Selasa, 19 Juni 2018

Gelisah Angkutan Online Soal Embargo Gubernur Jawa Barat

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warganet membuat petisi atas pelarangan angkutan online di Jawa Barat, yang dimuat di change.org, 10 Oktober 2017.

    Warganet membuat petisi atas pelarangan angkutan online di Jawa Barat, yang dimuat di change.org, 10 Oktober 2017.

    TEMPO.CO, Depok -Banyak pengemudi angkutan online di Depok dan Bandung gelisah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang melarang taksi online beroperasi. Pengemudi Go-Jek, Nana Suryana, 38 tahun, mengatakan transportasi online sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

    "Tidak tepat kalau angkutan online dilarang. Pemerintah harus bijak," kata Nana, warga Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Bogor yang telah dua tahun menjadi pengemudi Go-Jek di Stasiun Depok, Jumat, 13 Oktober 2017.

    Menurut dia, penumpang yang sekarang memilih untuk beralih menggunakan transportasi online. Musababnya, mereka menganggap transportasi online lebih efisien dan mudah dijangkau. "Online bisa pesan di rumah dan tinggal tunggu," ujarnya.
    Baca : Angkutan Online Dilarang di Bandung, Warganet Bikin Petisi

    Pemerintah, kata dia, harus membuat aturan yang adil untuk transportasi online. Jangan sampai pemerintah melarang angkutan online tanpa dasar yang jelas. Apalagi, banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi mitra penyedia jasa angkutan online.

    "Pemerintah mau carikan kerja mereka yang dilarang beroperasi," ucapnya. "Kan pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja untuk semuanya."

    Nana sendiri mengaku telah fokus untuk menjadi pengemudi ojek online. Per hari, Nana bisa mengantongi duit Rp 150-200 ribu untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. "Ini yang harus dilihat pemerintah. Jangan asal main larang. Bagaimana kalau mereka punya keluarga yang dinafkahi," ucapnya.

    Cahya Ramdan, pengemudi ojek online lainnya, menambahkan, lebih baik pemerintah membuat regulasi tarif yang sama antar transportasi online dan konvensional. Dengan harga yang sama, kata dia, tinggal masyarakat yang memilih. "Tidak adil kalau melarang saja. Pemerintah mau menafkahi keluarganya," ucapnya.

    Ia berharap pemerintah kembali mengizinkan angkutan online untuk beroperasi di Jawa Barat. "Kalau memutuskan sesuatu harus melihat dampak. Transportasi online tidak bisa dibendung," tuturnya.

    Pengemudi Grab, Dimas Triadi, 28 tahun, melihat keputusan pemerintah Jawa Barat, sangat serampangan. Menurutnya, pemerintah wajib bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga sopir taksi online yang tidak bisa beroperasi. "Kebutuhan hidup jalan terus. Pemerintah mampu tidak sediakan lapangan kerja," ujarnya.

    Pengemudi taksi online di Bandung memilih mengandangkan mobilnya, menyusul munculnya imbauan agar mereka tidak beroperasi lebih dulu. Hasil pertemuan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat salah satunya meminta taksi online tidak beroperasi sebelum terbitnya aturan baru
    Simak : Pemerintah Jabar Sepakat Larang Angkutan Online Beroperasi

    Humas Pengemudi Online Satu Komando (Posko) Jawa Barat Agi Ginanjar mengatakan, organisasinya yang menjadi wadah komunitas pengemudi kendaraan angkutan online meminta anggotanya untuk mengikuti imbauan gubernur untuk tidak beroperasi dulu menunggu terbitnya aturan yang dijanjikan pemerintah bakal rampung November ini. “Asosiasi mengimbau, tiarap dulu deh. Kita menjauhi bentrok, kita cooling down dulu,” kata dia saat dihubungi Tempo, di Bandung, Kamis, 12 Oktober 2017.

    Agi mengatakan, Posko Jawa Barat yang merupakan gabungan perwakilan 80 komunitas pengemudi angkutan online, sudah berembuk jauh sebelum Dinas Perhubungan Jawa Barat mengumumkan hasil kesepakatan antara Gubernur dan WAAT itu. “Ketua komunitas kita kumpulkan, berembuk, akhirnya kita putuskan mengimbau, kita tiarap dulu,” kata dia.

    Seperti diketahui, Pemerintah Jawa Barat sejak Senin lalu, memutuskan melarang taksi online beroperasi. Keputusan tersebut disepakati Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah aliansi Aspirasi Transportasi Jawa Barat.

    CEO Go-Jek Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah yang terjadi antara transportasi online dan angkutan kota serta taksi konvensional di Jawa Barat.
    Baca juga : YLKI: Kebutuhan Angkutan Online Tidak Bisa Dibendung Lagi

    Menurut Nadiem, pemerintah harus memberi solusi yang adil terhadap transportasi online. "Pemerintah harus segera menangani masalah ini," kata Nadiem di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017. Menurut Nadiem, pangsa pasar transportasi online di Jawa Barat, cukup besar.

    Nadiem mengatakan keberadaan angkutan online pada prinsipnya membantu ekonomi kerakyatan masyarakat. Apalagi, berdasarkan catatan Gojek, 60 persen mitra mereka adalah pekerja paruh waktu yang mencari tambahan uang dengan menjadi driver.

    IMAM HAMDI | AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Timnas dengan Trofi Piala Dunia Terbanyak

    Merebut gelar juara di Piala Dunia bukan hal yang mudah. Dalam kompetisi empat tahunan itu, tim nasional dari berbagai negara harus bersaing ketat.