TEMPO.CO, Bandung -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan partainya secara kelembagaan menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Kami tetap istiqomah (konsisten),” kata Anis setelah menghadiri pelantikan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 di Bandung kemarin.
Keputusan itu, menurut Anis, merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat di Lembang, Bandung, Rabu malam lalu. Dewan Pimpinan merupakan perangkat tertinggi di PKS yang terdiri atas Ketua Majelis Syuro, Presiden dan Bendahara Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Syariah, dan Ketua Majelis Pertimbangan. Rapat itu digelar di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
Dalam rapat yang digelar selepas magrib dan bubar menjelang tengah malam itu, hadir juga tiga menteri kabinet asal PKS, yakni Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Menurut Suswono, mereka hadir guna menjelaskan perlunya kenaikan harga BBM. Suswono juga mengungkapkan alasan kenapa mereka memilih menghadiri rapat itu ketimbang hadir dalam dua acara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami para menteri menyampaikan perlunya kenaikan harga BBM,” katanya. “Rapat itu (di Lembang) mendadak.”
Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menegaskan komitmen partainya menolak kenaikan harga BBM. Fraksi partainya di DPR, kata dia, akan menolak klausul kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna Dewan yang mengagendakan pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013 pada 17 Juni nanti. “Kalau ternyata mekanismenya voting, kami tetap akan ikut,” katanya.
Kendati menolak kenaikan harga BBM, sikap PKS justru satu gerbong dengan pemerintah dalam hal pengucuran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam rapat di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Bantuan Rp 150 ribu per bulan itu merupakan kompensasi kenaikan harga BBM yang diperuntukkan bagi 15,5 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Semula pemerintah mengusulkan bantuan itu diberikan selama lima bulan, tapi Badan Anggaran memangkasnya menjadi empat bulan.
Dari rapat itu, Fraksi PKS bersama partai koalisi pendukung pemerintah yang dipimpin Fraksi Partai Demokrat berada di barisan fraksi yang mendukung bantuan itu diberikan empat bulan. “Jadi, paling lambat bantuan itu diberikan pada Juli,” kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Sumpit.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai sikap mendua PKS—di satu sisi menolak kenaikan harga BBM tapi di sisi lain mendukung program BLSM---tidak masuk akal. Menurut Max, program BLSM lahir sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. “Ini menunjukkan PKS tengah melakukan pencitraan,” kata Max.
AHMAD FIKRI | MUHAMMAD MUHYIDDIN | MUHAMAD RIZKI | NINIS CHAIRUNNISA
