Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Kata Pribumi di Pidato Gubernur Anies Baswedan

Reporter

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melambaikan tangan disela serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta, 16 Oktober 2017. ANTARA FOTO
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melambaikan tangan disela serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta, 16 Oktober 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jagad perbincangan dunia maya ramai oleh kontroversi ucapan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pemicunya adalah penggunaan kata "Pribumi"dalam pidatonya sebagai Gubernur, tak lama setelah pelantikannya di Istana oleh Presiden Joko Widodo, Senin 16 Oktober 2017. Ucapan itu disebut-sebut banyak kalangan bernada rasial. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dituding membangkitkan luka lama yang muncul saat kontestasi Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

Pidato sambutan dibacakan Anies Baswedan di halaman gedung Balaikota saat menyapa para pendukungnya. Rangkaian kalimat yang ia utarakan pada bagian awal pidato itu mengandung pesan mulia yang mengajak warga Jakarta bersatu padu memajukan kota Jakarta.

Baca: Ini Pidato Lengkap Gubernur Anies Baswedan

Reaksi atas pidatonya baru bermunculan tak lama ketika ia menggunakan kata “Pribumi” untuk mengingatkan kembali sejarah perjuangan melawan penjajahan. Kata itu hanya muncul satu kali. Namun narasi yang merangkai setelahnya melahirkan beragam tafsir dan reaksi masyarakat.

 Baca: Inilah Penyebab Pidato Gubernur Anies Soal Pribumi Bikin Geger

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada Jakarta 2017 mengalahkan pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam persaingan yang berat dan sarat politisasi Identitas. Isu agama dan ras mendominasi kampanye Anies Baswedan, dan menyerang pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. 

Elektabilitas Ahok yang tinggi juga telak tergerus setelah kasus penistaan agama yang membuatnya masuk penjara, setelah kekalahannya di Jakarta. Pengadilan kasus penistaan atas laporan pendukung Anies Baswedan sepanjang Pilkada adalah salah satu pemicu kekalahannya.

Ketua Setara Institut, Hendardi, menilai pidato Anies Baswedan sarat politisasi identitas. Nuansa rasisme yang muncul atas pidato itu dikhawatirkan membahayakan jalannya pemerintahan ibukota nantinya. “Pidato Anies Baswedan yang penuh paradox: satu sisi mengutip pernyataan Bung karno tentang negara untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan sepremasi etnisitas,” ujarnya melalui surat pernyataan sikap. Menurut Hendardi, pernyataan Anies Baswedan tersebut juga bisa dikulifikasi melanggar semangat etis Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Koordinator Aliansi Nasional Bhineka tunggal Ika, Agnes Dwi Rusjiati, menilai penggunaan kata pribumi rentan melahirkan gesekan horizontal. Sebagai seorang pemimpin, Anies Baswedan mestinya memahami sejarah kelam yang terjadi pada 1998 lalu. Masyarakat di Indonesia hingga kini belum sepenuhnya pulih dengan konflik berlatar ras itu. “Sebagai seorang pemimpin, Anies mestinya paham sejarah. Bukan malah membangkitkan isu-isu rasial lagi,” kata dia. “Indonesia pernah mempunyai sejarah kebencian atas etnis tertentu,”

Agnes juga mengingatkan lagi konflik berlatar sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang mencuat menjelang pemilihan Gubernur Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut dia, gelombang penolakan massa terhadap calon inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu terjerat kasus dugaan penistaan agama, tak hanya berdampak di Jakarta. Reaksi protes juga tumbuh subur di berbagai tempat. Ia khawatir konflik di Jakarta saat ini kembali merembet ke wilayah-wilayah lain. “Jakarta adalah barometer Indonesia,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembelaan atas ucapan Anies datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, penggunaan kata pribumi tak bertendensi meletupkan konflik bernuansa sara. Presiden Joko Widodon dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga pernah menggunakan kata itu dalam pidatonya. “Apakah Pak Jokowi dan Bu Mega artinya ingin memecah belah bangsa? Kalau tidak, kenapa Pak Anies dianggap memecah belah?” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Baca: Menurut Hidayat Nur Wahid, Pengkritik Anies Itu Belum Move On

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam penggunaan sebutan pribumi” dalam pidato Anies Baswedan, Senin, 16 Oktober 2017. Ketua LBH Jakarta Alghiffary menyebut pemilihan penggunaan kata "pribumi" dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat toleransi dan keberagaman.

