Dinasti Politik di Pilkada 2018, Bawaslu Perketat Pengawasan

TEMPO.CO, Jakarta -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan akan memperketat pengawasan terhadap daerah pemilihan Pilkada 2018 yang diikuti para calon dari keluarga inkumben atau bekas pejabat. “Biasanya akan terjadi politik uang, politik anggaran, atau mobilisasi aparatur sipil negara,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, seperti dimuat Koran Tempo, Rabu, 10 Januari 2018.

Menurut Rahmat, kecurangan serupa terjadi dalam dua kali penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya. Karena itu, Bawaslu akan menggandeng lembaga pemantau, termasuk penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengantisipasi pelanggaran di daerah tempat tumbuhnya dinasti politik. “Masyarakat juga harus berani melaporkan kecurangan,” katanya.

Dalam pilkada tahun ini, setidaknya enam dari 17 provinsi penyelenggara pemilihan gubernur mulai menunjukkan indikasi pembentukan politik dinasti. Selain di tingkat provinsi, indikasi serupa terjadi di tingkat pemilihan bupati dan wali kota. Sekurang-kurangnya pemilihan di enam dari 154 daerah diikuti calon yang memiliki tali kekeluargaan dengan inkumben.

Belum semuanya resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan Wali Kota Serang, misalnya, rencananya diikuti Vera Nurlela Jaman, istri inkumben Tubagus Haerul Jaman—adik tiri Ratu Atut Chosiyah. Adapun dalam pemilihan Bupati Bojonegoro, Mahfudhoh yang juga istri inkumben, Suyoto, akan maju diusung NasDem, PAN, dan Hanura berpasangan dengan Kuswiyanto.

Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan semua daerah peserta pilkada 2018. Sumatera Selatan masuk kategori kerawanan sedang untuk variabel kekerabatan peserta pemilihan. Adapun Banten mendapat skor tertinggi untuk variabel kekerabatan.

Begitu pula Sulawesi Tenggara, karena salah satu pasangan calon gubernurnya memiliki tali kekeluargaan dengan sejumlah bupati dan wali kota di provinsi tersebut. “Kami mengawasi betul mutasi pejabat di sana,” kata dia.

Anggota Bawaslu Banten, Nuryati Solapari, mengatakan berkembangnya dinasti politik hanya dapat dicegah dengan memperbaiki partisipasi masyarakat. “Rekam jejak dan latar belakang calon harus sampai ke pemilih” kata Rahmat.

Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan pengawasan atas dinasti politik harus diperluas. Dinasti tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tapi juga berkembang ke lembaga legislatif alias lintas kamar. “Misalnya, seorang bupati memiliki kakak atau istri yang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” katanya.

Dodi Alex Noerdin menampik tudingan mengandalkan jaringan kekeluargaannya untuk memenangi pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Dia mengklaim punya segudang pengalaman, termasuk sebagai Bupati Musi Banyuasin. “Bahkan masyarakat Muba mendukung pencalonan ini,” katanya.

Adapun Ichsan Yasin Limpo tidak dapat memenuhi janji wawancara dengan Tempo. “Bapak masih sibuk,” kata juru bicara Ichsan, Henny Handayani.

Berita tentang Pilkada 2018 lainnya bisa anda simak di tempo.co dan koran.tempo.co. DIDIT HARYADI | AHMAD SUPARDI