, Budi menuturkan, Transjakarta masih bisa melayani perjalanan jarak dekat. Pertimbangan lainnya, koridor I Blok M-Kota merupakan salah satu koridor gemuk Transjakarta. Jumlah penumpangnya setiap hari bahkan terbanyak dan menempatkan koridor VI Ragunan-Dukuh Atas dan koridor VIII Lebak Bulus-Harmoni di urutan kedua dan ketiga.
Di luar irisan koridor itu, Budi menambahkan, Transjakarta juga bisa menjadi bus pengumpan untuk MRT. Rutenya dimulai dari kawasan permukiman seperti Ciputat dan Bintaro di Tangerang Selatan menuju Stasiun MRT Lebak Bulus. Penyusunan rutenya dilakukan setelah Transjakarta mengkaji jumlah penumpang dari area sekitar depo MRT.
Simak juga: Sandiaga Uno Ditagih Utang, Alasan MRT Tunggak Pembayaran
Mulai dua tahun terakhir, kata Budi, pengoperasian Transjakarta mengutamakan efisiensi dengan pengembangan dan modifikasi rute. Contohnya dengan memecah satu rute panjang menjadi dua-tiga rute lain yang jaraknya lebih pendek.
Pada Rabu 28 Februari 2018, kata Budi, jumlah penumpang Transjakarta tembus 502 ribu orang dalam sehari. Rata-rata jumlah penumpang harian berkisar 450 ribu orang.
Tahun 2018 Transjakarta menargetkan mengangkut 180 juta penumpang, naik dari capaian tahun lalu yang sebanyak 144,86 juta orang. Dia tetap menolak usulan menghapus koridor I pada saat MRT beroperasi.
