TEMPO.CO, Jakarta - Manuver Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, dikecam partai koalisi pemerintah. Ulah partai itu memasang spanduk-spanduk penolakan kenaikan harga BBM kabarnya akan dibahas dalam rapat Sekretariat Gabungan di rumah Wakil Presiden Boediono tadi malam, Selasa 4 Juni 2013.
Sekretaris Sekretariat Gabungan, Syariefuddin Hasan, menyesalkan sikap PKS yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sebagai partai pendukung pemerintah, ucap dia, PKS seharusnya turut menyukseskan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Yang dikatakan berkoalisi itu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah,” kata politikus Partai Demokrat ini di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Menurut Syarief, etika dan tata cara berkoalisi sudah diatur dalam kontrak koalisi. Kontrak ini pun disepakati oleh semua partai pendukung, termasuk PKS.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono juga meminta PKS mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. “Semua partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan mestinya kompak, satu bahasa,” kata Agung di Kantor Kepresidenan kemarin.
Adapun Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edi mengatakan, dalam berkoalisi, ada aturan dan tata cara yang sudah disepakati setiap partai sejak bergabung menjadi pendukung pemerintah. Namun, bila belakangan PKS melawan Sekretariat Gabungan, PAN menyerahkan keputusannya kepada Presiden Yudhoyono. “Semua bergantung pada Presiden, itu hak prerogatif Presiden,” ucapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Jazuli Juwaini menegaskan partainya belum memutuskan keluar dari Sekretariat Gabungan. PKS, katanya, baru sebatas menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kami tak bicara koalisi," ucapnya.
Jazuli berujar, PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan membebani masyarakat, terutama bila kebijakan tersebut dilaksanakan menjelang Ramadan dan Lebaran. Pemerintah juga dipandang belum mampu menggenjot pendapatan negara melalui pajak dan optimalisasi belanja.
Begitu pula skema kompensasi untuk masyarakat miskin melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dipandang tak efektif buat menekan beban masyarakat. Jazuli justru khawatir program ini bakal digunakan pemerintah untuk meningkatkan popularitas menjelang Pemilu 2014.
Mengenai rapat Sekretariat Gabungan tadi malam, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengungkapkan, Presiden PKS Anis Matta tidak menghadiri rapat karena sedang berkunjung ke Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Ia beralasan, undangan kepada Anis baru diterima pukul 18.00.
ISMI DAMAYANTI | PRIHANDOKO | ISMI DAMAYANTI | IRA GUSLINA SUFA | EFRI R
