Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Baru Anies-Sandi untuk Menampung Komplain Warga Jakarta

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Gubernur dan Wakil Gubernur  DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beserta tim sinkronisasi memaparkan rancangan kerja mereka selama enam bulan terakhir menjelang pelantikan pekan depan, di Melawai, Jakarta Selatan. FOTO: TEMPO/Zara
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beserta tim sinkronisasi memaparkan rancangan kerja mereka selama enam bulan terakhir menjelang pelantikan pekan depan, di Melawai, Jakarta Selatan. FOTO: TEMPO/Zara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarief, mengatakan warga Jakarta bisa mengajukan komplain terhadap janji-janji gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi), yang belum terealisasi.

Menurut Syarief, ada dua mekanisme yang bisa dilakukan, yaitu lewat parlemen dan secara langsung disampaikan kepada Anies-Sandi.

"Kalau lewat parlemen bisa sampaikan kepada DPRD, atau bisa juga langsung kepada Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur itu ada yang namanya program 'Sarapan Pagi', saya bocorin sedikit ya," ujar Syarief dalam diskusi publik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Oktober 2017.

Baca: Soal Reklamasi, JJ Rizal: Janji Anies-Sandi bak Musim Panas India

Syarief mengatakan program 'Sarapan Pagi bersama Warga Jakarta' akan dikelola setiap sepekan sekali. Pada kegiatan tersebut, Anies-Sandi akan menemui warga Jakarta yang datang ke Balai Kota untuk menyampaikan keluh kesahnya, termasuk janji-janji yang belum terpenuhi.

Konsep ini memang relatif berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, baik itu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, maupun Djarot Saiful Hidayat. Ketiga gubernur tersebut memiliki kebiasaan untuk menemui masyarakat yang mengadu tapi dengan cara berbeda-beda.

Untuk Jokowi dan Ahok, seluruh proses pengaduan nyaris berjalan sama. Setiap pagi, Jokowi atau Ahok selalu menemui masyarakat yang sudah berdatangan sejak pagi di pendopo Balai Kota. Setiap orang yang datang, langsung ditangani oleh Jokowi atau Ahok dengan memanggil stafnya.

Berbeda dengan Djarot. Saat resmi menjabat sebagai gubernur, Djarot membuka pengaduan tapi dengan cara membuka meja pengaduan dan menyesuaikan bidangnya masing-masing, misalnya pendidikan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Djarot sesekali menyambut masyarakat yang datang secara langsung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Syarief mengatakan setidaknya ada empat janji gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang menonjol selama lima tahun ke depan. Menurut Syarief, empat janji tersebut memiliki ekspektasi tinggi bagi warga Jakarta.

"Pasti ada ekspektasi masyarakat soal janji Anies-Sandi. Ada 23 janji kerja, namun program yang sangat menonjol itu ada empat program, yaitu Oke Oce, program KJP Plus KJS Plus, OK Otrip, dan rumah DP 0 persen," ujar Syarif lagi.

Sedangkan untuk program-program lainnya merupakan modifikasi program dari gubernur sebelumnya. Contohnya, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), mass rapid transit (MRT) Jakarta, penataan kampung, dan lainnya. Syarief yakin keseluruhan program tersebut akan tercapai di masa kepemimpinan Anies-Sandi.

Meski begitu, Syarif mengatakan dalam pelaksanaan empat program menonjol tersebut Anies-Sandi tetap akan mempertimbangkan aspek hukumnya. 

"Selain dari kesiapan personal, sosok Anies-Sandi ini bisa diterima masyarakat. Kami tetap harus taat hukum untuk laksanakan empat program itu, mempertimbangkan kecepatan eksekusi dan tetap taat hukum," ujar politikus Gerindra itu.

Syarief memberi contoh dalam penataan kampung. Dalam program Anies-Sandi, akan menekan tindakan penggusuran. Ia mengkritik pemimpin sebelumnya yang melakukan penggusuran tanpa melalui prosedur yang benar, apalagi tindakan tersebut tidak masuk Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

LARISSA HUDA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.


Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Aksi dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Demo ini digelar oleh Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah ormas Islam dan masyarakat Betawi. TEMPO/Melgi Anggia
Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.


Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

18 November 2019

Warga korban gusuran marah ketika petugas Satpol PP membongkar sisa bangunan di Jalan Agung Perkasa 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Lani Diana
Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

Warga bernama Ahmad Dahri menyebut dia dan seluruh korban penggusuran di Sunter sudah memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017.


Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

21 September 2019

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi (kiri Sandi) usai menyerahkan bantuan ambulans secara simbolis kepada warga Jakarta Barat, Jalan Haji Kelik RT/RW 04/08, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 21 September 2019. TEMPO/Lani Diana
Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong agar anggota DPRD DKI segera memilih pengganti dirinya.


Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

2 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar Jawara Kehormatan dari Brigade Jawara Betawi 411 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 4 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

FBR kecewa dengan Anies Baswedan yang belum menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelesatrian Kebudayaan Betawi.


Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

2 Maret 2019

Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana
Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

FBR kecewa karena tidak pernah diajak bicara oleh PKS terkait penentuan cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.


DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

18 Oktober 2018

Gaya kuda-kuda Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada saat berfoto bersama kader Oke Oce di Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2018. FOTO: TEMPO/M Julnis Firmansyah
DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau dikenal OK-OCE akhirnya terbit.


Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

17 Oktober 2018

83 orang petugas Pemprov DKI Jakarta yang diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah, dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

Pegawai DKI eselon ketiga ke atas memiliki standar mutu kerja secara kuantitatif pada setahun Anies Baswedan menjadi gubernur.


Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

17 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

Setahun Anies Baswedan, menegaskan bahwa RPJMD telah mencerminkan janji kampanyenya dalam pilkada 2017.


Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

9 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja program-program unggulan.