DPR Recoki Dahlan Iskan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan di Gedung Koesnadi Hardjosoemantri, Universitas Gadjah Mada, kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (29/03/2012). TEMPO/Suryo Wibowo

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan di Gedung Koesnadi Hardjosoemantri, Universitas Gadjah Mada, kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (29/03/2012). TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memangkas birokrasi di perusahaan negara mendapat tentangan dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka mengajukan penggunaan hak interpelasi terhadap Dahlan atas berbagai kebijakannya.

    Menurut Wakil Ketua Komisi BUMN DPR Aria Bima, interpelasi itu untuk mempertanyakan Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Wewenang.

    "Keputusan itu memberikan wewenang untuk mengangkat direksi badan usaha milik negara tanpa melalui rapat umum pemegang saham," kata politikus PDI Perjuangan ini. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Alasan lain mengajukan interpelasi, kata Aria lebih lanjut, keputusan menteri itu memberi peluang bagi direksi BUMN untuk menjual aset. Padahal pelepasan aset perusahaan negara harus mendapat persetujuan Dewan, presiden, dan atau Menteri Keuangan.

    Sebelumnya, Dahlan melakukan terobosan kebijakan memangkas birokrasi dengan mendelegasikan 22 jenis kewenangan Menteri BUMN kepada pejabat eselon satu Kementerian. Selain itu, dia melimpahkan 14 kewenangan Menteri untuk dikuasakan kepada dewan komisaris, dan dua kewenangan kepada direksi BUMN. Kementerian hanya berfokus pada hal-hal yang lebih strategis, seperti revitalisasi perusahaan negara yang berkinerja sangat buruk dan yang aset-asetnya tidak produktif.

    Mendapat perlawanan dari anggota Dewan, Dahlan hanya menyatakan, "Silakan saja, itu kan hak mereka." Menurut dia, tidak ada yang boleh menentang hak anggota Dewan mengajukan interpelasi.

    Namun langkah Dewan dinilai oleh ahli politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, salah alamat. "Seorang menteri tidak bisa dikenai interpelasi," ujarnya. Interpelasi seharusnya diajukan terhadap kebijakan presiden.

    Menurut Aria, interpelasi itu memang ditujukan kepada presiden jika dinilai melanggar konstitusi. “Yang dibahas adalah kebijakan Menteri BUMN, karena dianggap strategis.”



    ALI NUR YASIN | SUNDARI | MUNAWWAROH | ISTMAN MP



    Berita Terkait:

    'Aksi Koboi' Dahlan Menular ke Pejabat BUMN 
    PKB Anggap Interpelasi Dahlan Iskan Berlebihan 
    Dahlan Iskan Tidak Bisa Diinterpelasi
    Interpelasi Dahlan, DPR Dinilai Cuma Menakuti
    @iskan_dahlan, Akun Resmi Dahlan Iskan
    Interpelasi Dahlan, DPR Kumpulkan 12 Tanda Tangan
    Dahlan Iskan, Daftar Kehebohan sang Menteri 'Koboi' 
    Demokrat Tolak Ikut Interpelasi Dahlan Iskan
    Dosa Dahlan Iskan di Mata DPR  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.