TEMPO.CO, Jakarta -Pasca pidato khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan politikus Dewan Perwakilan Rakyat lepas tangan soal rencana revisi Undang-Undang KPK. Meskipun secara tersirat mereka masih berhasrat untuk merombak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu.
Wakil Ketua Komisi Hukum dari Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, mengatakan tak bisa menarik usul yang telah dikirim ke Badan Legislasi. Kalau ada yang mau membatalkan revisi, “Tariklah di rapat paripurna DPR,” ujarnya, Selasa, 9 Oktober 2012.
Aziz mengatakan nasib revisi undang-undang itu sekarang sudah berada di tangan Badan Legislasi DPR. Karenanya ia menolak rapat dengan Badan Legislasi dengan alasan alat kelengkapan DPR itu telah melampaui tenggat untuk harmonisasi usulan revisi undang-undang tersebut. Komisi Hukum telah mengirim surat usulan revisi ke Badan Legislasi sejak 3 Juli lalu.
Jika mengacu pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009, menurut Aziz, harmonisasi usulan seharusnya dilakukan dalam waktu sepuluh hari. “Itu sudah kedaluwarsa. Kami menyerahkan pembahasan revisi kepada Badan Legislasi,” kata ketua DPP Partai Golkar ini.
Pernyataan Aziz ini diamini oleh Wakil Ketua Komisi Hukum, Nasir Djamil. Menurut dia sesuai Tata Tertib DPR, harmonisasi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Legislasi sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Setelah Komisi III menyerahkan usulan awal Juli lalu, keesokan harinya surat pemberitahuan penerimaan usulan sudah disampaikan kepada Komisi Hukum. Namun lewat 10 hari dari waktu yang ditentukan, Baleg tak kunjung melakukan harmonisasi revisi undang-undang. "Saya tidak akan makan obat yang kadaluarsa," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera yang tetap berharap pembahasannya selesai di Badan Legislasi.
Namun Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang KPK di Badan Legislasi, Achmad Dimyati Natakusumah, berbeda pendapat dengan Aziz. Menurut dia, waktu harmonisasi usulan revisi belum kedaluwarsa. Soalnya, usulan Komisi Hukum baru dibawa ke sidang pleno Badan Legislasi pada 13 September 2012. Mengacu para peraturan DPR yang juga disebutkan Aziz, Dimyati berpendapat masa harmonisasi seharusnya baru berakhir 10 Oktober 2012. "Revisi ada di Baleg dan dirumuskan ulang," kata dia.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, soal keputusan pencabutan revisi UU KPK dari Program Legislasi Nasional (prolegnas) akan dilihat dari perumusan ulang di Badan Legislasi. Ia belum bisa memastikan apakah revisi undang-undang itu akan dilanjutkan atau tidak. "Nanti kami lihat apakah dalam perumusan ulang perlu dilanjutkan atau tidak," ujarnya.
Lain lagi reaksi dari koleganya satu partai di Komisi Hukum DPR, Ahmad Yani. Ia tak sudi jika rencana revisi undang-undang KPK dianggap sebagai upaya melemahkan KPK. Yani pun menantang pihak yang menolak revisi Undang-Undang KPK untuk beradu argumen. “Kami tak terima revisi disebut melemahkan,” kata Yani.
Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan revisi UU KPK merupakan keniscayaan. Tapi rapat Panitia Kerja di Badan Legislasi memutuskan akan merumuskan ulang rencana revisi itu. “Ini jalan keluar terbaik," ujar politikus Partai Demokrat ini.
Dalam draf awal revisi yang beredar di kalangan anggota DPR, Komisi Hukum mengusulkan sejumlah hal yang bakal membatasi kewenangan KPK. Antara lain, usul penghapusan kewenangan penuntutan dan keharusan izin pengadilan untuk penyadapan. Komisi Hukum juga mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang anggotanya dipilih DPR.
RUSMAN PARAQBUEQ | WAYAN AGUS | JAJANG JAMALUDDIN | MUNAWWAROH
Berita Terkait
Pangkas Kewenangan KPK, DPR Dinilai Lucu
Kewenangan KPK Dikebiri, Penasihat Ancam Mundur
Baleg DPR Akan Rumuskan Ulang Undang-Undang KPK
Komisi Hukum Enggan Tarik Pembahasan RUU KPK
Hari Ini, DPR Tentukan Nasib Revisi UU KPK
PKS Tolak Revisi Undang-Undang KPK
