Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Skandal Migas Bebani Demokrat

image-gnews
Menteri ESDM Jero Wacik memberikan keterangan kepada media saat tiba untuk pemeriksaan sebagai saksi Rudi Rubiandini di gedung KPK, Jakarta (2/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri ESDM Jero Wacik memberikan keterangan kepada media saat tiba untuk pemeriksaan sebagai saksi Rudi Rubiandini di gedung KPK, Jakarta (2/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta--Pemeriksaan terhadap dua tokoh Partai Demokrat, Jero Wacik dan Sutan Bhatoegana, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini bisa menjadi batu sandungan baru partai berkuasa itu.

"Seandainya KPK menetapkan Jero Wacik dan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka korupsi SKK Migas, itu akan jadi pukulan telak di tengah upaya Demokrat memulihkan elektabilitasnya," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Umar Bakrie, Senin 2 Desember 2013.

Jero—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat—kemarin diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk Rudi dan Deviardi, pelatih golf Rudi. Seusai pemeriksaan, Jero mengatakan ia diminta menjelaskan tugasnya sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas.

Menurut Umar, sebagai partai penguasa, Demokrat sebenarnya punya peluang meraup banyak suara karena diuntungkan oleh berbagai fasilitas. Tapi, dengan terseretnya kembali kader-kader partai itu dalam kasus SKK Migas, kondisinya menjadi sulit.

"Ibaratnya, sudah mau siuman, terhantam lagi," kata dia. Prediksi Umar, jika pemilu terlaksana secara jujur, adil, dan transparan, Demokrat bakal sulit meraup 10 persen suara. Apalagi kalau ditambah kasus korupsi baru.

Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK pada Agustus lalu dengan barang bukti uang US$ 400 ribu. Saat diperiksa oleh penyidik, Rudi juga menyebut pernah memberikan uang US$ 200 ribu kepada anggota Komisi Energi DPR melalui anggota Fraksi Demokrat, Tri Yulianto dan Sutan Bhatoegana. Namun, Tri dan Sutan membantah tuduhan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, Philips J. Vermonte, mengatakan faktor sebagai partai penguasa membuat Demokrat paling diekspos ketika tersangkut kasus korupsi. "Karena inkumben memegang kekuasaan, efeknya jauh lebih besar dibanding kader partai non-inkumben yang juga tersangkut kasus," kata Philips.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Marzuki Alie yakin kasus suap SKK Migas tak membuat elektabilitas Demokrat semakin anjlok. Ia mengatakan masyarakat sudah paham bahwa yang tersangkut itu hanya perorangan. "Tak ada korupsi secara kelembagaan. Korupsi itu pribadi," kata Marzuki.

KHAIRUL ANAM | MUHAMMAD MUHYIDDIN | MARTHA THERTINA | EFRI R

Berita terkait:
SBY Dukung Jero Penuhi Panggilan KPK

Sutan Sesalkan KPK Cekal Tenaga Ahlinya

Lagi, Sutan Mengelak Ada THR dari Rudi Rubiandini

KPK Periksa Jero Terkait Peran Anggota DPR

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat bersilahturahmi dengan Paguyuban Pasundan Papua di Yonif 751, Jayapura, Jumat (1/10/2021). (Foto: Yogi Prayoga S/Biro Adpim Jabar)
Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol


Terpidana Kasus Suap SKK Migas Rudi Rubiandini Bebas Hari Ini

16 Februari 2020

Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kegiatan di SKK Migas, Rudi Rubiandini meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (29/4). Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Terpidana Kasus Suap SKK Migas Rudi Rubiandini Bebas Hari Ini

Majelis Hakim menilai Rudi Rubiandini secara sah dan meyakinkan menerima uang suap SKK Migas, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang.


Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih. Dok Tempo
Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.


Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

12 Maret 2018

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, 7 Maret 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi
Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

Pada acara puncak Rapimnas Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono atau AHY mengajak generasi muda bergabung dengannya.


AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan optimistis pidato politik AHY mampu mendorong elektabilitasnya sebagai pemimpin.


Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). Foto: Biro Pers Setpres
Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

Partai Demokrat menyatakan akan mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.


Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

Dalam pidato politiknya, AHY menyatakan kesiapannya menjadi pemimpin muda Partai Demokrat.


AHY: Partai Demokrat Tidak Bisa Jalan Sendiri, Perlu Berkoalisi

11 Maret 2018

Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 6 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
AHY: Partai Demokrat Tidak Bisa Jalan Sendiri, Perlu Berkoalisi

AHY menutup Rapimnas Partai Demokrat dengan pidato politik. Namun AHY tidak gamblang menyebut calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.