Misteri di Balik Pencekalan AS terhadap Gatot Nurmantyo

Reporter:
Editor:

Riky Ferdianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah), berjabat tangan dengan Komandan Angkatan Darat. Mayor John W. Troxell, penasihat senior untuk ketua Kepala Staf Gabungan, dalam sebuah upacara di Conmy Hall di Pangkalan Bersama Myer-Henderson Hall, Va, 18 Februari 2016.  Staf Angkatan Darat Sgt. Sean K. Harp

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah), berjabat tangan dengan Komandan Angkatan Darat. Mayor John W. Troxell, penasihat senior untuk ketua Kepala Staf Gabungan, dalam sebuah upacara di Conmy Hall di Pangkalan Bersama Myer-Henderson Hall, Va, 18 Februari 2016. Staf Angkatan Darat Sgt. Sean K. Harp

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat belum bisa menjelaskan alasan mengapa Panglima TNI  Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk AS. Penjelasan yang diminta Indonesia kepada otoritas terkait hingga kini masih diambangkan. "Mereka menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, di Istana Negara, Senin, 23 Oktober 2017.

    Baca: Pemerintah Tuntut Penjelasan Lengkap AS Soal Panglima TNI

    Sanksi cekal dialami Gatot sesaat sebelum terbang ke Washington D.C, Amerika Serikat, untuk menghadiri undangan Konferensi Internasional tentang Perlawanan terhadap Kelompok Ekstrimis, Sabtu pekan lalu. Informasi tersebut disampaikan Maskapai Emirates berdasarkan perintah otoritas imigrasi AS atau US Customs and Border Protection. Gatot baru boleh diizinkan terbang setelah pemerintah AS mencabut sanksi cekal dan berjanji menelusuri alasan yang melatari penjatuhan sanksi tersebut.

    Baca: Begini Kronologi Jenderal Gatot Nurmantyo Ditolak Masuk AS

    Retno mengaku telah menelusuri informasi itu melalui perwakilan Duta Besar RI di Washington tak lama setelah menerima laporan dari Gatot melalui sambungan telepon. "Saya sudah sampai tidak bisa menghitung berapa banyak komunikasi saya dengan duta besar," katanya. Untuk meminta penjelasan tersebut, kata Retno, pemerintah Indonesia sepakat melayangkan nota diplomatik. Surat itu dilayangkan kepada pemerintah Amerika melalui Kedutan Besar RI di Washington.

    Misteri atas pencekalan Gatot tak hanya membuat sibuk Duta Besar RI di Washington, melainkan juga perwakilan pemerintah AS di Jakarta. Kemarin pagi, Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Erin Elizabeth, diminta Retno menyambangi kantor Kementerian Luar Negeri untuk memberikan penjelasan. "Masalah ini tergolong darurat. Kami tak ingin klarifikasi datang terlalu lamban," katanya.

    Baca: Ini Cuitan TNI setelah AS Mencekal Panglima Gatot

    Melalui keterangan tertulis, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan, menyampaikan permohonan maaf atas insiden pelarangan terhadap Gatot. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan staf panglima untuk memfasilitasi kunjungan Jenderal Gatot beserta delegasi atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford itu. "Kami tetap berkomitmen menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia," kata dia.

    Ungkapan maaf juga disampaikan Menteri Pertahanan AS James Mattis saat bertemu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Permohonan maaf tersebut disampaikan Mattis di sela-sela pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN di Filipina. Menurut Retno, pemerintah AS saat ini tengah merencanakan komunikasi antara Panglima Gatot dan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford.

    Baca: Berikut Langkah Penyelesaian Perkara Panglima Gatot Nurmantyo

    Juru Bicara Markas Besar TNI, Brigadir Jenderal Wuryanto, menyampaikan ungkapan kecewa atas pelarangan tersebut. Menurut dia, kehadiran Gatot dalam acara tersebut merupakan perintah Presiden sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Ia berharap insiden Panglima TNI ditolak masuk AS tersebut tidak mengganggu hubungan antara kedua negara. "Kalau itu sebuah kesalahan, AS harus meminta maaf kepada Indonesia, bukan Gatot atau Retno," ucapnya.

    ISTMAN | ARKHELAUS | RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.