TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Dewan Perwakilan Rakyat menolak anggaran gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan mengada-ada. Bahkan, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sikap itu merupakan siasat untuk mengerdilkan peran lembaga antirasuah tersebut. ”Ini upaya kembali menggerogoti KPK,” kata koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Juni 2012 kemarin.
DPR dinilai sudah berkali-kali berupaya mengecilkan peran KPK. Misalnya, Uchok mengatakan, adanya upaya DPR menghapus wewenang penindakan dan penuntutan dengan mengusung revisi Undang-Undang KPK. Kerja penyadapan KPK juga diusulkan diperketat. Bahkan, kata dia, ”Terwacana rencana penghapusan KPK.” (Baca: Marzuki Bantah DPR Jegal Pembangunan Gedung KPK)
KPK membutuhkan gedung baru karena gedung yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta, itu tak lagi memadai. Selain faktor kapasitas, gedung itu sudah berusia 31 tahun. Namun anggaran gedung baru KPK tak kunjung disetujui Dewan. Padahal anggarannya sudah masuk alokasi 2012. Pada tahun ini, KPK mendapat pagu anggaran Rp 225,7 miliar—di dalamnya ada dana Rp 70 miliar untuk gedung KPK. Tapi anggaran itu diblokir Komisi Hukum DPR dan diberi tanda bintang. (Baca: KPK Berharap DPR Kabulkan Anggaran Gedung Baru )
Ahli hukum tata negara, Saldi Isra, mengatakan tindakan DPR tidak logis. Guru besar Universitas Andalas ini menilai, alasan KPK meminta gedung baru untuk menambah personel seharusnya direspons positif oleh DPR. ”Sebab, penambahan personel akan meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi,” dia berujar, Senin, 25 Juni 2012.
Hingga Senin malam, Komisi Hukum DPR masih membahas anggaran bersama KPK. Ketua Komisi Hukum DPR I Gde Pasek Suardika mengakui sikap Komisi Hukum belum tegas soal gedung baru KPK. ”Wajar kalau ada perbedaan pendapat di DPR,” katanya di kompleks parlemen. (Baca:
DPR Tahan Anggaran Gedung KPK Dua Kali )
Di antara sejumlah fraksi di DPR, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Misalnya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan mendukung. ”Bodoh kalau tidak mendukung,” kata Ketua Demokrat Ruhut Sitompul. Sebaliknya, Fraksi PDI Perjuangan memandang gedung baru KPK belum perlu. ”Lebih mendesak untuk gedung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme karena status gedung mereka tidak aman dan harus relokasi," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari PDI Perjuangan.
RUSMAN PARAQBUEQ | SUBKHAN | SUKMA
Berita Terkait:
DPR Tahan Anggaran Gedung KPK Dua Kali
Pedagang Kaki Lima Sumbang Biaya Gedung Baru KPK
Soal Gedung Baru KPK, Sikap Fraksi Masih Terpecah
Dahlan Sumbang 6 Bulan Gajinya untuk Gedung KPK
Marzuki Bantah DPR Jegal Pembangunan Gedung KPK
KPK Berharap DPR Kabulkan Anggaran Gedung Baru
KPK Kaji Mekanisme Sumbangan untuk Gedung Baru
