KPK Telusuri Bisnis Baru Nazaruddin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • M. Nazaruddin. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    M. Nazaruddin. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka M. Nazaruddin akan terus dikembangkan, termasuk dengan memeriksa 28 perusahaan baru yang diduga didirikan mantan Bendahara Umum Demokrat itu dari dalam penjara.

    “Pemeriksaan jalan terus. Bukan tidak mungkin KPK menerapkan tuduhan (pencucian uang) kepada korporasi kalau ada hubungannya dengan kasus lama,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Tempo kemarin.

    Pernyataan Bambang tersebut menanggapi hasil investigasi tim Tempo terhadap jaringan bisnis terpidana 7 tahun perkara suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang itu. Selama dibui, Nazar diduga telah mendirikan 28 perusahaan baru, sekaligus mengendalikan perburuan proyek di kementerian dan lembaga pemerintah. (Baca laporan utama majalah Tempo edisi 17 Juni 2013)

    Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya berbisnis di lahan yang lama. Salah satunya di bidang pengadaan alat kesehatan rumah sakit. Untuk mendapatkan proyek, Nazaruddin disebut-sebut mengatur anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat dan menyogok panitia lelang. Anggota Badan Anggaran DPR, Johnny Allen Marbun dari Partai Demokrat serta Tamsil Linrung dari Partai Keadilan Sejahtera, membantah tudingan itu. “Enggak ada cerita itu,” kata Tamsil.

    Dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Murjani, Sampit, Kalimantan Tengah, pada 2012, PT Sanjico Abadi menjadi pemenang. Peserta tender lain adalah PT Bina Inti Sejahtera dan PT Rajawali Kencana Abadi.

    Menurut sejumlah sumber, ketiga korporasi itu dibentuk Nazar sewaktu menghuni Rumah Tahanan Cipinang. Perusahaan Nazar juga memenangi proyek pengadaan alat kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton, Pekalongan, pada 2012 melalui PT Bina Inti Sejahtera.

    Pejabat pembuat komitmen proyek Rumah Sakit Kraton, Sumargono, mengatakan tak tahu bahwa Bina Inti dimiliki Nazar.

    Ketua Komisi Hukum DPR, Gede Pasek Suardika, mengatakan jaringan Nazar bukan hanya di Demokrat, tapi juga di berbagai partai dan komisi di Senayan. "Ideologi Nazaruddin bukan politik, tapi keuntungan finansial," tuturnya.

    Dihubungi pada Jumat pekan lalu, kuasa hukum Nazar, Rufinus Hutahuruk, mengaku tidak tahu-menahu mengenai perusahaan baru kliennya. Ia mengatakan pernah bersua dengan bekas sopir Nazar, Aan Ikhyaudin, dan karyawan Nazar, Marisi Matondang, di Cipinang serta dalam persidangan.

    ANTON SEPTIAN | NUR ALFIYAH | M. RIZKI | NAFI | RUSMAN | DINDA LEO LISTY | ANTON APRIANTO | ISMI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.