Alghiffary mengatakan, penggunaan kata pribumi di lingkungan pemerintahan telah dicabut sejak diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Sebutan Pribumi dan Nonpribumi oleh Presiden Habibie untuk mengakhiri polemik rasialisme terhadap kelompok Tionghoa di Indonesia pada masa itu. 

Baca: Kata Pribumi Sarat Kontroversi

Pun juga sebutan pribumi dalam pidato publik juga melanggar semangat penghapusan diskriminasi rasial dan etnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain juga pidato Anies dinilai bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyebutkan umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis.

Anies yang dimintai tanggapan ihwal kontroversi kata Pribumimenuding sejumlah media salah mengemas ucapan pidatonya. Menurut dia, istilah yang ia gunakan merujuk pada pengalaman era kolonial. Di era tersebut, kata dia, warga Jakarta memiliki pengalaman panjang menghadapi penjajahan. “Yang lihat Belanda dari dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok itu, tahu ada Belanda, tetapi lihat di depan mata? Engga. Yang lihat di depan mata itu yang ada di Kota Jakarta,” kata dia.

Anies enggan menanggapi penilaian yang menganggap ucapannya soal pribumi melanggar UU tentang Penghapusan Diskriminasi SARA. Mantan Menteri Pendidikan jilid pertama pemerintahan Jokowi itu langsung meninggalkan wartawan. “Sudah ya,” . Usai berkenalan dengan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ia melanjutkan aktivitasnya menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Hari pertama Anies Baswedan bekerja juga diisi dengan agenda bluskan ke permukiman warga Mampang, Jakarta Selatan.

 LARISSA HUDA | PITO AGUSTIN | KARTIKA ANGGRAENI | AHMAD FAIZ | ALFAN HILMI | RIKY FERDIANTO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 32 provinsi. Pasangan Anies-Muhaimin unggul di Aceh dan Sumtera Barat.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

3 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya menang di dua dari 29 provinsi yang telah merampung rekapitulasi suara Pilpres 2024.


Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (tengah) didampingi Presiden Partai PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Dalam pidatonya Anies meminta agar semua masyarakat yang ingin perubahan untuk memilih pasangan AMIN. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

PKS dinilai memiliki peluang besar kembali menang di Pilkada Jakarta. Nama Anies, menguat menjadi kandidat yang bakal diusung PKS.


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

3 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

3 hari lalu

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) saat takziah meninggalnya almarhum Habib Hasan Bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Musthofa Center, Depok, Jawa Barat, Rabu, 13 Maret 2024. Ulama yang juga pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan Bin Jafar Assegaf meninggal dunia setelah beribadah shalat duha pada pukul 09.01 WIB di Depok Jabar. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

Anies Baswedan menekankan yang terpenting dari RUU DKJ adalah dapat menyelesaikan problematika yang ada di kawasan tersebut.


Timnas AMIN Siapkan Seribu Pengacara Hadapi Sengketa Pilpres di MK

4 hari lalu

Konferensi pers Timnas Amin peluncuran aplikasi Amin di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, Jalan Diponegoro X, Jakarta Pusat,  Sabtu, 6 Januari 2024. TEMPO/Tika Ayu
Timnas AMIN Siapkan Seribu Pengacara Hadapi Sengketa Pilpres di MK

Timnas AMIN siap membawa gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK. Mereka telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk mengawal gugatan itu.


Reaksi Anies hingga Gibran Soal Gagasan Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi

4 hari lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Reaksi Anies hingga Gibran Soal Gagasan Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi

Mengenai gagasan koalisi besar Jokowi, Anies Baswedan mengatakan dia terus berada di barisan perubahan.


Wacana Anies Baswedan Ingin Terapkan Suami Diberi Cuti Melahirkan, Detailnya?

4 hari lalu

Calon presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) didampingi calon wakil presiden Indonesia, Muhaimin Iskandar (kanan) saat menjawab pertanyaan dari peserta dalam acara Desak Anies X Slepet Imin di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.  Dalam acara tersebut Anies menyinggung soal UU Cipta Kerja dan mengatakan perlu membuat BPJS Ketenagakerjaan khusus ojek online. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Wacana Anies Baswedan Ingin Terapkan Suami Diberi Cuti Melahirkan, Detailnya?

Capres 01, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa cuti melahirkan juga harus diberikan pada suami alias pasangan yang menemani istri melahirkan.