Kejar Target Rp 2 Triliun di Tiga Kementerian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PKS Taufik Ridol, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Dewan Syuro KH. Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Pertimbangan Untung Wahono, dan Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat dalam konferensi pers di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta,Jumat (1/2). TEMPO/Seto Wardhana

    Sekjen PKS Taufik Ridol, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Dewan Syuro KH. Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Pertimbangan Untung Wahono, dan Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat dalam konferensi pers di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta,Jumat (1/2). TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka pembobol Bank Jabar Banten Yudi Setiawan mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera lewat Ahmad Fathanah. Mereka mengatakan Yudi mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014.

    “Kami menargetkan bisa menghimpun Rp 2 triliun,” ujar Yudi kepada Tempo pada Jumat pekan lalu, menirukan pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq. Hal itu terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul “Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah”.

    Pernyataan Luthfi itu disampaikan kepada Yudi pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, di Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

    Yudi yang kini ditahan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka perkara korupsi, menuturkan pertemuan dibuka Luthfi dengan membicarakan sejumlah proyek yang bisa digarap. Luthfi mengatakan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana.

    Ketiga orang itu pun larut dalam diskusi serius. Papan tulis di samping meja rapat dijadikan alat untuk merangkum seluruh pembicaraan. “Saya yang menulis,” ujar Yudi. Sebelum pertemuan bubar, seorang karyawan Yudi memotret papan untuk dijadikan dokumen notulen rapat.

    Isinya beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom paling atas tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya, pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp 0,5 triliun, Kementerian Pertanian Rp 1 triliun, serta Kementerian Sosial Rp 0,5 triliun. (Lihat wawancara selengkapnya dengan Yudi Setiawan di majalah Tempo versi cetak, web, atau iPad).

    Mendapat lampu hijau, Yudi mulai bergerak dengan membawa bendera PT Cipta Terang Abdi. Yudi menyiapkan sejumlah proyek pengadaan di Kementerian Pertanian, di antaranya pengadaan benih kopi dan teh senilai Rp 189 miliar serta alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar.

    Ketika Yudi mengurus proses tender, permintaan uang mulai datang dari Luthfi dan Fathanah. Pada 7 Juli 2012, Fathanah meminta uang tunai Rp 250 juta. Luthfi juga pernah meminta Rp 1,45 miliar untuk keperluan partai. Sebagian besar uang itu diterima Fathanah, tapi ada juga yang diberikan ketika Fathanah bersama Luthfi.

    Luthfi menolak berkomentar. “Beliau belum mau menanggapi soal itu,” ujar kuasa hukumnya, Zainudin Paru. Sedangkan A. Rozi, kuasa hukum Fathanah, mengakui kliennya mengenal Yudi. Namun, Fathanah membantah ada aliran dana yang diterimanya. 

    Presiden PKS Anis Matta hingga berita ini diturunkan menolak permohonan wawancara. Namun, juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, membantah ada target pengumpulan dana Rp 2 triliun untuk Pemilu 2014. “Keperluan dana partai tidak sebesar itu,” katanya.

    Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan lembaganya tak bisa mempermasalahkan dana Rp 2 triliun. Menurut Hadar, yang bisa dilakukan KPU adalah melakukan audit dana untuk melihat apakah ada donatur yang mengeluarkan dana melebihi ketentuan sebesar Rp 1 miliar per orang, atau Rp 7,5 miliar per kelompok atau badan perusahaan.

    SETRI YASRA | ARYANI | NUR ALFIYAH | SUBKHAN | ERWAN | MUHAMAD RIZKI | EFRI R


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.