Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur

image-gnews
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno(kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. TEMPO/Ilham Fikri
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno(kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. TEMPO/Ilham Fikri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan diramaikan oleh sejumlah figur jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri sebagai calon gubernur. Fenomena ini dinilai sebagai fenomena baru yang terjadi dalam pesta rakyat lima tahunan itu.

Meski begitu, bukan berarti para jenderal itu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan calon dari sipil. Direktur Lembaga Monitor Indonesia Ali Rif'an mengatakan kondisi politik saat ini berbeda dengan kondisi di zaman orde baru.

Menurut dia, saat ini perwira tinggi dari TNI maupun Polri yang ikut dalam kacah perpolitikan memiliki potensi yang sama dengan sipil. “Gigi politiknya tidak seperti zaman orde baru. Orde baru perwira maju, sudah selesai semua, sekarang biasa saja, kalau dilihat secara umum,” kata dia kepada Tempo pada Selasa, 26 Desember 2017.

Baca: Jenderal Aktif Ikut Pilkada, Pengamat: Fenomena Mengkhawatirkan

Dalam catatan Tempo, setidaknya ada lima jenderal dari TNI dan Polri yang akan maju dalam pilkada 2018. Berikut nama-namanya:

- Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi
Pria kelahiran Sabang, Aceh, ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Edy yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat mengajukan pensiun dini agar dapat menjadi Gubernur Sumut. Tidak sejalan dengan keinginannya, Panglima Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi 16 perwira tinggi TNI lewat surat keputusan Nomor Kep/982.a/XII/2017 pada Selasa, 19 Desember 2017. Edy termasuk perwira yang dibatalkan sebagai Pati Markas Besar Angkatan Darat yang akan mengajukan pensiun dini.

- Inspektur Jendral Polisi Safaruddin
Perwira Tinggi Kepolisian RI yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur ini, digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun hingga saat ini partai tersebut belum mendeklarasikan Safarudin untuk maju sebagai calon gubernur Kalimantan Timur..

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: PAN-Gerindra Jajaki Duet Suyoto-Moreno Suprapto di Pilgub Jatim

- Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 2016. Dia lulus dari Akademi Polisi tahun 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Anton diakbarkan akan diusung oleh PDIP untuk memenangkan suara di Jawa Barat.

- Inspektur Jenderal Murad Ismail
Kepala Korps Brimob Polri ini diusung oleh Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Maluku 2018. Sebelum menjadi Kepala Korps Brimob, Murad sempat menjadi Kapolda Maluku di tahun 2013 hingga 2015. PDIP juga telah memberikan dukungan kepada Murad. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan pencalonannya yang dipasangkan dengan kader PDIP, Barnabas Orno.

- Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw
Putra Papua yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini akan maju dalam pemilihan calon gubernur Papua. Sebelumnya Paulus menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Dia diusung oleh Partai Golongan Karya untuk menjadi orang nomor satu di Papua.

Berkaitan dengan itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggotanya yang sudah mendaftar pilkada agar segera mengurus permohonan pengunduran diri. Menurut dia, langkah tersebut dianjurkan agar tidak timbul persepsi buruk bagi kepolisian. Tito khawatir masyarakat akan menganggap polisi menyalahgunakan jabatan tersebut untuk mempengaruhi publik saat menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, jika salah satu perwira tinggi ingin mengikuti pencalonan kepala daerah, itu merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Panglima Hadi tidak menegaskan diizinkan atau tidaknya perwira tinggi TNI untuk pensiun dini dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.