Ramai-ramai Menyelamatkan Demokrat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Presidium KAHMI Anas Urbaningrum, dalam acara pelantikan Majelis Nasional Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Selasa (5/2).TEMPO/Seto Wardhana

    Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Presidium KAHMI Anas Urbaningrum, dalam acara pelantikan Majelis Nasional Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Selasa (5/2).TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ditinggal Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono ke luar negeri, internal partai terus ribut di dalam. Elit partai yang dekat dengan SBY menyerukan penyelamatan partai yang dianggap dalam kondisi terpuruk. Alasannya, tingkat keterpilihan partai pemenang Pemilihan Umum 2009 itu melorot menjadi 8,3 persen dari 20 persen berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting.

    Dua anggota Dewan Pembina Demokrat, Jero Wacik dan Syariefuddin Hasan, kompak meminta SBY turun langsung menyelamatkan partai. “Kami semua ingin kapal ini selamat,” kata Syarief, Selasa, 5 Februari 2013.

    Permintaan SBY turun langsung untuk menyelamatkan partai ini sebenarnya bermakna lain, yaitu melengserkan Anas Urbaningrum yang saat ini masih menduduki posisi Ketua Umum partai. Sebab, kabar keterlibatan Anas dalam kasus korupsi Hambalang merontokkan citra partai. Bahkan Jero Wacik, meminta Anas lebih baik mundur dari jabatannya dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memastikan keterlibatan Anas dalam kasus tersebut.

    Sepertinya manuver Jero dan Syarif tak datang begitu saja. Dari Jeddah, Arab Saudi, SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Presiden RI, berkomentar hal yang sama. SBY meminta secara tegas, KPK segera menuntaskan sejumlah kasus yang menimpa kadernya, termasuk Anas.

    "Saya mohon kepada KPK untuk, ya, bisa segera konklusif dan tuntas. Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak terlibat," kata dia di sela-sela kunjungannya ke luar negeri dan melaksanakan ibadah Umrah.

    "Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa dan dicitrakan secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan."

    Bukan Anas jika tak menghadapi tekanan itu dengan santai. Ia mengomentari sejumlah desakan elit partai hingga “tanda” dari SBY dengan ringan dan ikut-ikutan menyatakan partainya mesti diselamatkan. "Harus diselamatkan dan harus selamat," kata dia di sela pelantikan anggota Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa.

    Demi keselamatan partai itulah, menurut Anas, seluruh kader harus berkomitmen untuk bekerja keras. Anas pun mengajak jajaran dewan pembina, dewan pimpinan pusat, dan dewan pimpinan cabang bekerja bersama untuk keselamatan Demokrat. Menurut dia, hasil survei yang menyatakan elektabilitas partainya menurun harus dijawab dengan kerja keras dan kekompakan seluruh kader Demokrat. “Itulah yang sedang saya kerjakan dengan teman-teman," ujarnya.

    Meski Anas dan kubunya terlihat seolah tak peduli, Syarief memastikan SBY akan bertindak setelah kembali dari luar negeri, Kamis pekan ini. “Saya mengikuti perkembangan terakhir, dan saya respons setelah saya pulang,” kata dia, menirukan ucapan SBY.

    PRIHANDOKO | ANANDA BADUDU | AYU CIPTA | RINI KUSTIANI | MUHAMAD RIZKI | ANANDA TERESIA | PRAM | ANTARA | MUNAWWAROH

    Terpopuler:
    Terima Rp 10 Juta, Maharani: Saya Enggak Munafik

    Maharani Buka-bukaan Soal Kasus Sapi

    Le Meridien Pastikan Maharani Ditangkap di Kamar

    Anas Menjawab Desakan Mundur dari Demokrat

    Abraham Samad : KPK Tak Gantung Status Anas

    Dicegah KPK, Pemenang Putri Solo Melepas Mahkota

    Luthi Hasan Akhirnya Mengaku Kenal Ahmad Fathanah

    Kronologi Pertemuan Maharani dan Ahmad Fathanah

    Maharani akan Jelaskan Posisinya Malam Ini

    Tak Mau Dibilang Sombong, Maharani Temui Fathanah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.