Ini Kompensasi yang Dituntut Mantan Pejuang Timor Timur

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eurico Guterres. TEMPO/ Tony Hartawan

    Eurico Guterres. TEMPO/ Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 13 ribu mantan pejuang pro integrasi Timor Timur ke Indonesia menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan kompensasi dan penghargaan terhadap mereka beserta keluarga.

    Baca: Eurico Guterres Minta Wiranto Perhatikan Eks Milisi Timtim

    Tuntutan yang ditandatangani oleh mantan wakil panglima milisi, Eurico Gutteres, selaku perwakilan massa itu, diserahkan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk selanjutnya dikirim ke pemerintah pusat.

    “Kami hanya sampaikan aspirasi kami. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pejuangnya,” ujar Eurico saat bersama ribuan mantan milisi menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Senin, 25 September 2017.

    Surat tuntutan mereka antara lain berisi permintaan supaya pemerintah memberikan kompensasi Rp 50 juta untuk setiap pejuang, termasuk janda dan yatim piatu, yang tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Tuntutan lain yang disampaikan adalah kepastian hukum soal ratusan orang yang namanya masuk daftar pelanggaran HAM berat. “Kami minta kepastian hukum bagi 403 orang yang masuk daftar pelanggaran HAM berat di Timor Timur,” ujar Eurico.

    Selain itu, mereka meminta supaya pemerintah Indonesia memberikan piagam penghargaan kepada 13 ribu pejuang integrasi Timor Timur. Begitu pula bagi para anggota Tentara Nasional Indonesia, polisi, dan pegawai negeri eks Timor Timur.

    Mereka juga meminta pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi keturunan pejuang integrasi Timor Timur untuk menjadi anggota TNI, Polri, dan PNS. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia menyelesaikan aset-aset warga negara Indonesia yang tertinggal di wilayah Timor Leste. Serta meminta pemerintah Indonesia untuk memindahkan jasad para pahlawan Indonesia yang gugur di Timor Leste ke wilayah hukum Indonesia.

    Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur Zakarias Moruk mengatakan surat tuntutan para mantan milisi Timor Timur itu akan segera dikirim ke Jakarta. “Hari ini, kami akan membawa surat tersebut ke Jakarta,” katanya, kemarin.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.