TEMPO.CO, Jakarta -- Pencekalan terhadap Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Amerika Serikat perlu mendapatkan reaksi keras pemerintah Indonesia. “Pemerintah harus memprotes keras,” kata guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, Minggu 22 Oktober 2017.
Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia harus menanyakan alasan penolakan itu, meski belakangan pemerintah AS merevisinya. Sebab, kata dia, rencana lawatan Gatot kali ini atas undangan resmi Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph Dunford.
Gatot sedianya menjadi tamu dalam Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization di Washington, DC yang berlangsung pada hari ini, Senin 23 Oktober dan besok 24 Oktober 2017. Insiden ini bermula pada Sabtu siang lalu di Bandara Soekarno-Hatta.
BACA:Begini Kronologi Panglima TNI Ditolak Masuk AS
Rombongan Gatot yang berjumlah enam orang tadinya akan bertolak ke Washington, DC menggunakan pesawat Emirates EK 357 pada pukul 17.50. Saat akan check-in, rombongan Gatot dihampiri sejumlah staf Emirates. Mereka mengatakan Gatot dan rombongan tak bisa terbang karena ada larangan dari imigrasi Amerika Serikat (U.S. Customs and Border Protection).
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta hingga Minggu 22 Oktober 2017 belum menjelaskan alasan penolakan itu. Dalam keterangannya, Kedutaan AS hanya menyatakan telah berkomunikasi dengan staf Panglima TNI untuk memfasilitasi perjalanan Gatot. Duta besar Amerika Serikat, Joseph Donovan Jr, juga meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas insiden ini. “Kami terus berusaha bisa memfasilitasi perjalanan Jenderal Gatot,” kata Donovan dalam keterangannya.
BACA:Dubes AS Minta Maaf atas Insiden Ditolaknya Panglima TNI
Menurut Hikmahanto, Kementerian Luar Negeri Indonesia mendapatkan informasi bahwa penolakan tersebut akibat adanya masalah internal di pemerintahan Amerika. Tapi belum ada penjelasan lebih lengkap selain hal itu. Insiden ini, kata dia, jika tak direspons dengan tepat oleh pemerintah AS, bisa berdampak buruk bagi hubungan kedua negara.
Bila Amerika tak memberikan klarifikasi memadai, kata Hikmahanto, Indonesia bisa saja menarik pulang duta besarnya dari Washington, DC. “Jika tetap tak diindahkan, pemerintah Indonesia bisa mengusir diplomat Amerika Serikat dari Indonesia.”
BACA:Siapa Saja Rombongan Panglima TNI ke Amerika Serikat
Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, begitu mendapat informasi pencekalan itu, Gatot Nurmantyo melapor kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Retno, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Gatot juga menyurati Jenderal Dunford. “Hubungan keduanya sangat baik,” kata Wuryanto.
Juru bicara Emirates di Indonesia, Meryl Astari, mengatakan belum bisa berkomentar. “Kami akan memberikan keterangan resmi besok (hari ini),” kata dia, kemarin.
Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat soal pencekalan Panglima TNI. “Kami meminta klarifikasi,” katanya.
BACA:Panglima TNI Kecewa Tak Bisa Masuk AS: Mudah-mudahan...
INDRI MAULIDAR | MAYA AYU PUSPITASARI | ARKHELAUS WISNU
