Jokowi Mulai Diganggu Partai-partai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) terlihat dalam satu mobil usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (8/9). TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) terlihat dalam satu mobil usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (8/9). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menuding partai-partai mulai gencar mengganggu Gubernur DKI Joko Widodo. Gangguan itu, Tjahjo menduga, bertujuan agar pamor mantan Wali Kota Solo merosot.

    Setelah merosot, elektabilitas sebagai calon presiden yang selalu tinggi versi berbagai survei akan terpuruk dan mudah dikalahkan oleh calon presiden lain. Indikasinya, kata Tjahjo, ada partai mengirim tim ke Solo dan mendekati birokrat setempat. “Mereka mencari kesalahan dan kekurangan Jokowi. Mereka juga mencari-cari kekurangan Jokowi ketika memimpin Jakarta,” kata Tjahjo di gedung DPR kemarin.

    Manuver lain, kata Tjahjo, ada petinggi partai meminta sejumlah pemimpin redaksi media massa mengurangi pemberitaan soal Jokowi. Tjahjo enggan menyebut tokoh partai yang berupaya menjatuhkan Jokowi. “Kalian tahu sendiri siapa orangnya.”

    Padahal, kata Tjahjo, partainya belum bisa memastikan mengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Keputusan soal calon presiden PDI Perjuangan berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. (Baca: Jokowi Dikritik Karena Popularitas Terlalu Tinggi)

    Sejak awal 2013, nyaris semua hasil survei menempatkan elektabilitas Jokowi di urutan teratas sebagai calon presiden. Tingkat keterpilihan Jokowi jauh melebihi calon lain seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.

    Serangan terhadap Jokowi antara lain dilontarkan Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, yang mengatakan Jokowi lebih banyak meneruskan program rintisan gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo. Nurhayati juga mempersoalkan kebakaran yang marak di Jakarta.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Demokrat melempar tanggung jawab soal kemacetan di Jakarta kepada Jokowi. Uusan kemacetan di Ibu Kota ada di tangan gubernur, bukan Presiden. (Baca: Tak Hanya Jokowi, ARB Klaim Juga Dicari Kesalahan)

    Sedangkan elite Partai Gerindra berkali-kali menilai Jokowi lebih baik tak maju sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon meminta Jokowi konsisten dengan pernyataannya yang akan menjadi gubernur sampai masa jabatannya berakhir. “Kami yang mendukung dan membawa dia ke Jakarta, kami ingin Jokowi membuat ‘Jakarta baru’ dulu.” kata Fadli Zon akhir September lalu.

    Anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, membantah partainya berupaya menjatuhkan Jokowi. Gerindra, katanya, tak mempermasalahkan PDI Perjuangan mengajukan Jokowi sebagai calon presiden. “Jokowi bukan musuh tapi sahabat kami,” kata Martin.

    Begitu pula Demokrat. Salah satu ketuanya, Sutan Bhatoegana, menyatakan partainya mengkritik tanpa bermaksud menjatuhkan Jokowi. “Kalau memang baik, kami katakan baik,” katanya. Menurut dia, sangat wajar Presiden memberi masukan kepada Jokowi. “Bagaimanapun, Jokowi bagian dari pemerintahan SBY.” (Baca: Demokrat Mainkan Politik Dua Kaki untuk PDIP)

    Ketua Partai Golkar, Ade Komaruddin, menyatakan partainya tak pernah berusaha mengganjal Jokowi. “Bila ada kritik, biasa di dunia politik seperti itu,” kata Ade.

    Jokowi ogah menggubris berbagai serangan partai terhadapnya. Dia menilai sah-sah saja politikus mengambil strategi menyerang lawannya. “Kalau buat saya tak ada strategi selain bekerja menyelesaikan masalah di Jakarta,” katanya. (Baca: Jelang 2014, Jokowi: Apa yang Harus Dikhawatirkan?)

    SUNDARI | ANGGRITA DESYANI | PRAMONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.