Sabtu, 24 Februari 2018

Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur

Reporter:

Chitra Paramaesti

Editor:

Ninis Chairunnisa

Selasa, 26 Desember 2017 13:03 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno(kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta- Pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan diramaikan oleh sejumlah figur jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri sebagai calon gubernur. Fenomena ini dinilai sebagai fenomena baru yang terjadi dalam pesta rakyat lima tahunan itu.

    Meski begitu, bukan berarti para jenderal itu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan calon dari sipil. Direktur Lembaga Monitor Indonesia Ali Rif'an mengatakan kondisi politik saat ini berbeda dengan kondisi di zaman orde baru.

    Menurut dia, saat ini perwira tinggi dari TNI maupun Polri yang ikut dalam kacah perpolitikan memiliki potensi yang sama dengan sipil. “Gigi politiknya tidak seperti zaman orde baru. Orde baru perwira maju, sudah selesai semua, sekarang biasa saja, kalau dilihat secara umum,” kata dia kepada Tempo pada Selasa, 26 Desember 2017.

    Baca: Jenderal Aktif Ikut Pilkada, Pengamat: Fenomena Mengkhawatirkan

    Dalam catatan Tempo, setidaknya ada lima jenderal dari TNI dan Polri yang akan maju dalam pilkada 2018. Berikut nama-namanya:

    - Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi
    Pria kelahiran Sabang, Aceh, ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Edy yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat mengajukan pensiun dini agar dapat menjadi Gubernur Sumut. Tidak sejalan dengan keinginannya, Panglima Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi 16 perwira tinggi TNI lewat surat keputusan Nomor Kep/982.a/XII/2017 pada Selasa, 19 Desember 2017. Edy termasuk perwira yang dibatalkan sebagai Pati Markas Besar Angkatan Darat yang akan mengajukan pensiun dini.

    - Inspektur Jendral Polisi Safaruddin
    Perwira Tinggi Kepolisian RI yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur ini, digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun hingga saat ini partai tersebut belum mendeklarasikan Safarudin untuk maju sebagai calon gubernur Kalimantan Timur..

    Baca: PAN-Gerindra Jajaki Duet Suyoto-Moreno Suprapto di Pilgub Jatim

    - Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan
    Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 2016. Dia lulus dari Akademi Polisi tahun 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Anton diakbarkan akan diusung oleh PDIP untuk memenangkan suara di Jawa Barat.

    - Inspektur Jenderal Murad Ismail
    Kepala Korps Brimob Polri ini diusung oleh Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Maluku 2018. Sebelum menjadi Kepala Korps Brimob, Murad sempat menjadi Kapolda Maluku di tahun 2013 hingga 2015. PDIP juga telah memberikan dukungan kepada Murad. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan pencalonannya yang dipasangkan dengan kader PDIP, Barnabas Orno.

    - Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw
    Putra Papua yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini akan maju dalam pemilihan calon gubernur Papua. Sebelumnya Paulus menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Dia diusung oleh Partai Golongan Karya untuk menjadi orang nomor satu di Papua.

    Berkaitan dengan itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggotanya yang sudah mendaftar pilkada agar segera mengurus permohonan pengunduran diri. Menurut dia, langkah tersebut dianjurkan agar tidak timbul persepsi buruk bagi kepolisian. Tito khawatir masyarakat akan menganggap polisi menyalahgunakan jabatan tersebut untuk mempengaruhi publik saat menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, jika salah satu perwira tinggi ingin mengikuti pencalonan kepala daerah, itu merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Panglima Hadi tidak menegaskan diizinkan atau tidaknya perwira tinggi TNI untuk pensiun dini dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Ucapan Pedas Duterte, Memaki Barack Obama dan Dukung Perkosaan

    Presiden Filipina Rodrigo Duterte sering melontarkan ucapan kontroversial yang pedas, seperti memaki Barack Obama dan mengancam pemberontak wanita.