TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Komisi Hukum DPR Gede Pasek Suardika mengatakan audit kinerja dini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian anggaran dengan kinerja KPK.
“Kami tak bisa menilai penggunaan anggaran di KPK sudah tepat atau belum hanya dari standar wajar atau tak wajar dari BPK,” kata Pasek seusai rapat tertutup dengan BPK, Kamis, 27 September 2012.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya sudah mengaudit keuangan lembaga antirasuah ini. Hasilnya, wajar tanpa syarat atawa tak ada masalah. Tapi kini para politikus Senayan ribut lagi menuntut ada audit kinerja.
Politikus Partai Demokrat ini menilai hasil audit BPK yang diserahkan ke DPR selama ini tak cukup berarti untuk mengetahui efektivitas anggaran KPK. Salah satu audit yang diminta DPR berkaitan dengan penggunaan anggaran penyidikan. ”Kami ingin mengetahui anggaran penyidikan yang digunakan KPK sudah memenuhi atau melebihi kebutuhan,” katanya. Pasek menyatakan permintaan audit itu sudah disetujui semua pimpinan fraksi dan pimpinan DPR.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan lembaganya segera menyerahkan hasil audit kinerja KPK atas laporan semester pertama tahun ini. Menurut dia, BPK tak akan gegabah mengaudit kinerja komisi antikorupsi.
Sejumlah lembaga antikorupsi menilai rencana audit itu cuma akal-akalan DPR untuk menggempur KPK. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, menilai alasan audit itu mengada-ada. Pendapat senada disampaikan oleh peneliti Indonesia Budget Center, Laode Roy Salam. Dia menduga audit kinerja itu untuk memberi kesan seolah-olah dalam penggunaan anggaran di KPK ada penyimpangan.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, membantah anggapan bahwa lembaganya menganaktirikan KPK. Menurut dia, audit kinerja juga dilakukan terhadap kepolisian dan Kejaksaan Agung. Ia menilai audit terhadap KPK perlu dilakukan mengingat kewenangan komisi antikorupsi sangat besar.
Pun anggota Komisi dari Partai Golkar, Nudirman Munir, menilai KPK belum mampu menunjukkan kinerja yang sepadan dengan anggaran yang digunakan. Nudirman menilai banyak kasus yang ditangani KPK tersendat. “Misalnya kasus Nazaruddin, kok hanya sampai Nazaruddin saja, tidak bergerak-gerak,” katanya. Ia berkilah audit ini justru untuk memperkuat KPK. “Kalau tidak dievaluasi, dari mana kita tahu ada kekurangan di KPK?” katanya.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan lembaganya siap diaudit oleh BPK. Menurut Johan, hasil audit BPK selama ini menunjukkan kinerja lembaganya tergolong baik.
IRA GUSLINA SUFA | RUSMAN PARAQBUEQ | ANANDA BADUDU |ANGGA SUKMA| PRAM
