Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dokumen Pembantaian PKI, Kemhan Akan Minta Penjelasan AS

image-gnews
Salinan Surat dari Sjafruddin Prawiranegara ke Edwin L. Fox, Lampiran 1, Airgram A-125 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Negara Bagian, Dokumen National Security Archives. Nsarchive.gwu.edu
Salinan Surat dari Sjafruddin Prawiranegara ke Edwin L. Fox, Lampiran 1, Airgram A-125 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Negara Bagian, Dokumen National Security Archives. Nsarchive.gwu.edu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan akan meminta penjelasan pemerintah Amerika perihal kebenaran dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkaitan dengan kasus pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis di Filipina, Rabu pekan depan.  

“Nanti saya akan ketemu Menhannya atau nanti saya panggil Dubes (Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr.)-nya sambil ngobrol-ngobrol gimana sebenarnya,” ujar Ryamizard di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.  

Selasa lalu, 39 dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia periode 1964-1968 dipublikasikan secara terbuka atas permintaan lembaga nirlaba National Security Archive di The George Washington University, Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, antara lain, disebutkan adanya dugaan bantuan pemerintah Amerika untuk Angkatan Darat dalam operasi militer pembantaian anggota dan simpatisan PKI.

Baca: Dokumen Rahasia AS Soal Sejarah 1965 Diungkap ke Publik

Seperti pada surat Penasihat Politik Pusat Komando Angkatan Laut AS untuk Kawasan Pasifik (CINPAC), Norman Hannah, kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, pada 23 Oktober 1965. Dalam surat itu, Hannah merespons permintaan Green mengenai kemungkinan pemberian bantuan kepada Angkatan Darat Indonesia untuk menghadapi PKI. Menurut dia, bantuan bisa berupa uang, peralatan komunikasi, hingga senjata yang diberikan secara diam-diam.

Selanjutnya, sejumlah dokumen juga menyebutkan bagaimana Angkatan Darat aktif melakukan operasi militer, termasuk menggerakkan sipil untuk membunuh para anggota PKI. Seperti isi telegram dari Konsulat AS di Surabaya kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 22 Desember 1965 yang menyebutkan Angkatan Darat kerap menyerahkan anggota PKI ke organisasi massa Islam untuk dibunuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ryamizard, pemerintah Indonesia perlu memastikan kebenaran dokumen-dokumen itu. Apalagi dokumen itu berkorelasi dengan sejarah dan situasi politik serta keamanan Indonesia. “Ya, tak kami diamkan gitu aja," tuturnya. 

Baca: Ini Fakta Baru Soal Sejarah 1965 yang Diungkap Dokumen Rahasia AS

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga masih melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut. "Dokumen dari Amerika itu tidak serta-merta kita jadikan bagian dari proses penyelidikan," ujarnya, kemarin. "Tentu perlu suatu upaya untuk meyakini betul, apakah informasi-informasi, apalagi dari luar negeri, itu layak.”

Tenaga ahli Deputi V Kantor Staf Presiden, Theo Litaay, mengatakan pihaknya memastikan keberadaan dokumen itu tidak akan berpengaruh dalam proses penyelesaian kasus sejarah 1965. “Saya kira penyikapan atas informasi sejarah itu akan berlangsung seiring dengan waktu. Ini informasi awal yang kami terima, tentu akan kami dalami dan kami kaji lagi,” kata Theo di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

AHMAD FAIZ | AMIRULLAH SUHADA | ARKHELAUS W

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat Mayjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI yang baru. Ini profil anak buah Prabowo di Kemenkahn.


Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

4 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.


Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

22 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu dengan Menhan Prabowo di kantor Kemhan kemarin. AHY mengatakan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ke Prabowo.


Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

24 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian diduga mengalami peretasan pada Minggu, 3 Maret 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

44 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi suap dalam pembelian jet tempur termaksud di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK.


Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

46 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

Junta Myanmar mulai memberlakukan wajib militer bagi semua warga sipil di Myanmar pada batas usia tertentu.


Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

47 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

Nilai 11 dari 100 terus diulang dan disampaikan Prabowo di berbagai kesempatan kampanye. Terakhir, disebut saat Kampanye di GOR Delta Sidoarjo kemarin


Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

51 hari lalu

Truk bantuan kemanusiaan mengantri untuk diperiksa di penyeberangan Kerem Shalom, di perbatasan antara Israel, Gaza dan Mesir dalam gambar diam yang diambil dari video yang dirilis 12 Desember 2023. COGAT melalui X/Handout melalui REUTERS
Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

Angkatan Udara Yordania dan Belanda pada Senin melakukan penerjunan kedua bahan bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza utara dalam waktu 24 jam.


Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

56 hari lalu

Ilustrasi Bendera Cina dan Bendera Amerika Serikat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menambahkan daftar nama-nama perusahaan asal Cina yang diduga bekerja dengan militer Cina.


Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

28 Januari 2024

Strip amunisi senapan mesin saat latihan militer anggota Batalyon Siberia dari Legiun Internasional Angkatan Bersenjata Ukraina, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kyiv, Ukraina 13 Desember 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenk
Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

Dinas keamanan Ukraina, SBU mengungkap skema korupsi dalam pembelian senjata oleh militer sebesar US$40 juta atau Rp631 miliar.