Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Ganjil-Genap Jokowi Dikritik Pengusaha UKM

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Tony Hartawan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia untuk DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, berharap rencana penerapan plat ganjil genap kembali dievaluasi. Alasannya, aturan itu dapat mengganggu operasional usaha kecil dan menengah (UKM). Terutama usaha-usaha yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor.

“Beberapa bisnis UKM yang menggunakan mobil, adalah katering, distribusi barang mini market, jasa pengiriman atau kurir, laundry, atau tukang roti,” kata Sarman dalam siaran persnya, Senin, 4 Februari 2013. “Moko alias mobil toko pun akan terancam.”

Pengusaha UKM, Sarman melanjutkan, banyak yang memiliki keterbatasan dana. Karenanya mereka hanya memiliki satu-dua kendaraan operasional. Dan umumnya, plat nomor alat transportasi itu serupa. Sama-sama ganjil, atau genap. “Kalau memang diterapkan, sebaiknya ada dispensasi bagi pelaku UKM. Seperti stiker khusus untuk membedakannya dengan kendaraan lain.”

Rencana pembatasan kendaraan melalui aturan ganjil-genap dicetuskan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, guna mengurangi kemacetan Ibu Kota. Berdasarkan perhitungan awal, aturan ini diperkirakan dapat mengurangi 42 persen jumlah kendaraan yang beredar di jalanan. Namun Jokowi belum memastikan apakah kendaraan dua roda akan ikut dalam aturan ganjil genap.

Pada awalnya, Pemerintah DKI mempersiapkan ganjil genap untuk Maret 2013. Namun Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengusulkan kebijakan ini diundur hingga akhir Juni. Sebab ada keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013.

APBD ini nantinya diperlukan untuk pengadaan stiker ganjil atau genap yang ditempel pada kaca depan mobil penduduk Jakarta. “Warna hijau untuk mobil bernomor polisi ganjil yang boleh dipakai di tanggal genap, dan merah bagi plat genap untuk tanggal ganjil,” kata Pristono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi sendiri masih hendak mengkaji aturan ganjil genap itu. Untuk ke depannya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak ingin memberikan target untuk terlaksananya aturan tersebut. "Yang penting semua kalkulasi dimatangkan," kata Jokowi.

Adapun Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penerapan pembatasan kendaraan bermotor harus disurvei terlebih dulu. Ia mengatakan, bisa saja kebijakan 3 in 1 lebih efektif di wilayah tertentu dan kebijakan ganjil genap lebih efektif di wilayah lainnya. "Kami masih harus survei, mobil yang lewat sini itu masih pelat apa. Nah, kalau jumlahnya lebih sedikit, itu malah akan lebih macet," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap pernah menjadi pembahasan di Kota Surakarta, Jawa tengah, tempat Joko Widodo pernah menjabat sebagai wali kota. Tapi rencana itu baru sebatas pengkajian saja pada 2011 lalu.

Kata Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Suharto, hasil kajiannya, semuanya kandas. “Sebab permasalahannya terlalu kompleks," kata Budi. “Apalagi Surakarta merupakan jalur penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, mustahil kami harus mengatur warga daerah tetangga yang sedang lewat.”

AHMAD RAFIQ | TRI ARTINING PUTRI | ISTMAN MP | CORNILA DESYANA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

5 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

6 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

8 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

9 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

10 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

10 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

10 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

11 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.