Sasaran Pertama Gubernur Jokowi: Kawasan Kumuh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Sehari setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung menyisir kawasan kumuh di Ibu Kota hari ini. Dia dijadwalkan melihat langsung kondisi perkampungan di Kembangan, Jakarta Barat, dan Bambu Apus, Jakarta Timur.

    Perbaikan kampung kumuh serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan buat warga miskin Jakarta adalah tema yang sering muncul dalam kampanye Jokowi dalam pemilihan gubernur, Juli lalu. “Semua kampung kumuh mesti diperbaiki,” katanya kepada wartawan seusai pelantikannya yang dihadiri ribuan pendukungnya, Selasa, 16 Oktober 2012.

    Selain itu, Jokowi mengaku ingin melihat apa saja yang sudah dipersiapkan dalam mengantisipasi bencana banjir tahunan di Jakarta. Musim hujan memang sudah di ambang pintu.

    Pagi ini, sebelum mulai bergerak menyisir kawasan miskin Jakarta, Jokowi berencana menggelar rapat bersama semua kepala dinas di kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota. Seusai rapat, semua pejabat teras itu diminta menemani pemimpin baru mereka berkeliling kota.

    Pengamat masalah perkotaan Marco Kusumawijaya mendukung langkah Gubernur Jokowi terjun langsung ke lapangan pada hari pertama memerintah, dengan mengajak seluruh jajaran birokrasi kota. “Secara simbolis, Jokowi ingin kepala dinas ikut melihat kenyataan di lapangan,” ujar Marco kemarin.

    Ahli tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo wajib mengunjungi sejumlah titik di Ibu Kota. Tempat pertama yang harus dikunjungi adalah rumah susun sewa Tambora di Jakarta Barat yang rawan kebakaran.


    Menurut Yayat, selain ke Tambora, Joko Widodo disarankan mengunjungi kawasan rawan banjir, misalnya Pesanggrahan dan Cipulir, Jakarta Selatan. Wilayah lain di Jakarta Selatan yang harus disambangi adalah kawasan yang berubah fungsi dari perumahan menjadi kawasan komersial baru, seperti Panglima Polim dan Fatmawati. Apalagi, warganya di sana menolak mass rapid transit (MRT) layang dan hanya ingin MRT bawah tanah.

    M. ANDI PERDANA | SUTJI DECILYA | ATMI PERTIWI | SUTJI DECILYA| WURAGIL

    Berita terpopuler lainnya:
    Jokowi Dilantik, Foke Panen Pujian 

    Usai Dilantik, Foke Rangkul Jokowi

    Ahok Jadi Wagub DKI, Ini Komentar Anaknya

    Pelantikan Jokowi-Basuki Diwarnai Unjuk Rasa

    Keliling Jakarta, Jokowi Wajib Kunjungi Lokasi Ini

    Jokowi-Basuki Minta Warga Kawal Janjinya 

    Jokowi Minta Ibu Pejabat PKK Tak Pamer Tas Impor


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.