TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia meyakini elektabilitas Partai Demokrat bakal meningkat berkat program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Peneliti Lingkaran Survei, Adjie Alfaraby, mengatakan Demokrat dan Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap paling berjasa dalam program antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap masyarakat miskin itu.
Hasil survei Lingkaran Survei menunjukkan, hampir separuh dari 1.200 responden di 33 provinsi menganggap SBY dan Demokrat paling memperjuangkan program untuk 15,5 juta rumah tangga miskin itu. "Program itu bisa memberi efek elektoral positif terhadap Demokrat," kata Adjie pada saat dihubungi kemarin. Survei itu diadakan pada 18-20 Juni lalu melalui telepon dengan angka simpang kesalahan 2,9 persen.
Penilaian positif terhadap SBY, yaitu sebesar 46,95 persen, jauh melebihi penilaian terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (11,47 persen) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono (10,75 persen). Demokrat pun mendapat penilaian positif dari 49,45 persen responden. Penilaian positif terhadap partai lain hanya 16,73 persen, dan sisanya menjawab tidak tahu
Sejak akhir pekan lalu, pemerintah mulai membagikan BLSM di sejumlah daerah. Pemerintah mengalokasikan Rp 9,32 triliun dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin selama 4 bulan.
Adjie belum mengetahui seberapa besar peningkatan keterpilihan Demokrat. Mayoritas responden juga menyatakan SBY dan Demokrat paling bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Tapi, Adjie mengingatkan, pada 2008 pemerintah juga menaikkan harga BBM dan meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Saat itu Demokrat dan SBY mampu membentuk citra bahwa mereka paling berjasa terhadap BLT," kata dia. Ditambah dua kali menurunkan harga BBM menjelang Pemilihan Umum 2009, kata Adjie, hasilnya adalah Demokrat menjadi pemenang pemilu dan SBY kembali terpilih menjadi presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, juga menilai pembagian BLSM bisa menjadi ajang untuk meningkatkan popularitas menjelang Pemilu 2014. Sedangkan Ketua PDIP, Maruarar Sirait, mengatakan pemberian BLSM rawan dipolitisasi. Dia mengingatkan pemerintah dan partai politik agar tak mengambil keuntungan dalam program subsidi itu. "Yang disalurkan melalui BLSM adalah uang negara, bukan uang partai atau pemerintah," kata dia.
Ketua Harian Demokrat, Syarifuddin Hasan, membantah jika dikatakan partainya paling diuntungkan oleh kebijakan BLSM. Dia juga menyangkal partainya sengaja memanfaatkan BLSM untuk menaikkan keterpilihan partai. "Silakan partai lain pasang bendera di tempat pembagian BLSM. Ini, kan, kebijakan yang disetujui bersama," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah itu.
Saat ia membagikan BLSM akhir pekan lalu, kata Syarifuddin, masyarakat menyatakan terima kasih kepada pemerintah. Menurut dia, BLSM murni dibagikan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM.
MUHAMAD RIZKI | SUBKHAN | PRAM
