TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pembahasan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 DKI Jakarta memutuskan menghapus penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah (BUMD). Modal dialihkan untuk membiayai program yang diusulkan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
“Kami harus menjamin program gubernur dan wakil gubernur terakomodasi,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Selasa, 14 November 2017.
Baca Juga:
Baca: DPRD DKI Minta BUMD yang Bebani APBD dan Tak Untung Ditutup
Saefullah menjelaskan, penyertaan modal dibatalkan karena plafon total belanja daerah lebih tinggi Rp 3 triliun daripada proyeksi pendapatan senilai total Rp 74 triliun. Untuk menutup selisih itu, lima perusahaan daerah batal mendapat penyertaan modal tahun depan dan jatah satu lainnya dikurangi.
Dari enam perusahaan itu, Saefullah mengatakan, pemotongan nilai penyertaan modal untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) adalah yang terbesar. Perusahaan itu semula diplot memperoleh Rp 3,5 triliun tahun depan. Namun pemerintah, atas persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menguranginya Rp 1,2 triliun.
Menurut Saefullah, alokasi Rp 1,2 triliun tersebut awalnya akan digunakan Jakpro untuk memulai pembangunan light rail transit (LRT) Velodrome-Dukuh Atas. Proyek lanjutan dari rute Kelapa Gading-Velodrome itu ditargetkan dimulai seusai Asian Games tahun depan.
Jakpro, kata Saefullah, juga akan mengembalikan dana Rp 650 miliar. Pemerintah memberikan dana itu pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Ketika itu, Jakpro ditugasi mengakuisisi saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), satu di antara dua operator swasta pengelolaan air bersih di Jakarta. “Tapi akuisisinya kan batal,” ujar dia.
Adapun perusahaan daerah yang batal mendapat penyertaan modal tahun depan adalah PT Jakarta Tourisindo, yang sebelumnya akan disuntik dana sebesar Rp 23 miliar. Selain itu, PD Dharma Jaya batal menerima Rp 39 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 125 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 394 miliar, dan PT Penjamin Kredit Daerah Rp 100 miliar.
Anggota Badan Anggaran DPRD, Santoso, mengkritik pembatalan rencana penambahan modal khusus untuk Dharma Jaya dan Food Station Tjipinang. Dia menjelaskan, dua perusahaan itu bertugas mengendalikan harga bahan pokok di pasar.
Dharma Jaya berbisnis daging sapi, sementara Food Station Tjipinang bergerak dalam tata niaga beras. “Dua perusahaan itu berhasil mengendalikan inflasi dan sudah diakui Bank Indonesia,” katanya.
Anggota Badan Anggaran lainnya, Johnny Simanjuntak, juga menyarankan agar pemerintah membedakan BUMD yang bertugas murni mencari untung dengan yang memberikan pelayanan. Dharma Jaya dan Food Station Tjipinang ia golongkan di kelompok kedua.
Keduanya dianggap membutuhkan tambahan modal untuk menggelar operasi pasar saat harga di pasar terlampau fluktuatif. “Ada kesan, yang penting beda dan selalu jadi antitesis gubernur terdahulu,” ujar Johnny.
Anies menjawab kritik-kritik itu dengan menyatakan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, penyertaan modal wajib berkaitan dengan pelayanan publik dan penguatan perekonomian. Dia berdalih, manfaat program BUMD juga harus bisa langsung dirasakan masyarakat. “Kami lihat perkembangannya lagi nanti,” kata dia.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi, enggan menanggapi pengurangan penyertaan modal ini. “No comment dulu,” ujar Satya.
