Melengserkan Anas Bermodalkan Hasil Survei?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum partai demokrat Anas Urbaningrum (kanan) dan Sekjen partai demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (kiri) menunjukkan nomor 7 saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

    Ketua umum partai demokrat Anas Urbaningrum (kanan) dan Sekjen partai demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (kiri) menunjukkan nomor 7 saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

    TEMPO.CO, Jakarta - Internal Partai Demokrat kembali memanas. Sebagian kader partai yang dikenal dekat dengan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono menuntut Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum.

    Desakan itu muncul setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat melorot. Anas dianggap sebagai penyebab kemerosotan suara partai. Lembaga survei ini menyatakan tingkat keterpilihan Partai Demokrat kini hanya sebesar 8 persen. Angka ini merosot drastis dibandingkan hasil Pemilu 2009 yang mencapai angka 20 persen.

    Hasil survei ini dengan cepat ditanggapi Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik. Bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memperjelas status keterlibatan Anas dalam perkara korupsi Hambalang, apa benar terlibat atau tidak. Karena menurut dia, jika dibiarkan berlarut-larut partai yang didirikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang juga merupakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa hancur.

    "Partai ini terpuruk dan di bawah ekspektasi. Kami minta Pak SBY turun tangan menyelamatkan Demokrat," kata Jero Senin, 4 Februari 2013.

    Tak hanya Jero, bahkan kali ini Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang dikenal cukup dekat dengan Anas, pun angkat bicara. Serupa dengan pernyataan Jero, pria yang akrab disapa Ibas itu juga mendesak KPK memastikan status kader Demokrat yang diduga terlibat korupsi. “Kalau salah, ya, salah; kalau tidak, ya, tidak,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

    Ibas mensinyalir merosotnya citra partai disebabkan oleh kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kader. Putra bungsu Yudhoyono itu juga menilai hasil survei tersebut menjadi lampu merah bagi partai untuk berbenah dan introspeksi. " Partai Demokrat harus diselamatkan," kata dia.

    Kubu Anas jelas tak terima dan membela habis-habisan sang ketum. Wakil Direktur Eksekutif Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Dewan Pengurus Pusat Demokrat, M. Rahmad, menyebutkan bahwa langkah Jero meminta Anas mundur berisiko menghancurkan partai. “Anas mundur, ribuan kader Demokrat hengkang,” ujarnya.

    Adapun Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Saan Mustopa, berpendapat seharusnya kader bersinergi menyikapi hasil survei. Dia pun menegaskan bahwa keterlibatan Anas dalam perkara Hambalang belum jelas. “Jika berstatus tersangka, kader Demokrat pasti mundur dari jabatannya.”

    Polemik ini kembali memicu perbedaan pendapat di daerah. Sejumlah pengurus mendesak Anas untuk mundur, sebagian lain menyatakan tak perlu. Wakil Ketua Partai Demokrat Jawa Tengah, Prajoko Haryanto, menyatakan harus ada keputusan politik terkait dengan masalah Anas yang selalu dikaitkan dengan kasus korupsi. “Kalau Anas merasa bersalah, ya, lebih baik menyerahkan jabatannya,” kata dia.

    Sebaliknya, Wakil Ketua II Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Yogyakarta, Putut Wiryawan, justru menyayangkan langkah Jero yang meminta Yudhoyono terlibat. Ia menafsirkan hal itu sebagai upaya melengserkan Anas. “Pemilu tinggal 14 bulan lagi. Tak ada waktu untuk Kongres Luar Biasa,” katanya.

    Ramai internal Demokrat meminta kejelasan nasib Anas, akhirnya ditanggapi KPK. Ketua KPK Abraham Samad yakin para pimpinan komisi segera bersepakat soal status Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek pusat sarana olahraga Hambalang. Tapi Abraham mengatakan pimpinan belum membahas bukti keterlibatan Anas dalam kasus itu. “Belum sampai ke situ, tapi saya yakin akan ditemukan kesepakatan,” kata Abraham melalui pesan pendek kepada Tempo, kemarin.

    WAYAN AGUS PURNOMO | ANANDA BADUDU | BERNADETTE CHRISTINA | PRIHANDOKO | SATWIKA | EFRI R | MUNAWWAROH

    Berita Terkini:
    Habis Umrah, SBY Akan Panggil Menteri Suswono

    Diminta Mundur, Anas Urbaningrum Tak Terpengaruh

    Kubu SBY Bermanuver, Anas Terdesak?

    Miranda dan Neneng Balik ke Rutan KPK  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.