Kasus Mark-up Alkes, KPK akan Periksa Airin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Airin Rachmi Diany. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Airin Rachmi Diany. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta-  Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany terkait kasus dugaan penyimpangan pengadaan proyek alat kesehatan di Tangerang Selatan. KPK kini sedang menyelidiki kasus tersebut. "Secara administrasi, dia akan diperiksa sebagai kepala daerah yang merupakan pengguna anggaran," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain  saat dihubungi Tempo, Ahad, 10 November 2013.

    Menurut Zulkarnain, Airin termasuk pejabat yang masih relevan untuk dimintai keterangan terkait kasus alak kesehatan. Zulkarnain mengatakan secara administratif, orang pertama yang akan diminta keterangan adalah pejabat pembuat komitmen (PPK). "Kemudian dari pemeriksaan pertama itu lihat bagaimana keterkaitannya, sekaligus kami akan meneliti bagaimana perkembangan pemeriksaannya," kata Zulkarnain. (Baca: Mark-up RSUD Airin, Jantung Sehat Dinilai Sakit)

    Setelah memeriksa PPK, masih secara administratif, berturut-turut KPK akan memeriksa kuasa pengguna anggaran (kepala dinas), kemudian pengguna anggaran (kepala daerah). "KPK akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang relevan. Sebab, yang menyedihkan, terkadang proses pengadaan barang dan jasa itu berjalan tak sebagaimana seharusnya," kata Zulkarnain.

    Sebelumnya, sumber Tempo di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan mengatakan penyimpangan anggaran pada pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ditenggarai dilakukan dengan berbagai modus. Misalnya, anggaran untuk fasilitas RSUD dan sejumlah Puskesmas diduga digelembungkan, tapi nyatanya peralatan yang dibeli jauh lebih murah.

    Pengadaan enam unit alat USG dua dimensi yang kini disebar di sejumlah puskesmas di Tangerang Selatan, harga per unit hanya Rp 250 juta, tapi dibuat menjadi Rp 500 juta. "Dari itu saja, anggaran bengkak mencapai Rp 2 miliar," kata sumber tersebut.

    Penyelidik KPK sudah mendatangi kantor Dinas Kesehatan Tangerang Selatan di Komplek Perkantoran Kota Tangerang Selatan, Jalan Witana Hardja, Pamulang, Tangerang Selatan. Dari tempat itu, sebuah printer dan dokumen disita.

    MUHAMAD RIZKI | JONIANSYAH

    Berita terpopuler

    Ini Curhat Suami Mantan Hakim Vica kepada Tempo
    Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
    Ratu Atut Histeris Saat Suami Masuk Keranda  
    Sedang Dipamerkan, iPad Mendadak Meledak  
    Negara Tetangga Terlibat Kecelakaan MI-17 TNI?  
    5 Langkah Amankan Jaringan Wi-Fi
    Situs Perselingkuhan Diblokir di Singapura  
    Keluarga Atut Siapkan 2.000 Porsi Ayam bagi Pelayat
    5 Aplikasi untuk Pertajam Memori  
    Kesaksian Perawat: JFK Tewas oleh Peluru Berbeda  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.