Ditunggu, Hasil Audit Investigasi Proyek Hambalang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengunjung melintasi kawasan proyek  Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, Bogor, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah

    Sejumlah pengunjung melintasi kawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, Bogor, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Panitia Kerja Hambalang Dewan Perwakilan Rakyat, Zulfadli, meminta Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investigasi proyek Hambalang. Ia berharap audit diserahkan pada Kamis, 25 Oktober 2012.

    Menurut Zulfadli, BPK tidak bisa lagi memundurkan jadwal penyerahan hasil audit itu. Sebab prosesnya sudah memakan waktu lama; sembilan bulan. "Kalau mundur lagi, dugaan kuat bila ada persoalan di BPK," kata Zulfadli, Rabu 24 Oktober 2012.

    Selama ini Panja Hambalang dan Komisi Pemberantasan Korupsi menanti datangnya audit BPK. Sebab pembukuan keuangan ini merupakan pintu masuk penelaahan perkara dugan korupsi yang menyerempet nama Menteri Pemuda Olahraga, Andi Mallarangeng.

    “Bila nama Meteri Andi tak tercantum, bisa dipastikan ada kejanggalan,” ujarnya.

    Selain audit BPK, Zulfadli juga meminta KPK mempertimbangkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam analisis itu tercantum transaksi mencurigakan senilai miliaran rupiah di proyek Hambalang.

    "Laporan PPATK dan BPK cukup bagi KPK untuk menetapkan para tersangka untuk kasus ini," ujarnya.

    Di tempat lain, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Yahya Sacawirya, juga meminta hal yang sama: hasil audit Hambalang.

    Kata dia, bila BPK tak segera menyerahkan pembukuan itu, polemik bakal terus bermunculan. “Sampai saat ini belum ada informasi kapan audit itu akan masuk,” kata Yahya.

    Dalam beberapa rapat internal, BAKN kata Yahya, sudah berkomitmen akan memprioritaskan telaah hasil audit Hambalang. Meski DPR reses mulai 29 Oktober hingga pertengahan November, badan akuntabilitas tetap memproses hasil audit dan menyusun rekomendasi. “Kalau BPK sudah serahkan auditnya,” kata dia.

    Ditagih begitu, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Jalil mengatakan hasil audit Hambalang akan dilaporkan lengkap. Dia juga berjanji, siapa saja yang terlibat bakal tercantum dalam laporannya. (Baca: BPK Jamin Audit Hambalang Akan Muat Semua Temuan)

    “Semua fakta yang ada harus dimunculkan,” kata Rizal. “Tapi fakta bukan rekayasa dan bukan tekanan.”

    Pada Rabu ini, BPK menggelar rapat badan. Hadir anggota BPK: Hasan Bisri, Rizal Djalil, Taufiequrrachman Ruki, Murmahadi, Agung Firman. Ada juga tim auditor, seperti Widodo Mumpuni, dan Sekretaris Jenderal BPK, Hendar R.

    “Satu materi yang dibahas adalah penuntasan laporan akhir hasil audit investigasi Hambalang,” kata Rizal.

    Soal belum munculnya nama Menteri Andi dalam audit, Hasan berdalih belum ada cukup bukti. Namun ia tak menampik nama Andi dan pejabat lainnya bisa muncul di audit BPK, satu hari nanti. “Jadi ini bukan ada atau tidak, tapi belum. Kan auditnya berjalan terus,” ujarnya.

    Rasuah proyek Hambalang ini terungkap saat bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin buka suara. Nazar menuding proyek itu dimainkan Menteri Andi dan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

    Kata Nazar, Anas mendapat imbalan Rp 50 miliar dan Andi mendapat Rp 20 miliar. Ada lagi Rp 30 miliar mengalir ke Komisi X DPR. Baik Andi dan Anas berkali-kali sudah membantah tudingan ini. Andi sendiri menyerahkan penuntasan penyidikan pada proses hukum.

    Mei lalu, BPK menyanggupi menyelesaikan hasil audit proyek Hambalang dalam seratus hari. (Baca: BPK Minta 100 Hari untuk Audit Hambalang)

    IRA GUSLINA SUFA | SATWIKA MOVEMENTI | CORNILA DESYANA

    Berita Terkait
    KPK Panggil Lagi Manajer Proyek Hambalang 

    Tersangka Baru Hambalang, Busyro-Samad Berbantahan 

    Nazar: Anas dan Andi Seharusnya Sudah Tersangka

    BPK Serahkan Audit Investigasi Kasus Hambalang 

    Besok, KPK Periksa Tersangka Hambalang

    Audit Hambalang yang Ganjil

    Menpora Bantah Tanah Hambalang Tak Pernah Dicek Kualitasnya
    Audit Hambalang Selesai Akhir November
    DPR Desak BPK Segera Serahkan Audit Hambalang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.