Ratusan Iklan Politik Terselubung di Layar TV

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi televisi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ilustrasi televisi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan ratusan iklan politik terselubung di berbagai stasiun televisi. Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, iklan semacam itu tersebar di siaran stasiun TV milik MNC Group, TV One, dan Metro TV.

    Menurut anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Nina Mutmainnah Armando, potensi penyalahgunaan frekuensi penyiaran memang semakin tinggi menjelang pemilihan umum tahun depan. "Karena itu, kami akan mengawasi materi penyiaran di stasiun televisi," katanya kemarin.

    Data KPI menunjukkan, sepanjang Oktober hingga November 2012, RCTI menayangkan 127 iklan Partai NasDem. Iklan ini ditayangkan ketika pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, masih berkongsi dengan Surya Paloh, pendiri NasDem sekaligus pemilik Metro TV.

    Berpisah dengan Surya Paloh pada Februari lalu, Hary Tanoe lantas berlabuh di Hanura. Perubahan afiliasi politik ini langsung tecermin dari kebijakan redaksi di semua stasiun TV milik Hary Tanoe. KPI menemukan, pada 2-15 April 2013, ada 11 pemberitaan mengenai Hanura yang ditayangkan di RCTI, MNC TV, dan Global TV.

    Perilaku semacam ini bukan monopoli Hary. Di TV One, yang dimiliki keluarga Bakrie, ada 10 pemberitaan tentang Aburizal Bakrie sepanjang April lalu. Pada periode yang sama, ada 143 kali tayangan iklan politik Ketua Umum Partai Golkar yang berambisi jadi calon presiden itu.

    Menurut Nina, KPI akan memanggil seluruh pemilik stasiun televisi pada pekan depan untuk membahas temuan ini.
     
    Tindakan ini didukung Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran. Nawawi Bahrudin, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers—salah satu anggota koalisi itu--mendesak KPI bersikap lebih tegas dengan menindak stasiun televisi yang melanggar aturan. "Tindakannya bisa berupa peringatan soal etika sampai sanksi hukum," katanya kemarin.

    Nawawi meminta stasiun TV tidak berlindung di balik independensi redaksi ketika “berkampanye” untuk pemilik medianya. "Dalam penyiaran, prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah independensi dan netralitas," katanya.

    Tudingan pelanggaran ini dibantah oleh para pengelola stasiun televisi. Arya Sinulingga, Sekretaris Perusahaan PT Multimedia Nusantara Citra, menegaskan bahwa Hary Tanoe tak pernah meminta stasiun televisi menyiarkan kegiatan politiknya. Bantahan yang sama disampaikan General Manager News and Sports TV One Indiarto Priadi dan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo. "Semua partai kami liput, tidak ada yang diistimewakan," katanya.

    DEWI RINA | SUBKHAN | MUHAMMAD MUHYIDDIN | GUDTIDHA BUDIARTIE | LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.