Minggu, 22 Juli 2018

Menteri Sering Silang Pendapat, Jokowi Keluarkan Inpres Antigaduh

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Widodo, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah Kalla, saat pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Widodo, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah Kalla, saat pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri sering saling silang pendapat di depan publik membuat Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Antigaduh. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Nomor 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Lembaga dan Lembaga Pemerintahan karena ingin menghindari kegaduhan di antara para menteri.

    “Supaya masyarakat tidak bingung,” kata Kalla di Jakarta, seperti dimuat Koran Tempo, Rabu, 8 November 2017.

    Baca juga: Menteri Sering Buat Gaduh, Istana: Jokowi Mulai Gerah   

    Menurut Kalla, selama ini perbedaan pandangan di tingkat menteri kerap dikritik oleh sejumlah kalangan. Karena itu, dalam rapat kabinet, kata Kalla, Presiden dan ia pun kerap menegur para menteri yang membikin kegaduhan.

    Namun Kalla menilai teguran itu tidak mempan dalam tiga tahun pemerintahan saat ini. “Karena lisan tidak mempan, ya Instruksi Presiden (Inpres) sekalian,” ujarnya.

    Politikus senior Golkar ini membantah nantinya Inpres akan seperti zaman Orde Baru, ketika hanya Menteri Penerangan saat itu, Harmoko, yang boleh bicara ke publik. “Semua menteri boleh bicara, tapi pernyataannya tentang kebijakan yang sudah disepakati.”

    Instruksi yang diteken Jokowi pada 1 November 2017 ini ditujukan kepada pejabat tinggi negara, seperti menteri di kabinet, Sekretaris Kabinet, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.

    Ada 13 poin dalam instruksi tersebut. Intinya, setiap kebijakan kementerian maupun lembaga non-kementerian harus dibahas dulu dengan lembaga terkait. Pertemuan itu harus dibawahi oleh kementerian koordinator jika melibatkan satu sektor atau antar-kementerian koordinator jika lintas sektor. Hasil pertemuan akan dibahas dalam rapat kabinet.

    Direktur Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojuddin Abbas, menilai instruksi ini dikeluarkan karena Jokowi tidak ingin terganggu oleh perbedaan pendapat para menterinya. Dia mencontohkan ketika mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said berbeda pendapat soal pengembangan Blok Masela.

    Isu yang terbaru, kata dia, perseteruan antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian ihwal impor senjata. “Ini ( Inpres Antigaduh) untuk menyempurnakan koordinasi, karena dua tahun masa pemerintahan ke depan butuh kestabilan untuk menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
    AMIRULLAH | HUSSEIN ABRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bulan Juli Ada Hari Es Krim Nasional di Amerika Serikat

    Tanggal 15 Juli adalah Hari Es Krim Nasional di Amerika Serikat. Ronald Reagan menetapkan bulan Juli sebagai hari minuman yang disukai tua muda itu.