Suap E-KTP Diduga Diputar ke Sejumlah Negara

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pro Demokrasi melakukan aksi dengan membawa poster saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, 7 September 2017. Mereka meminta KPK tegas untuk segera menuntaskan kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) yang

    Masa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pro Demokrasi melakukan aksi dengan membawa poster saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, 7 September 2017. Mereka meminta KPK tegas untuk segera menuntaskan kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) yang

    TEMPO.CO, Jakarta - Uang korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) diduga diputar ke luar negeri, yakni Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan Mauritius. Setelah itu, uang balik lagi ke Indonesia untuk menyuap sejumlah pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

    Informasi tersebut terkuak dalam dokumen permohonan sita aset Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) di Pengadilan Minnesota, Amerika Serikat. Tempo memperoleh salinan dokumen yang ditandatangani penyidik FBI, Jonathan E. Holden, itu.

    Sebelum tewas diduga bunuh diri pada 9 Agustus lalu di rumahnya, California, Marliem sempat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan FBI pada 5 Juli di Amerika Serikat. Kepada penyidik, Marliem mengatakan uang yang ia kirim ke Muda Ikhsan pada 3 September 2012 senilai US$ 700 ribu atau sekitar Rp 6,97 miliar (kurs saat itu Rp 9.970).

    Selanjutnya uang itu diduga untuk menyuap Chairuman Harahap, yang kala itu menjabat Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat. Chairuman merupakan kolega Ketua DPR Setya Novanto di Partai Golkar saat itu. “Suap diberikan sebagai imbalan karena Biomorf Lone memenangi proyek,” kata penyidik Holden dalam dokumen tersebut.

    Perusahaan Marliem di Indonesia, PT Biomorf Lone Indonesia, merupakan vendor proyek e-KTP. Pria 32 tahun itu ikut mengontrol rekening PT Biomorf Lone dan Biomorf Mauritius. Dokumen yang sama mengungkapkan, selain mengirim uang untuk Muda Ikhsan, Biomorf Mauritius menggelontorkan uang US$ 200 ribu atau sekitar Rp 1,99 miliar untuk Cosmic Enterprise Co Ltd di Hong Kong dan US$ 150 ribu atau Rp 1,49 miliar untuk perusahaan bernama Tristar di Singapura.

    Tristar diduga merupakan Tristar Equator, perusahaan investasi yang juga dikendalikan Muda. Dalam persidangan, sejumlah saksi menyebut Muda berkawan dengan Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Setya. Namun Muda membantah duit masuk ke Tristar.

    “Saya tahunya uang itu untuk investasi restoran," kata Muda dalam sidang pengadilan pada Agustus lalu. Dalam dakwaan Andi, rekening Muda di Singapura disebut menerima total hingga US$ 1,49 juta atau sekitar Rp 14,94 miliar. Sebagian besar duit berasal dari Biomorf Mauritius.

    Dalam sidang tuntutan Irman dan Sugiharto, Biomorf Mauritius disebut pernah mendapat kucuran dari PT Len Industri sejumlah Rp 96,14 miliar untuk ongkos pengerjaan proyek e-KTP. Dari Muda, uang Mauritius itu mengalir ke Andi dan kakak-adiknya sebagai upah penampung uang. Muda mengaku diberi Rp 10 juta. “Saya tak tahu kalau yang masuk ke rekening saya ternyata uang e-KTP,” ujar Muda saat bersaksi di bawah sumpah.

    Baca juga: Setya Novanto Disebut dalam E-mail Pembahasan Proyek E-KTP

    Dalam sidang, Andi mengatakan uang itu untuk bisnis. “Kebetulan Pak Ikhsan jago masak. Saya sering liat dia demo masak di kedutaan. Makanya saya mau ajak dia membuka bisnis restoran,” ucapnya.

    Pengacara Setya, Fredrich Yunadi, membantah bahwa kliennya terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. “Enggak benar. Itu semua bohong dan penghasutan,” tuturnya.

    Chairuman juga menampik telah menerima uang dari Marliem. Ia juga membantah mengenal Muda. “Kalau pun ada uang Marliem ke Muda Ikhsan, apakah itu salah dan menyalahi hukum?” katanya, kemarin.

    MAYA AYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.