TEMPO.CO, Jakarta - Satu demi satu keruwetan di Jakarta mulai dibenahi Gubernur DKI yang baru, Joko Widodo. Kali ini ia mulai beranjak mencari solusi kemacetan Jakarta yang sesak karena jutaan kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan raya.
Jokowi menggelar rapat dengan sejumlah pejabat dan pengamat transportasi di Balai Kota. Dari rapat itu keluarlah ide untuk menerapkan pembatasan pelat nomor ganjil genap di Jakarta. "Kalau enggak dicoba, kita enggak bakal tahu," kata Jokowi dalam rapat tersebut, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2012.
Menurut Jokowi, problem saat ini adalah jalan selalu dipenuhi dengan kendaraan yang bertambah setiap harinya. Sepeda motor bertambah sekitar 1.400 unit setiap harinya sedangkan mobil bertambah 450 unit. Jika didiamkan, dia yakin tidak akan ada habisnya. "Maka kebijakan ini harus segera diterapkan," katanya.
Bagi Jokowi, adanya pembatasan genap ganjil ini berarti suatu transisi dalam aturan lalu lintas di Jakarta. Tapi untuk menerapkan aturan ini syaratnya ada tambahan dari moda transportasi umum. "Tahun depan kan ada tambahan 102 bus gandeng," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini enggan berlama-lama. Menurut dia, semakin cepat menerapkan rencana kebijakan itu makin baik. “"Kalau mau 22 Juni 2013 terlalu lama. Wong, lagi semangat begini," kata dia disambut tawa peserta rapat yang dihadiri Dirlantas Polda Metro Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, pengamat transportasi Darmaningtyas, Tulus Abadi dari YLKI, Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan pejabat lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta,Udar Pristono langsung menyambut usul sang gubernur. Menurut dia, rencana ini sebenarnya sudah digulirkan sejak lama tapi tak kunjung diterapkan. Setelah rapat ini semua pihak langsung berkoordinasi dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tepat dan dampak sosial, politik, dan ekonomi jika kebijakan itu diterapkan pada 2013.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan insya Allah kebijakan ini sesuai permintaan Pak Gubernur, bisa dilakukan pada Maret 2013," ujarnya.
Rencananya, wilayah yang dikenakan pembatasan pelat nomor genap-ganjil meliputi kawasan 3 in 1, Rasuna Said, dan Koridor Timur Barat Suprapto-Pramuka. Waktu pemberlakuannya mulai pukul 06.00 hingga pukul 20.00 WIB setiap Senin hingga Jumat. Sedangkan pada Sabtu, Minggu, dan libur nasional, aturan itu tidak diterapkan. "Termasuk seluruh koridor BRT dan wilayah yang dilalui jalur bus Transjakarta," kata Pristono.
Lalu untuk membedakan kendaraan bernomor ganjil dan genap, nantinya tiap kendaraan akan dipasang tanda warna. Dia mencontohkan untuk ganjil ditempel dengan stiker merah, sementara genap menggunakan stiker kuning.
Tapi rencana Jokowi ini dianggap Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana, kurang solutif. Menurut dia solusi yang pas adalah menambah angkutan massal yang nyaman. Karena kenyamanan ini akan menarik masyarakat untuk berpindah ke moda umum. "Untuk merealisasikannya memang membutuhkan tenaga ekstra, tetapi lebih efektif," katanya.
Faktor lain kenapa pembatasan pelat ganjil genap ini tak efektif karena menurut dia seseorang bisa memiliki lebih dari satu kendaraan. "Bisa saja satunya genap yang lain ganjil," ujarnya. Sehingga perbandingan rasio kendaraan dengan kapasitas jalan tidak terlalu berpengaruh, tetap padat.
Belum lagi soal pengawasan di lapangan. Artinya pihak kepolisian harus memberi perhatian khusus pada setiap kendaraan. Soalnya, merekalah yang bakal berperan besar untuk memastikan efektivitas program ini.
SUTJI DECILYA | SYAILENDRA | MUNAWWAROH
Berita terpopuler lainnya:
Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan
Wakil Jokowi di Solo Ingin Jadi Wali Kota Jakut
Begini Modus Penipuan ''Anak Anda Kecelakaan''
Keluarga Fany Cabut Gugatan Terhadap Bupati Aceng
Bupati Aceng Diduga Memeras Rp 250 Juta
Menteri Kesehatan Ikutan ''Nyentil'' Bupati Aceng
