Panas Beringin dan Serangan Balik Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-K

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-K

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bersih-bersih partainya. Satu persatu kader yang berseberangan dengannya disingkirkan. Kali ini giliran Yorrys Raweyai. Setelah dicap sebagai biang keributan, dia dicopot dari jabatannya Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Informasi pencopotan Yorrys dari posisi struktural di kepengurusan Golkar sudah menyebar di kalangan pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, sejak kemarin sore, 2 Oktober 2017. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menandatangani surat pencopotan Yorrys. Sebagai gantinya, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Eko Widiatmoko, ditunjuk mengisi posisi yang semula ditempati Yorrys.

    "Mungkin karena dinilai membuat intrik yang tidak menguntungkan Golkar dan dianggap biang keributan di dalam internal," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia DPP Partai Golkar Aziz Samuel, saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 Oktober 2017. Menurut Aziz, pencopotan Yorrys merupakan hak prerogatif Setya Novanto.

    Baca: Setya Novanto Copot Yorrys Raweyai dari Korbid Polhukam

    Keterangan Aziz dikuatkan oleh Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Golkar, Roem Kono. "Saya sudah mendengar, nanti saya konfirmasi lagi ke Sekjen," ucap Roem.

    Yorrys, belakangan ini, kerap bersebrangan dengan Setya Novanto. Lewat tim kajian elektabilitas, ia sempat mengungkapkan empat hal yang menyebabkan elektabilitas Golkar turun. Keempat hal itu adalah Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi e-KTP, tidak adanya kader kaliber nasional, efek pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan belum tuntasnnya konsolidasi pascarekonsiliasi tahun lalu.

    Dengan dalih untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, Yorrys merekomendasikan agar Setya Novanto dinonaktifkan. Namun usahanya tidak berjalan mulus. Pada Jumat, 29 September 2017, hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan itu membuat status tersangka Setya tidak sah.

    Baca juga: Sekjen Golkar: Pemecatan Ahmad Doli Sesuai Aspirasi Partai

    Saat dikonfirmasi, Yorrys mengklaim kabar pencopotan dirinya adalah hoax. "Ini hoax saja, apalagi yang ngomong orang yang tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu," ujarnya, Selasa malam, 3 Oktober 2017.

    Yorrys menyebutkan dua faktor yang menguatkan bahwa berita itu tidak layak dipercaya. Pertama, keputusan pemecatan itu harusnya disampaikan sekjen atau ketua harian Golkar.

    Kedua, menurut dia, merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, harusnya perubahan kepengurusan dilakukan melalui mekanisme pleno. "Ini tidak ada pleno," ujarnya. Ia juga mengaku sudah menanyakan kabar tersebut kepada Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid.

    Tempo berusaha menghubungi Nurdin Halid untuk mengkonfirmasi keterangan Yorrys. Namun, hingga berita ini ditulis, Nurdin belum bisa dihubungi.

    BACA: Menang Praperadilan, Setya Novanto Mulai Urus Partai

    Sebelum Yorrys, Ahmad Doli Kurnia juga dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Sekjen Golkar Idrus Marham menyampaikan pemecatan Doli sesuai dengan aspirasi Dewan Pembina dan Dewan Pakar Partai Golkar.

    "Aspirasi yang ada dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, kami tidak bisa membiarkan kader yang tidak lagi memperhatikan sistem dan aturan partai," ujar Idrus setelah salat Idul Adha di kompleks kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 1 September 2017.

    Sebelum dipecat, Doli sempat bersama GMPG menggelar aksi di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka sempat mengkonfirmasi ke MA terkait pertemuan Ketua MA Hatta Ali dan Setya Novanto dalam acara sidang doktoral Aldies Kadir, politisi Golkar dan anggota Komisi Hukum DPR, di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. GMPG menduga pertemuan Setnov dan Hatta berkaitan dengan perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Tak hanya itu, Doli juga pernah meminta agar partai Golkar mencopot Setya Novanto.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca juga: Resep KPK Balas Kekalahan Kasus  Setya Novanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.